Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuddu untuk melaporkan perkembangan investigasi jatuhnya Pesawat Hercules C-130 pada Selasa 30 Juni 2015 lalu di Medan, Sumatera Utara di Istana Negara.
Sementara ketika dikonfirmasi, Ryamizard mengaku belum mendapatkan laporan hasil investigasi tersebut dari TNI AU sehingga belum dapat diketahui apa penyebab jatuhnya pesawat nahas tersebut.
“Kita masih menunggu laporan dari TNI AU, sedangkan tadi yang saya laporkan kepada Presiden ialah mengenai perkembangan laporan terakhir,” ujar Menhan.
Ternyata pertemuan terbatas antara Presiden dengan Menhan tersebut tak hanya masalah Hercules, mantan Kasad era Presiden Megawati itu juga melaporkan soal alat sistem persenjataan yang akan diganti.
Hal tersebut dilaporkan mengingat pasca jatuhnya Hercules, Jokowi menginstruksikan agar TNI memodernisasi alutsista secara menyeluruh.
“Ke depan kita tidak pakai pesawat yang sudah 30 tahun ke atas, tadi saya sudah kasih buku ke beliau. Dalam buku itu, campur, ada helikopter, segala macam termasuk kapal perang dan itu nanti akan kita ganti yang lebih bagus,” pungkasnya.
Dari pertemuan itu, baik alutsista dari matra udara, laut, maupun darat akan mengalami pemutakhiran. Dan itu memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini ialah Kementerian Pertahanan guna menjaga keselamatan serta kedaulatan NKRI yang ditinjau dari besarnya ancaman akhir-akhir ini.
Senada dengan keputusan itu, sebelumnya Perkumpulan Perintis Kemerdekaan Indonesia (PPKRI) dan Think And Act For National Defense (Tandef) telah mengeluarkan deklarasi untuk mengatasi keadaan lemahnya alutsista yang kerap kali memakan korban dari putera-puteri terbaik NKRI.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Tandef, A, Jaka Santos Adiwijaya dalam sebuah pesan singkatnya kepada Jurnal Maritim beberapa waktu lalu. Manifesto yang terdiri dari lima poin itu diantaranya berisi himbauan kepada pemerintah untuk segera meluruskan cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 45, momodernisasi alutsista, dan menghentikan perseteruan politik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. (JMOL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar