Presiden Joko Widodo hari ini mengadakan rapat terbatas membahas soal Kepulauan Natuna dengan sejumlah menteri. Rapat itu untuk menindaklanjuti kunjungan Jokowi pekan lalu ke Natuna, menyusul pencegatan kapal TNI Angkatan Laut atas kapal China yang ketahuan menyusup ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan kepulauan tersebut.
Pemerintah, kata Jokowi, ingin menjadikan Kepulauan Natuna sebagai pangkalan induk pertahanan negara di ujung terluar. Terkait hal itu, akhir tahun ini atau paling lambat mulai tahun depan, Indonesia dipastikan akan memulai pembangunan pangkalan militer untuk tiga matra, yakni laut, darat dan udara di Kepulauan Natuna.
Kepastian pembangunan itu disampaikan oleh Menteri Koodinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. "Iya kita harapkan akhir tahun ini mulai bangun. Pembangunan itu untuk tiga tahun mulai 2017-2019," ujar Luhut di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2016.
Karena itu, menurut mantan kepala kantor staf kepresidenan tersebut, paling lambat awal tahun 2017, proyek penguatan pertahanan Indonesia di dekat kawasan Laut China Selatan itu akan direalisasikan.
Untuk anggarannya, Luhut masih enggan membocorkan, berapa banyak rupiah yang harus dirogoh pemerintah. "Awal tahun depan. Anggarannya masak saya kasih tahu kamu," ungkap dia.Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, juga pernah mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun pangkalan militer di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia, tak hanya di kepulauan Natuna. Upaya itu untuk memperkuat kawasan perbatasan.
"Tahun 2017, perbatasan harus diperkuat dengan pangkalan militer," ujar di kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 19 Mei 2016.
Senada, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Sidik juga pernah menyampaikan bahwa rencana pembangunan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna sudah ada sejak tahun 2015.
DPR sendiri juga telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp450 miliar untuk pembangunan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna. "Kita menyetujui usulan TNI untuk melakukan realokasi atau pergeseran anggaran sekitar Rp450-an miliar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Natuna," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, di kompleks Parlemen di Jakarta, Senin, 21 September 2015 lalu.
DPR pun sudah menyatakan dukungannya atas rencana itu. Anggaran pun sudah disiapkan meski terbatas di APBN 2015 dan APBN Perubahan 2016. "Dibutuhkan tambahan anggaran sekira Rp1,3 triliun dari sebelumnya sekira Rp400 miliar," ungkapnya kemudian pada Kamis, 24 Maret 2016 lalu.
Namun, anggaran tersebut baru untuk pembangunan pangkalan militer. Belum termasuk persenjataan tiga matra TNI. Sementara untuk kebutuhan senjata, peralatan dan anggota TNI yang akan disiagakan pemerintah, masih dilakukan kajian sesuai kebutuhan. "Target 2017 harus selesai," kata Mahfudz.
Untuk diketahui, TNI sesungguhnya sudah bersiaga sejak lama mengantisipasi konflik perebutan kawasan itu. Sejak 1996, ribuan personel TNI disiagakan di Natuna maupun di Kepualuan Anambas, yang lokasinya tidak jauh dari daerah kaya minyak itu.
Indonesia belum bersengketa langsung dengan Tiongkok. Sebelum isu peta Tiongkok dengan sembilan garis titik-titik menyinggung Natuna pada 2009, Vietnam dan Filipina yang diketahui sering perang urat saraf dengan Negeri Tirai Bambu itu.
TNI mencurigai Tiongkok sengaja memasukkan bagian dari Kepulauan Natuna dalam Nine-Dash Line, batas tidak jelas yang digunakan pada peta Tiongkok untuk mengklaim sekira 90 persen dari laut di daerah itu. (VivaNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar