Dunia Kaget Militer Indonesia Berani Tembaki Kapal China

Tindakan militer Indonesia yang melepaskan tembakan ke arah kapal China di Natuna, Kepulauan Riau, menjadi pembicaraan hangat, baik di kawasan ASEAN maupun dunia. Mungkin selama ini mereka tidak menyangka Indonesia akan berani melakukan hal itu. Sebelumnya, negara negara ASEAN tidak ada yang berani melepaskan tembakan ke kapal China yang mencuri ikan. Untuk itu mereka pun terkejut dan takjub dengan tindakan tegas Indonesia.

Tingkat ketegangan di perairan Natuna telah meningkat. Sebelumnya, Indonesia telah menawarkan perdamaian kepada China. Indonesia tidak ada urusan dengan sengketa/klaim Laut China Selatan, selama China tidak mengganggu perairan Natuna. Namun tawaran itu, terlihat di lapangan ditolak China, dengan tetap mengirim kapal ikan dan Cost Guardnya ke perairan Natuna.

China yang sedang merasa besar, sedang menggertak negara-negara ASEAN. Negara yang takut akan dia telan, tanpa harus bersusah payah. Namun gertakannya itu tidak mempan untuk Indonesia. Kita akan lihat, apa respon China atas tindakan ini dan Indoensia harus siap mengantisipasinya.

Indonesia telah kehilangan Timor Loro Sae dan Sipadan Ligitan. Apakah NKRI akan kembali menciut, dengan memberikan perairan Natuna kepada China. “No Way”. Kalau kita tidak menangkap kapal pencuri ikan dari China di Laut Natuna, berarti kita tidur, tegas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah angkat bicara, bahwa urusan Laut China Selatan bukan persoalan politik, namun persoalan hukum yang harus dituntaskan.

“Kita akan konsisten melakukan penegakan hukum di wilayah ZEE kita,” ujar Menlu Retno sebelum rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Retno menjelaskan, tidak ada kawasan tumpang tindih (overlapping claims) soal Natuna antara Indonesia dengan China sebagaimana diklaim oleh pemerintah China. Posisi Indonesia jelas, wilayah itu masuk Indonesia.



“Itu menurut Tiongkok. Kalau kita posisi kita jelas. Klaim itu hanya bisa dilakukan kalau ditarik garis dengan basis yang sesuai hukum internasional. Buat Indonesia, kita tidak ada overlapping claims dalam bentuk apapun di perairan Indonesia dengan perairan Tiongkok. Jadi basis kita sudah jelas,” tegas Retno.

Situs ternama Janes.com mengabadikan tindakan TNI AL yang tegas terhadap kapal China dengan judul artikel : Indonesian corvette opens fire on Chinese fishing ships in South China Sea.

Seperti apa pandangan janes.com atas peristiwa itu, simak artikelnya berikut ini :

An Indonesian navy (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, or TNI-AL) Kapitan Pattimura (Parchim I)-class corvette has fired upon a group of 12 Chinese fishing ships after the vessels were detected in waters around the Natuna islands region, the service said in a statement on 18 June.

The corvette, KRI Imam Bonjol was said to have opened fire after the group of fishing vessels failed to respond to instructions given. “After several warning shots were ignored, [ Imam Bonjol ] placed a shot across the bow of one of the 12 fishing vessels,” said the service, adding that only then did the fishing vessel that was fired upon complied.

The Chinese vessel, which has been identified by IHS Maritime as Qiong Dan Zhou 19038 , has since been detained with its crew of six men and a woman on the TNI-AL’s base at Ranai in Riau Islands. The rest of the fishing vessels in the group successfully fled the scene, said the service.

In a further statement on the incident, Vice-Admiral Edi Sucipto, the TNI-AL’s head of public affairs, reiterated that the waters around the Natuna islands region are part of Indonesia’s territory and stressed that maritime patrols will continue in the area.

“Whatever flag it is, the moment these ships trespass on a territory under the jurisdiction of Indonesia, we in the TNI-AL will not hesitate to take firm action,” said the admiral.

In response to the incident, Beijing has issued a strongly worded statement, lodged a diplomatic protest with Jakarta, and condemned the TNI-AL’s actions as having violated international law in addition to jeopardising the lives and property of its fishermen.
(Janes | JKGR)