Minggu, 12 Juli 2015

Panglima TNI Minta Sistem Radar Diperkuat


Dalam beberapa tahun terakhir, Australia terus memperbarui dan memperluas jangkauan sistem radar yang dimilikinya. Dengan sistem radar Jindalee, yang mulai didirikan pada 1974, Australia kini memiliki jangkauan radar hingga 3000 kilometer atau hingga mencapai wilayah Indonesia.

Panglima TNI Minta Sistem Radar Diperkuat

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, mengakui sistem radar Jindalee yang dimiliki Australia memang sudah berjalan sejak lama. Pun dengan pengembangan yang mereka lakukan. Hingga pengembangan terakhir yang mereka terhadap sistem radar over the horizon tersebut, yaitu pada 2014. Radar tersebut bahkan mampu memantau pesawat udara ataupun kapal laut dengan jarak 3000 kilometer.

Bahkan, radar itu mampu menangkap citra pesawat Indonesia yang terbang di atas Lanud Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur. ''Jadi kalau pesawat kita terbang dari Madiun itu sudah langsung sudah bisa dimonitor,'' kata Panglima TNI kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (10/7).


Namun, langkah perluasan jangkauan sistem radar yang dimiliki Australia itu harus bisa disikapi dengan bijak oleh Indonesia. Untuk itu, Indonesia diharapkan bisa membangun sistem radar yang jangkauannya bisa mencapai perimeter-perimeter terluar.

''Ya, kami juga harus memperkuat radar-radar yang kami miliki. Jangan hanya sekedar radar yang bisa mengamankan, tapi belum mampu menjangkau perimeter terluar,'' ujar Moeldoko.

Panglima TNI mengakui, pihaknya sudah memasukan upaya penguatan dan pemenuhan sistem radar itu dalam Rencana Strategis (Renstra) TNI 2015-2019. Mantan Pangdam Siliwangi itu menyebutkan, pihaknya juga sudah melakukan kajian soal titik-titik lokasi radar-radar tersebut.

''Iya sudah ada beberapa rencana ke depan, seperti radar yang berjalan sudah cukup baik, itu diantaranya,'' katanya.

Sementara terkait pesan yang diberikan kepada Panglima TNI yang baru, Gatot Nurmantyo, Moeldoko berharap, penggantinya itu bisa meneruskan sejumlah kebijakan-kebijakan yang tengah berjalan. Kebijakan-kebijakan itu antara lain, adanya masalah peningkatan profesionalitas prajurit dan peningkatan SDM.

''Selain itu ada pula interoperability TNI dan penguatan intelijen, saya pikir itu mesti tetap berjalan,'' tutur Moeldoko. (ROL)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar