"Kami sudah mendapat laporan tentang adanya sekelompok masyarakat yang ingin menggagalkan pemilu."
Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan diminta dapat membantu pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif pada 9 April 2014, sehingga dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan tertib.
"Pengamanan dan kelancaran kegiatan Pemilihan Umum Legislatif itu juga menjadi tanggung jawab Komando Daerah Militer (Kodam)," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman ketika teleconference dengan Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari Subagio di Makodam, Medan, Minggu.
KSAD meminta Pangdam I/BB agar memantau penyaluran logistik di daerah tugasnya menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif dan jangan sampai mengalami kendala hingga ke tempat daerah tujuan kabupaten/kota.
Logistik Pemilu Legislatif ini, menurut Budiman, harus sampai satu hari menjelang kegiatan Pemilu, jangan ada kendala dan begitu juga pengiriman ke daerah terpencil.
Logistik Pemilu Legislatif itu juga harus dicek apa memang benar sudah sampai ke daerah, dan tidak ada gangguan keamanan maupun hambatan transportasi di lapangan.
"Kalau ditemui ada hambatan angkutan logistik Pemilu tersebut, maka Pangdam I/BB dapat menggunakan helikopter, demi kelancaran pengiriman barang tersebut ke tempat tujuan," kata jenderal berbintang empat itu.
KSAD juga minta kepada Pangdam I/BB agar memantau ketegangan politik menjelang Pemilu Legislatif maupun Pascapemilu Legislatif tersebut.
Selain itu, Pangdam I/BB juga perlu memantau aksi kekerasan menjelang Pemilu Legislatif, dan tindakan anarkis lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Untuk itu, KSAD minta Pangdam I/BB dapat memberdayakan angggota TNI-AD di wilayah Korem, Kodim, Koramil maupun Babinsa dalam pengamanan Pemilu Legislatif tersebut.
"Kodam I/BB harus ikut bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi untuk menyukseskan Pemilu Legislatif yang jujur, adil dan berlangsung dalam keadaan aman," kata Budiman.
Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari Subagio dalam laporannya kepada KSAD Jenderal TNI Budiman mengatakan, pada hari Jumat (4/4) sekitar pukul 15.00 WIB telah terjadi pencurian uang dana Pemilu Legislatif sebanyak Rp500 juta yang diperuntukkan pada Panitia Pemilih Kecamatan.
Dana tersebut, menurut Pangdam I/BB, akan dipergunakan untuk pembangunan TPS di Wilayah Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.
"Kasus pencurian terjadi di mobil yang diparkir di depan Kantor Camat Siantar Kabupaten Simalungun dan permasalahan tersebut telah ditangani Polres Simalungun," ujarnya.
Pangdam I/BB menambahkan, upaya yang dilakukan Ketua KPU Kabupaten Simalungun agar pembangunan TPS di Kecamatan Siantar dapat dilaksanakan, yaitu menggunakan dana cadangan yang dipersiapkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (AntaraNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar