Indonesia dorong kerja sama maritim di ASEAN

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mendorong kerja sama di bidang maritim di antara negara-negara anggota ASEAN, di mana hal itu sesuai dengan visi-misi pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.

Menlu Retno menegaskan keinginan Indonesia untuk adanya kerjasama maritim itu dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Kota Kinabalu pada 28 Januari, menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi

Pada pertemuan tersebut, Retno mengusulkan kiranya kerjasama maritim dapat diperluas hingga mencakup bidang-bidang, seperti konektivitas maritim dan pemberantasan penangkapan hasil laut secara ilegal ( Illegal Unreported and Unregulated Fishing).

Indonesia juga mengusulkan kerja sama maritim di bidang lain yang lebih luas, antara lain Kerjasama Praktis Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana, Penyelesaian Perbatasan Maritim dan Sengketa Teritorial, operasi SAR.

Selanjutnya, Menlu Retno pun menegaskan pentingnya kerja sama maritim dalam konteks KTT Asia Timur (East Asian Summit/EAS), termasuk implementasi laporan Kelompok Studi EAS Track 2 tentang Upaya Peningkatan Ketahanan. Pangan dan Manajemen Perikanan.

Presiden RI Joko Widodo pun telah menyampaikan tentang pentingnya kerjasama maritim dalam KTT ASEAN ke-25 dan KTT lainnya di Myanmar pada November 2014.

Sebelumnya, Menlu RI Retno LP Marsudi mengatakan diplomasi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depan akan dilakukan dengan menonjolkan karakter sebagai negara maritim.

Menurut dia, diplomasi perbatasan Indonesia telah meraih beberapa capaian, salah satunya kesepakatan tiga segmen perbatasan maritim baru dengan Singapura dan Filipina pada 2014.

Menlu mengatakan kementeriannya melalui pertemuan-pertemuan bilateral, regional, dan internasional akan mendorong terwujudnya poros maritim sesuai visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Wapres Jusuf Kalla.

Beberapa upaya lain yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri untuk konsep poros maritim dunia itu, antara lain menyusun prosedur standar operasi (SOP) dan "rules of engagement" (aturan keterlibatan) bagi wilayah-wilayah maritim yang belum disepakati batas-batasnya.

Selain itu, menurut Retno, pihaknya juga akan mendorong terbentuknya berbagai kerja sama, baik bilateral maupun regional untuk mewujudkan keterhubungan maritim dan memfasilitasi pengembangan jalur laut.  (Antara)