Anggota Komisi I DPR, Mardani Ali Sera menilai konsep komponen cadangan harus dimatangkan, mulai dari subjek komponen cadangan, kualifikasinya, hubungannya dengan organ TNI seperti apa dan jangka waktunya.
"Ini penting agar mereka tidak menjadi kekuatan yang terpisah dan tidak terkontrol yang akhirnya malah menimbulkan masalah dikemudian hari," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (29/5).
Selain itu menurut Mardani, perlu diperhatikan bagaimana utilisasinya. Jika berasal dari anggaran negara dan tiap tahun harus ada pos anggaran untuk biaya perawatan, maka hal itu pasti akan membebani keuangan negara. "Mesti ada output terukurnya," ucapnya.
Kemudian Mardani menilai perlu ada diskusi yang melibatkan publik terkait dengan komponen cadangan. Sebab menurutnya, masih ada pandangan yang pro dan kontra terkait hal itu.
"Dengan musyawarah kepada seluruh elemen bangsa maka akan mencapai titik kompromi terbaik bagi bangsa ini," terang Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sebelumnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk memiliki kemampuan dasar militer, misalnya keahlian menembak dan beladiri. PNS dan karyawan swasta akan menjadi prioritas perekrutan komponen cadangan. Mereka akan dilatih secara khusus oleh instruktur dari TNI
Mardani menilai perlu ada pengawasan terhadap PNS dan karyawan swasta yang direkrut menjadi komponen cadangan. Sebab jika tidak terkontrol, kemampuan mereka seperti menembak akan mendatangkan bahaya.
"Konsep pengawasan yang rigid memang jadi prasyarat. Walau saya yakin mereka jika tidak bertugas tidak diperkenankan membawa senjata api," ujar Mardani. (JPPN)
PNS dan karyawan swasta yang direkrut menjadi komponen cadangan..diwajibkan untuk memiliki kemampuan dasar militer, misalnya keahlian menembak dan beladiri. INDONESIA AKAN MENJADI LEBIH BARBAR [TAWURAN ANTAR WARGA SALING TEMBAK & MENEBAK ), (TAWURAN ANTAR ETNIS SALING TEMBAK & MENEBAK ), (KONFLIK AGAMA SALING TEMBAK & MENEBAK ), (BUKAN HANYA TNI-POLRI SAJA YG BERSETERU, BAKALAN ADA TNI-WARGA, POLRI-WARGA SALING TEMBAK & MENEBAK), senjata api saja banyak warga biasa yg punya, apalagi senjata rakitan banyak, ditambah bom rakitan...presiden & jendral, TNI & POLRI tiap hari bakalan pake baju anti peluru. (BAKALAN KIAMAT INDONESIA).
BalasHapusHakikat wajib militer adalah menyatukan simpul2 4 pilar kebangsaan. Kita jgn lgsg terkonotasi kata "MILITER". Namun sebenarnya lebih besar dari makna "wajib militer" itu sendiri >>> pembentukan karakter bangsa <<<. Ancaman konvensional dr luar negeri sangat kecil kemungkinan itu terjadi, namun ancaman non konvensional tiap saat mengintai kita, bahkan sudah menyerang kita. Alat pertahanan negara saat ini dan kedepannya meski kebutuhan maksimal TNI terpenuhi tdk dpt membendungnya, Namun yang bisa membendung semua itu adalah senjata "Rakyat" dengan Nasionalisme dan Cinta Tanah Air Yang Membara Didada.
BalasHapus