Komisi I DPR RI mengagendakan rapat dengan Kemenhan dan jajaran TNI guna membahas proses modernisasi alutsista yang dalam prosesnya bermasalah. Komisi I akan menanyakan proyek bersama pembuatan pesawat canggih Korean Fighter eXperiment (KFX) yang dihentikan sepihak oleh Korea Selatan dan telah merugikan Indonesia sebagai mitranya.
"Dalam rapat internal di Komisi I Senin (13/5) kemarin diputuskan, kita akan mempertanyakan kenapa perjanjian itu lemah. Sehingga, Korea Selatan secara sepihak bisa dengan seenaknya membatalkan proyek kerjasamanya," ujar Wakil Ketua DPR RI Tubagus Hasanuddin kepada JurnalParlemen, Selasa (14/5). Padahal, untuk proyek ini, pemerintah sudah membayar sebesar 70 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,6 triliun.
Kerja sama untuk membangun pesawat super canggih KFX ini sudah berlangsung sejak 2001. Proyek itu dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Dalam proyek itu, pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana Rp 80 triliun yang dibutuhkan.
Selain itu, Komisi I juga akan mempertanyakan kerjasama untuk pembelian 3 kapal selam dari Korsel. Karena, ternyata teknologi kapal selam dari Korsel itu menggunakan teknologi Jerman, di mana Jerman hanya memberikan lisensi teknologi kapal selam itu kepada Turki.
"Kita dapat surat dari pemerintah Jerman yang isinya mempertanyakan langkah pemerintah RI membeli kapal selam dari Korsel, yang menggunakan sistem teknologi yang dimiliki Jerman. Di mana, dalam surat tersebut disebutkan bahwa pihak Korsel tidak mendapat lisensi teknologi dari Jerman. Lisensinya hanya diberikan pada Turki saja," tuturnya.
Intinya, kata polotisi PDI-Perjuangan ini, surat dari Jerman itu memperingatkan Indonesia agar hati-hati saja atas kapal selam yang dibeli dari Korsel itu. Hal ini mengingat tidak ada jaminan lisensi dari negara pemilik teknologinya. Secara etika, semestinya Korsel harus minta ijin dulu ke Jerman. Tapi sampai saat ini, Korsel belum melakukannya.
Menurut Hasanuddin, kejadian ini akan berpengaruh pada upaya modernisasi alutsista TNI AL, khususnya dalam hal pengadaan kapal selam.
"Karena itu, saran Komisi I, TNI AL nyari lagi saja kapal selam yang tidak bermasalah. Karena, saat ini banyak negara produsen kapal selam kok," katanya. (JP)
lagi2 ngulang kebodohan yg sama uda bener2 pepet terus rusia malah ini mepet antek amerika
BalasHapuskenapa tidak kerjasama sama rusia aj klo soal kapal selam pilih yang pasti2 aj jangn yang msh ga jelas
BalasHapusRUSSIA SUDAH SETUJU..TNI BELI KILLO CLASS, LEBIH BAIK KE IRAN DALAM KERJASAMA PEMBUATAN KAPAL SELAM.
BalasHapuskalau kerusia kan ngak bisa dapat komisi banyak siapa bilang orang orang ini bodoh. dia super pandai membuat keuntungan. lihat aja perutnya gendut2. terlalu banyak untung. biarkan negara dan rakyat rugi yang penting dia dan antek2nya ngak rugi. dan kita sebagai rakyat bisanya cuma mengeluh dan protes. nah sekarang kita rubah cara tersebut dengan doa. mari kita doakan semoga pejabat yang suka mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat (korupsi) kita doakan semoga cepat mati. biar kita terhindar dari para koruptor yang merugikan rakyat. siapa yg ngak setuju berati dia juga koruptor. berdoa menurut agama masing2.
BalasHapusALFATEHAH.............
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapuspotential konflik sebenarnya ada di Laut Cina Selatan, dengan Spesifikasi Changbogo dimana memiliki tehnologi tahun 80an dibandingkan dengan negara lain dengan Scorpene malaysia, Kilo Vietnam pasti jauh tertinggal, belum lagi info terakhir ternyata bukan TOT, hanya Learning by Seeing ( OMG ), karena memang hanya Turki yang diberikan lisensi penuh, Korea hanya menjual saja..................TANYA KENAPA????, Something smell BAD..........??
BalasHapus