Daerah Papua kembali bergejolak dengan tewasnya 12 orang di Puncak Jaya. Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mengatakan penyebab konflik yang selama ini terjadi karena rakyat Papua belum pernah merasakan manisnya kemerdekaan Indonesia.
"Kami belum pernah merasakan kemerdekaan Indonesia, yang ada hanya air mata, darah dan nyawa melayang setiap hari, itulah nasib warga papua. Setiap 17 Agustus merayakan kemerekahan Indonesia bukan kemerdekaan," kata Jimmy dengan nada lantang saat jumpa pers terkait konflik yang kembali terjadi di Papua, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/2).
Menurut Jimmy warga Papua sering kali berontak dan membuat ulah agar mendapatkan perhatian dari pusat. Dan satu-satunya cara agar konflik berkepanjangan ini tidak kembali terjadi adalah dengan berdialog dari hati ke hati antara pemerintah pusat dan Papua.
Dia mengatakan, semakin banyaknya personel TNI dan Polri yang dikirim ke tanah Papua justru bukan membuat masyarakat semakin aman. Namun ketakutan seolah ada perang besar.
"Mari bicarakan, hari ini terlalu banyak personel TNI di Papua, seolah ada perang besar, satu tanda alam yang ada di tanah Papua, di tanah Papua keluar emas di mana-mana mungkin ini yang melatarbelakangi konflik," katanya.
Monopoli masyarakat luar Papua, lanjut dia, juga salah satu penyebab rakyat Papua marah dan ingin mengusir mereka yang bukan asli warga Papua dari tanah Papua.
"Kemudian monopoli rakyat sipil ditendang keluar, dia diusir dengan senapan, kalau satu kali sabar dua kali sabar, tiga kali sabar, kalau empat kali sabar itu binatang. Lawan," tutur dia.
Jimmy menolak apabila dialog yang selama ini rakyat Papua idam-idamkan adalah untuk melobi pemerintah agar Papua bisa keluar dari Indonesia. Dia menambahkan, rakyat Papua hanya ingin merdeka dari kemiskinan dan ketertinggalan bukan merdeka untuk memisahkan diri dari Tanah Air.
"Kami mau merdeka, merdeka dari kemiskinan dari keterbelakangan, untuk mensejahterakan anak cucu kami, jangan lagi ada dominasi negara, jangan lagi ada undang-undang untuk menjustifikasi keserakahan, beri ruang untuk rakyat Papua," tandasnya. (Merdeka)
indonesia harus kuat tambahan personil tni - polri ini sangat baik, tetapi hukum di tegakan buat penjara terbesar di papua masukan bui bilah kriminal,seperti penjara teroris, tapi saya yakin pemerintahan papua harus seperti, jokowi dki jakarta, puskesmas gratis, dana bos sekola 300,000 perbulan, buat perternakan dan pertania terbesar di indonesia raya
BalasHapusHEH om tomihadia!!!!!! anda ini komentarnya banyak yang ngawur ya????? liat tuh komentar2 anda di artikel lainnya, aneh banget komentar loe
Hapusbukan militer.. namun kesenjangan sosial ekonomi. itu yang patut anda mengerti
HapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusMas Tomihadia mohon berkomentar sesuai dengan artikel. berita yang dimuat, jangan asal komentar.
Hapus@Tomi, komen anda sll GAJE & lebih pantas di sebut Spam.
BalasHapusMemang kesenjangan itu ada, tp apa lantas harus dgn mengangkat senjata?? Harusnya tidak sll mengandalkan pusat, pemerintah daerah harus lebih pro aktif, banyak di antara putra daerah yang menjadi pemimpin2 di sana, harusnya mereka bs menjadi pendorong kemajuan Papua baik secara SDM & infrastruktur karena mereka lebih tau karakter SDM & SDA yg ada di Papua. Tp apapun yg meng-atas namakan kesenjangan untuk memberontak seperti OPM yg banyak di support oleh NGO2/Aktivis2 yg ada di Belanda/Eropa, dan jangan lupa, Australia ini jg banyak bermain di sini, sama seperti di kasus TimTim, Aussie ini manis muka, tp menikam dari belakang. Kalo memang tidak mau di ajak damai OPM ini lebih baik di hancurkan. NKRI HARGA MATI BUNG.
BalasHapusBetul mas Romeo saya sependapat dengan Anda, kemajuan suatu daerah dijaman otonomi daerah seperti saat ini juga tidak lepas dari peran aktif pemerintahan daerah yang mengelola keberlangsungan pemerintahan di wilayahnya.
Hapusseperti kita tau sejatinya tujuan Otonomi daerah adalah untuk pemerataan pembangunan daerah, cuma kalo kenyataannya sekarang kesenjangan sosial masih tetap ada, ya berarti ada yang salah dalam tatanan pemerintahan di NKRI ini.
