Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara dengan media Jepang, Minggu, 22 Maret 2015, mengatakan klaim teritorial China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.
 |
| Presiden Jokowi disambut Kaisar Jepang, Akihito, dan Permaisuri Michiko di Tokyo hari ini. | Foto : REUTERS/Issei Kato |
"Kita membutuhkan perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Pasifik," kata Jokowi dalam wawancara yang dikutip Reuters, Senin, 23 Maret, dari surat kabar Jepang, Yomiuri. Selama ini Laut China Selatan dipersengketakan sejumlah negara, termasuk China dan tetangga-tetangga Indonesia di Asia Tenggara.
Menurut Jokowi, stabilitas politik dan keamanan penting untuk pertumbuhan ekonomi. "Jadi kami mendukung Code of Conduct di Laut China Selatan, dan juga dialog China-Jepang, China-ASEAN," kata Jokowi, yang tengah melawat ke Jepang selama empat hari.
Sementara itu, penasehat Jokowi bidang hubungan luar negeri, Rizal Sukma, juga menyatakan bahwa Indonesia tidak melihat bahwa batas-batas maritim yang selama ini diklaim Tiongkok di Laut China Selatan sudah memiliki dasar dalam hukum internasional.
"Pada 2009, Indonesia mengirim sikap resmi atas isu ini kepada Komisi PBB atas delimitiasi landas kontinen, dengan menyatakan bahwa garis titik sembilan [yang diklaim China] tidak punya basis dalam hukum internasional," kata Rizal seperti yang dikutip Reuters. "Jadi tidak ada yang berubah," lanjut dia.
Namun Direktur Eksekutif CSIS itu menyatakan bahwa Indonesia tetap ingin melanjutkan peran sebagai "penengah yang tulus" dalam menyelesaikan konflik teritorial di Laut China Selatan walau RI tidak punya klaim atas wilayah laut itu.
Setelah Jepang, Jokowi juga akan berkunjung ke China, di mana Indonesia dan China telah memiliki hubungan kerjasama militer yang lebih maju, dibandingkan dengan Jepang. (VivaNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar