TNI ALmerekrut 37 orang perwira pertama yang telah menyelesaikan pendidikan spesialisasi senjata elektronik di Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL. Di kapal perang, mereka bertanggung jawab pada operasionalisasi persenjataan elektronika dan antinya.
 |
| Satu peluru kendali Sea Cat yang sudah dimodifikasi milik TNI AL, ditembakkan dari buritan KRI Oswald Siahaan-354 (KRI OWA-354), saat berlayar di Selat Sunda, Selasa (19/4). Penembakan Rudal Sea Cat buatan Inggris yang memiliki spesifikasi kecepatan tembak 228,60 m per detik, panjang 154,8 Cm dan jarak tembak maksimum 5 Km tersebut, dalam rangka Operasi Jala Perkasa. (FOTO ANTARA/Eric Ireng) |
Penutupan program Pendidikan Spesialisasi Perwira Senjata Elektronika dilakukan Wakil Komandan Kobangdikal Brigadir Jenderal (Marinir) Sturman Panjaitan, di Surabaya, Kamis.
Mengutip keterangan tertulis dari Bagian Penerangan Kobangdikal, ke-37 perwira TNI AL itu digembleng di Sekolah Perwira Pusat Pendidikan Elektronika selama lebih kurang tujuh bulan.
Pendidikan spesialisasi senjata elektronika merupakan yang terlama dibanding program spesialisasi perwira lainnya, semisal pelaut, teknik, suplai, hukum, Marinir, dan Polisi Militer AL, yang berkisar empat hingga enam bulan.
"Saya yakin dengan kemampuan yang dimiliki, kalian mampu berperan sebagai perwira divisi di KRI kelas korvet maupun Sigma, atau jabatan setingkat lain di KRI dan satuan-satuan TNI AL," kata Komandan Kobangdikal, Laksamana Muda TNI Joko Wahojo, dalam amanat yang dibacakan Panjaitan.
Komandan Pusat Pendidikan Elektronika Kobangdikal, Kolonel Laut (Elektronika) M Suhari, menambahkan, selama masa pendidikan, ke-37 perwira itu mempelajari seluruh sistem senjata, komunikasi dan elektronik yang digunakan kapal-kapal perang TNI AL.
"Selain sistem senjata dan komunikasi, mereka juga mempelajari kelistrikan dan elektronik dari berbagai macam peluru kendali yang di miliki TNI AL, di antaranya torpedo, Harpoon, dan Exocet," katanya.
Sumber : ANtara
Kedepan keperluan Insinyur Indonesia semakin banyak, utk itu pemerintah hrs membuat target agar tdk kekuarangan Insinyur dan agar Insinyur dr luar tdk masuk ke Indonesia hrs segera membuat UU. Di ASEAN hanya Indonesia dg Mianmar yg belum membuat UU larangan utk masuk kenegaranya dan semua negara ASEAN sdh membuatnya. Salam..........
BalasHapus