Peran TNI tetap diperlukan, dan sebaiknya tetap mengayomi masyarakat, dan senantiasa memberikan rasa damai bagi masyarakat disekitarnya, seperti saat ini di Papua selain mejanga kedaulatan TNI juga berperan aktif memberikan bimbingan bagi masyarakat contoh mengajari cara bertani, berternak yg baik dll.
...Salam Damai...
Jayalah Indonesiaku.
yang paling peting secepat nya di tangkap, masukan bui (penjara) selama 40 tahun atau di hukum mati gunakan mata- mata (intel) cari bukti dan saksi-saksi' secepat -cepat melanggar hukum indonesia raya
BalasHapusngomong opo ko... Artikel topik opo. ko omong opo?? ko ngerti topik gak nich??
Hapuskami dari negeri JAWA ingin menangis mendengarnya...
BalasHapusPara mahasiswa Papua kami berharap thd anda, utk menyelesaiakan kemelut didaerah anda dan dana pemda yg masuk begitu besar utk keperluan Papua bila tdk diberdayakan dg tepat serta serta pengawal pembangunan di Papua. Kalau pemda tdk benar dlm penggunaan dana, dlm pembangunan maka hrs ditegur dg cara berdemo dan kalau tdk diindahkan pejabat hrs diturunkan utk diganti yg lebih baik ini adalah sistim demokrasi. Agar anak2 bangsa dr Papua berkoloberasi dg provinsi lainnya yg ada di Indonesia, utk menegakkan demokrsi dlm menjalankan roda pemerintahan Indonesia dan anak2 bangsa dr Papua ditantang utk mengirimkan colon2nya menjadi Presiden NKRI. Ini tdk bohong,mari kita lihat di Australia penduduk asli tdk boleh menduduki jabatan pemerintahan Australia dan di Indonesia anak2 bangsa dr Papua sdh menduduki,Bupati,Gubernur,Mentri serta Presiden kapan? Ditunggu, persiapkan !
BalasHapuspadahal papua itu kaya, freeport itu kl diolah buat bayar utang negara kita itu masi ada lebih, tp knp ngeliat kondisi rakyatnya tragis bgt yah, diskriminasi bener nih pemerintah...
BalasHapusbetul,pemerintahan sekarang bobrok,wapres nya aja gk ngapa ngapain.
HapusBagian yg paling besar kekayaan papua diambil oleh Amerika serikat, sedangkan pemerintah pusat dpt bagian sangat kecil (mengapa kalian wahai rakyat papua tdk melakukan demo terhadap negara Amerika serikat? pemerintah indonesia sendiri sdh sangat sulit utk meminta perubahan kontrak kesepakatan dgn PT. FREEPORT (kepunyaan AMERIKA SERIKAT) karna blm apa2 sdh mendpt tekanan dari pemerintah Amerika Serikat), beda dengan kami yg berada dikalimantan timur, kekayaan alam kami hampir seluruhnya diambil oleh pemerintah pusat tp kami memperjuangkan hak kami tdk dgn kekerasan ataupun minta merdeka dari INDONESIA RAYA
HapusMasyarakat adat papua jangan diam, tuntut ke pemda SD/SMP/SMA/Mahasiswa biaya sekolah gratis datangkan guru dg gaji tinggi dr jawa, dirikan pasar2 utk masyarakat adat papua, buat gedung2 puskesmas biaya berobat gratis utk masyarakat adat papaua dan datangkan dokter2 dr jawa beri gaji tinggi. maka 5 tahun kedepan masyarakat adat papua akan maju,sejahtera dan pandai2 sbg colon pemimpin presiden NKRI.
BalasHapusSangat prihatin bacanya! padahal tanahnya kaya tapi rakyatnya melarat. harusnya pemerintah serius dan tegas dalam membangun papua, sudah 67 tahun Indonesia merdeka tapi sampe sekarang mereka masih aja kayak dijajah, miskin, melarat, kurang ilmu, padahal jika kita serius membangun pendidikan dan ekonomi disana, tanah papua bisa menghasilkan sdm2 yg berkualitas untuk memajukan bangsa, kan kita udh tau banyak anak anak dari tanah papua yg menang olimpiade fisika, kimia, mtk, dll. Seperti yg kita tau juga bahwa sekarang ini kita beras, bawang, buah, cabe, dll aja impor kalo mau pemerintah bisa membangun pusat pertanian disana, tanahnya luas dan subur juga, kan jadinya disana akan lebih sejahtera dan ketahanan pangan disana dan Indonesia akan menguat, malah menurut saya jika benar benar dijadikan pusat pertanian, kita bisa swasembada juga karena lahan papua yg masih sangat luas.
BalasHapusAtau pemerintah buat disana jadi pusat Industri, bisa barang elektronik, tekstil, dll, kalo serius bisa kok sebenarnya. semoga dimasa nanti saudara kita disana bisa merasakan kemerdekaan juga sama seperti kita. MERDEKA!!!!