Sabtu, 23 Januari 2016

Pemerintah Indonesia Perkenalkan Strategi Pertahanan Baru


Pemerintah Indonesia telah mengumumkan strategi pertahanan baru yang berfokus pada tiga prioritas, yaitu menjadi titik tumpu global maritim (GMF), memenuhi target minimum essential forces (MEF) dan menjalankan program pertahanan negara selama 10 tahun ke depan.

Pada hari Kamis, 21/1/2016, Menteri Pertahanan menguraikan rencana tersebut, termasuk dalam kertas putih yang baru dirilis ke atase militer asing. Acara ini dihadiri oleh 50 atase militer dari 41 negara, termasuk Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, Timor Leste, Pakistan, India, Australia dan sejumlah negara Eropa.



Pemerintah Indonesia Perkenalkan Strategi Pertahanan Baru

Dirjen Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan, Mayjen. Yoedhi Swastanto, mengatakan dokumen baru ini adalah versi revisi setelah menggabungkan masukan dari sumber-sumber domestik dan internasional.

“White Paper baru terdiri dari strategi pertahanan baru yang hendak dicapai pemerintah, termasuk daftar ancaman, pembangunan pertahanan dan program pertahanan negara,” katanya, menambahkan bahwa dokumen itu tersedia untuk umum dan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan antara Indonesia dan negara-negara lainnya.


White Paper sebelumnya direvisi dengan masukan dari berbagai pihak.

Letjen Yoedhi menambahkan bahwa penguatan pertahanan dan diplomasi maritim juga isu-isu penting, masuk dalam versi terbaru dari kertas putih.

Dalam rencana strategi baru, pemerintah telah menekankan komitmennya untuk memenuhi MEF dalam sistem persenjataan, tetapi tidak berniat untuk mempersiapkan perang. Sistem persenjataan yang semakin kuat ditujukan untuk melindungi integritas dan kedaulatan negara.

“[Untuk membangun sistem persenjataan kami], kami akan memprioritaskan senjata dari industri nasional dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Industri strategis harus kuat, mandiri dan terampil untuk bersaing dengan negara-negara lain, “kata Letjen Yoedhi.

Pemerintah juga mengungkapkan target 100 juta orang untuk menerima pelatihan kuasi-militer melalui program pertahanan negara selama sepuluh tahun ke depan.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi pengaruh radikalisasi di kalangan warga. Kami akan menyebarkan nilai-nilai pertahanan negara di pendidikan, tempat kerja dan lingkungan keluarga, “kata Yoedhi.

Dia menambahkan bahwa program pertahanan negara ditujukan tidak khusus untuk menghadapi negara-negara lain, tapi juga untuk menghadapi ancaman internal atau non-tradisional seperti radikalisme dan terorisme.





Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa saat ini Indonesia tidak konflik dengan negara-negara lain.

“Kami ditakdirkan untuk menjadi teman dan jadilah seperti itu. Indonesia tidak memiliki konflik dengan negara lain dan kami tidak menganggap tetangga kita sebagai ancaman. Kami adalah teman, “kata Ryamizard dalam sambutannya saat acara itu.

Ryamizard memperingatkan, bagaimanapun, negara harus semakin siap menghadapi ancaman seperti terorisme, perang cyber, bencana alam, narkoba dan pembajakan.

Dia menambahkan keyakinannya bahwa ancaman ini tidak khusus untuk Indonesia, tetapi ancaman semua negara.

“Terorisme adalah kesamaan di mana kita dapat bekerja sama. Ini adalah ancaman umum di seluruh dunia dan kami harus mengatasi masalah ini, “kata menteri.

Dua pemerintahan sebelumnya juga menerbitkan white paper, di bawah Menteri pertahanan Matori Abdul Djalil pada tahun 2003 dan Juwono Sudarsono pada tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang pertahanan nasional menetapkan bahwa white papaer adalah pernyataan kebijakan pertahanan yang komprehensif yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan dan didistribusikan kepada masyarakat, nasional dan internasional, untuk menghasilkan rasa saling percaya dan menghilangkan konflik. (JakartaPost)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar