Siapa Yang Mau Tanggung Jawab Jika Terjadi Kudeta?

Setiap keputusan pasti memiliki risiko, tak terkecuali kudeta. Kudeta juga memiliki dampak buruk pada masyarakat. Kudeta atau pengambilalihan kekuasaan secara paksa memang kerap dilakukan ketika semua elemen masyarakat tak lagi mengendaki negaranya dipimpin oleh pemimpin saat itu. Namun, tanpa disadari yang akan mengalami kesulitan akibat kudeta yang dilakukan adalah rakyat.

Endriartono Sutarto (Foto: liputan6 | Azis Prastowo) 

Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto menyatakan, kudeta dapat berdampak langsung pada rakyat. Karena, pertanyaan jika memang terjadi, kapan kudeta akan bertahan lama. Kudeta juga memiliki potensi untuk saling balas mengkudeta.

"Siapa yang mau tanggung jawab kalau terus kudeta, jika harga beras 1 kilogram Rp 100 ribu. Yang susah kan rakyat juga," kata Endriartono usai mengadiri diskusi di Rumah Kebangsaan, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Menurut purnawirawan TNI bintang 4 ini, setiap kudeta pasti membawa isu atas kepentingan rakyat. Tapi pada kenyataanya, kepentingan kelompok dulu yang didahulukan sebelum kepentingan rakyat.

Karena itu, dia berharap tidak akan ada kudeta pada pemerintahan saat ini. "Waktunya kan tinggal 1,5 tahun. Biarkan sajalah. Kalau kudeta di tengah jalan akan terjadi chaos. Yang rugi masyarakat juga," cetus Endriartono.


Menhan: Kalau Ada yang Kudeta, Kami Serbu 

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah ada pihak-pihak yang akan melakukan kudeta pada tanggal 25 Maret 2013. Sebab, untuk melakukan kudeta, perlu modal kekuatan senjata. 

"Sementara yang punya senjata militer kan hanya TNI," kata Purnomo di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, 22 Maret 2013. Dia menjamin TNI tidak akan melakukan kudeta. Sebab, TNI memegang teguh prinsip kedaulatan Tanah Air. 

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro. ANTARA/Fahrul Jayadiputra

Indonesia, Menteri Punomo melanjutkan, memang memegang asas demokrasi. Siapa saja berhak mengeluarkan dan mengemukakan pendapat. Namun, asas demokrasi tetap ada batasnya yaitu tidak boleh melanggar batas kedaulatan Indonesia. "Itu prinsip TNI dan Kementerian Pertahanan. Kalau terjadi kudeta yang ingin menggoyahkan Indonesia, kami serbu mereka," ucap dia.

Sebelumnya, muncul isu akan ada kudeta untuk menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 25 Maret mendatang. Isu kudeta sebenarnya sudah kerap diembuskan pada 2011 dan 2012 lalu. Semuanya tidak pernah terjadi.


Sumber : 

• Liputan 6
• Tempo