Panglima TNI Jenderal TNI, Moeldoko menyatakan bahwa pihaknya tak akan membiarkan KPU kedodoran dalam pengiriman logistik pemilu. Menurutnya, TNI punya fungsi tugas perbantuan yang diatur dalam undang-undang.
 |
| Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Ketua KPU Husni Kamil Manik usai penandatanganan nota kesepahaman antara TNI dan KPU di Jakarta, Kamis (3/4) | Foto: Puspen TNI |
Hal itu disampaikan Moeldoko usai penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara KPU dengan TNI di Kantor Pusat KPU Jakarta Pusat, Kamis (3/4)."Dalam kerangka tugas perbantuan tersebut, kecermatan dalam inventarisasi distribusi logistik pemilu merupakan faktor kunci demi menjaga kredibilitas institusi TNI dan KPU," kata Jenderal Moeldoko,
Oleh karena itu, lanjut Moeldoko, TNI dan KPU harus memperhatikan faktor keamanan, waktu, jumlah dan lokasi tujuan.
Sedangkan Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, penandatanganan MoU itu agar lembaga penyelenggara pemilu itu mendapat dukungan dari TNI baik dalam bentuk personel, sarana maupun prasarana untuk mengirimkan logistik Pileg 2014 ke daerah-daerah yang secara geografis sulit. Selain itu, keterlibatan TNI itu juga agar logistik pemilu bisa sampai ke kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di daerah-daerah yang rawan dari sisi keamanan.
"Selain itu, TNI juga akan membantu mengirimkan barang logistik Pemilihan Umum Tahun 2014 ke daerah penerimaan barang sesuai waktu, daerah asal tempat pengiriman, rute, alamat tujuan, tempat penerimaan, jumlah tonase, serta volume logistik Pemilihan Umum Tahun 2014," ujar Husni. (JPNN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar