Presiden Joko Widodo memantau langsung operasi pengintaian kapal-kapal asing yang memasuk wilayah laut RI. Dia juga ikut terbang dalam Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia TNI AU dengan sandi Operasi Lintas Sakti dan Operasi Garda Wibawa 2014 pada senin (15/12).
Penerbangan patroli pengintaian maritim ini menyapu perairan Selat Makassar hingga wilayah Ambalat. Jokowi terbang menggunakan pesawat Boeing 737 intai strategis Skadron Udara 5 TNI AU dengan nomer ekor AI-7303.
Skadron legendaris ini memiliki semboyan Adhirajasa Bumantara Bhaya Kara Samudra. Artinya Ksatria Tangguh Penakluk Angkasa Penjaga Samudera.
Presiden dan rombongan ikut dalam pesawat dengan captain pilot Letkol Pnb Yoyon Kuscahyono dan Kol Pnb Tamsil Malik sebagai Mission Commander. Mereka menelusuri perairan selat Makasar hingga wilayah Ambalat.
Pesawat berangkat dari Banjarmasin dan mendarat di Tarakan, setelah terbang selama kurang lebih 2 jam pada ketinggian 23.000 ft.
Selama penerbangan Presiden Jokowi ikut mengamati jalannya operasi dan melihat kemampuan pesawat Boeing 737 intai TNI AU mengintai kapal-kapal sepanjang selat Makasar hingga Ambalat.
Selama penerbangan dilaksanakan pengamatan dan pengintaian serta identifikasi target dengan menggunakan mission system yang terpasang di pesawat.
Hasil perekaman target yang dicurigai serta telah teridentifikasi, dapat dikirim secara langsung ke Puskodal Koopsau. Hasil operasi yang diterima secara real time dapat dianalisis secara langsung untuk dilakukan tindakan yang diperlukan.
"Presiden sangat terkesan pada kegiatan operasi udara maritim yang diikutinya, beliau mengapresiasi kemampuan TNI AU melaksanakan operasi pengintaian maritim terhadap seluruh wilayah perairan Indonesia," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, Rabu (17/12).
Operasi pengintaian maritim TNI AU dilakukan untuk pengamanan wilayah yurisdiksi nasional. Selain itu dilaksanakan untuk mendukung pemberantasan tindakan kejahatan dan pencurian di perairan Indonesia.
"Seperti kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh ribuan kapal asing di wilayah perairan Indonesia secara illegal," kata Marsekal Hadi. (Merdeka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar