Program bela negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan dikhawatirkan sebagai upaya untuk mencegah kritik masyarakat terhadap pemerintah. Program ini dinilai memiliki konsep yang luas, tak hanya berkaitan dengan militerisme.
Pengamat militer dari Institute for Defense and Peace Studies (IDPS) Mufti Makarim menilai, program bela negara dengan pelatihan ala militerisme lebih bertujuan untuk mendoktrin warga negara agar siap bertempur menghadapi berbagai ancaman negara. Ia khawatir, pelatihan tersebut justru mengubah cara pandang warga negara.
"Bela negara memiliki konsep sangat luas. Kritisi korupsi, kritik terhadap penyalahgunaan wewenang juga disebut bela negara. Jangan-jangan orang yang kritik pemerintah nantinya malah dianggap melawan negara," ujar Mufti, saat dihubungi, Kamis (15/10/2015).
Menurut Mufti, bela negara seharusnya lebih ditekankan untuk meningkatkan kedisiplinan, etos dan pembentukan karakter. Adapun, salah satu cara terbaik melakukan program tersebut, yaitu melalui jalur pendidikan.
Mufti mengatakan, rencana pemerintah mewujudkan program bela negara dengan merekrut 100 juta kader masih membutuhkan banyak pembenahan. Target 100 juta kader dengan pelatihan bergaya militerisme tanpa tujuan yang jelas bisa jadi hanya sebuah program seremonial yang diusulkan kementerian.
Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah di Indonesia mulai tahun ini. Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, keberadaan kader bela negara sangat penting dan mendesak mengingat adanya kecenderungan lunturnya wawasan kebangsaan belakangan ini.
Ia juga menyampaikan bahwa sistem bela negara yang kuat akan menjadikan suatu negara lebih kuat.
"Kita akan mulai didik kader bela negara tahun ini. Sasarannya dari semua kalangan, termasuk pelajar," kata dia.
Ryamizard juga mengatakan pembentukan kader bela negara akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, akan dimulai di 47 kabupaten/kota yang berada di 11 Kodam. (Kompas)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Jumat, 16 Oktober 2015
Ada Kekhawatiran di Balik Penerapan Program Bela Negara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Pelaku penyerangan di Lapas Cebongan akhirnya terungkap. Mereka adalah 11 anggota Grup 2 Kopassus Kartosuro, Solo, Jawa Tengah. Pernyataan ...
-
(Disampaikan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Global Future Institute, bertema: Indonesia, Rusia dan G-20, Kamis 25 Apr...
-
Pengakuan soal ketangguhan Tentara Nasional Indonesia di hadapan militer dunia lainnya seakan tak habis-habis. Setelah kisah Kopaska AL ata...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
Pembangunan pesawat tempur generasi baru berkemampuan siluman KFX/IFX merupakan projek prestisius dalam bidang militer antara Korea Selatan ...
-
Pembebasan Irian Barat dari Penjajah NUKILAN peristiwa bersejarah dari sebuah catatan seorang prajurit Siliwangi dalam Operasi Trikor...
-
Kasus penembakan empat tahanan Polda DIY di Lapas Cebongan, Sleman, DIY, yang dilakukan 11 personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus), memb...
-
Puncak Everest di Pegunungan Himalaya, dengan ketinggian 8.848 meter, merupakan impian bagi setiap pendaki gunung di dunia untuk bisa mencap...
-
PT Pindad (Persero) telah mengembangkan dan memproduksi panser roda 6 bernama Anoa 6X6. Panser yang laris manis ini telah dipakai oleh TNI u...
-
Situasi politik di Provinsi Aceh meningkat usai bendera GAM disahkan jadi bendera Aceh. Di Banda Aceh, sekitar seribu orang mengarak bende...
tahap pertama pemanggilan sudah dari kartu penduduk (kpt) bila sudah di terapkan ini bisa semakin merata untuk menjadi Bela negara NKRI dan tidak mengenal jabatan atau karyawan di pegawai swasta, perusahaan perusahaan swasta yg diberi izin,, wajibkan dari kementrian pertahanan
BalasHapus