Mentri Kelautan : Ada Illegal Fishing Babak Baru

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengendus adanya permainan illegal fishing atau pencurian babak baru. Setelah dilarang menangkap ikan di perairan di Indonesia, para pelaku tersebut mulai memanfaatkan nelayan lokal dengan imbal hasil tertentu.

Hal ini didapatkan Susi ketika berdiskusi dengan para nelayan di kantornya. Nelayan lokal mengaku mendapatkan beberapa tawaran, seperti kepemilikan saham 5%.

"Orang datang ke mereka, suruh bikin kapal mengelola, nanti akan diberi saham 5%. Orang dari Taiwan dari luar, seperkiraan kita mereka akan menyusup, dengan dilarangnya asing mereka akan pinjam nama orang kita," ungkap Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (3/2/2016)

Kabar lain didapat Susi dari Cilacap, Jawa Tengah. Beberapa pihak menawarkan kapal untuk dibagikan di wilayah timur Indonesia. Dengan syarat. kapal berukuran besar bisa masuk ke perairan Indonesia.

"Tadi malam saya SMS yang Cilacap, masak ada orang yang mau bagikan kapal ke Indonesia timur, minta izin kapal induk, kayak SS2. Itu tidak mungkin kita izinkan, karena semua harus landing di pelabuhan," paparnya.

Di samping itu ada nelayan lokal yang langsung ingin membuat 10 kapal dengan ukuran menengah. Namun belum mengurus izin Wilayah Pengelolaan Perikanan.

"Ada beberapa keanehan, katanya mau bikin 10 kapal. Kan orang mau bikin WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) dulu, aturan seperti itu baru bikin kapal. Kalau dia tidak bikin WPP, jangan bikin kapal dulu, dan kelihatannya itu sudah ada ceritanya ada sebuah perusahaan yang sudah izin kapal dan masih baru kapalnya. Indikasi itu sangat kuat," terang Susi.

Susi ingin pertemuan dengan nelayan-nelayan lokal harus sering dilakukan. Agar komunikasi tetap terjaga dan Indonesia bisa terhindar dari kegiatan baru illegal fishing.

"Saya ngomong tadi itu karena indikasi menyusup sudah banyak. Ini ilegal fishing babak baru," tegasnya. (Detik)