Sebagian besar anggota Komisi I DPR setuju pemerintah membeli 100 buah tank berat*(main battle tank) Leopard dari Jerman seharga 280 juta dollar AS. Dalam rapat tertutup antara Komisi I dan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Rabu (4/7), sebagian besar anggota setuju maka rapat memutuskan untuk menyetujui rencana pemerintah.
"Ya, sebagian besar anggota menyetujuinya. Namun, tetap akan kami kritisi perkembangannya. Kita tetap akan mengecek berapa harga sebenarnya, bagaimana pengadaan suku cadangnya, dan teknis pengirimannya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hassanudin, saat dihubungi Koran Jakarta, Kamis (5/7).
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigjen Hartind Asrin, mengatakan Leopard yang dibeli dari Jerman dipastikan lebih bagus dibandingkan Leopard yang ditawarkan Pemerintah Belanda. Harga Leopard dari Belanda yang akhirnya ditolak oleh parlemen di sana memang lebih murah, yakni 220 juta dollar AS, namun teknologinya masih kalah dari Leopard yang ditawarkan Jerman.
"Leopard yang akan kita beli dari Jerman ini buatan 2006. Leopard ini juga jarang dipakai dan lebih sering di gudang," kata Hartind.
Pembelian Leopard dari Jerman ini pun tak perlu menunggu persetujuan parlemen. Dia memastikan pada 5 Oktober nanti, tepatnya pada hari TNI, sebanyak 15 Leopard sudah tiba di Indonesia. Pengadaannya berangsur-angsur hingga pada 2014 sebanyak 100 Leopard sudah ada di Indonesia. "Kalau tidak ada kendala, akhir 2013 pun semua tank Leopard sudah ada di Indonesia," katanya.
Dua Batalyon
Tank-tank tersebut akan digunakan TNI AD yang memang membutuhkan dua batalyon tank berat. Adapun penempatan Leopard, masing-masing untuk kawasan barat dan timur. "Tank-tank itu akan ditempatkan di Cilodong (kawasan barat) dan Malang (kawasan timur)," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan penolakan parlemen Belanda terhadap rencana jual murah tank Leopard membuat Kemhan fokus untuk membeli tank Leopard dari Jerman. Sebanyak 100 unit tank akan dibeli untuk modernisasi alutsista TNI AD. "Khusus TNI AD, kita telah putuskan membeli tank berat Leopard dari Jerman dengan pertimbangan memperoleh kepastian waktu dan target dari volume peralatan militer yang kita perlukan," kata Sjafrie.
Menurut Sjafrie, rencana membeli tank Leopard dari Belanda dihentikan sehingga fokus kepada proses pengadaan pembelian tank tersebut yang berasal dari Jerman tersebut berjalan lancar. Alokasi anggaran 280 juta dollar AS yang diperlukan diproses berdasarkan alokasi pinjaman luar negeri.
"Saat ini proses dilakukan secara akselerasi dan pararel sehingga dalam waktu satu minggu kita akan segera memperoleh kepastian-kepastian dari aspek pengadaan dan pembiayaan dan tentu saja diikuti oleh aspek pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pencegahan dan penyimpangan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Itjen Kemhan serta Mabes TNI dan Angkatan," kata dia.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, menilai langkah pemerintah untuk pembelian 100 unit tank Leopard tidak tepat. Pemerintah diminta lebih memprioritaskan pengadaan armada tempur yang selaras dengan kebutuhan objektif pertahanan Indonesia. Membangun kekuatan pertahanan Indonesia dengan memodernisasi alutsista merupakan sebuah kebutuhan.
Meski demikian, penting dicatat bahwa pengadaan armada tempur bagi penguatan pertahanan Indonesia harus diletakkan sebagai kelanjutan dari kebijakan dan strategi pertahanan, doktrin, dan kapasitas dukungan anggaran. "Dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografi s Indonesia dan harus dilakukan secara transparan serta akuntabel," ujar Poengky.
Dia menegaskan telah banyak penilaian dari berbagai kalangan, baik DPR, purnawirawan TNI, pengamat militer, serta kelompok masyarakat sipil yang menilai bahwa pembelian tank Leopard tidak urgen. Banyak kendala operasional yang harus dihadapi jika nanti digunakan di Indonesia, baik kendala geografis, infrastruktur, dan doktrin serta komponen pendukung lainnya yang belum siap.
Menurut dia, di tengah terbatasnya anggaran negara dan fakta krisis ekonomi global maka menjadi penting untuk DPR dan pemerintah berhati-hati dan lebih cermat lagi dalam pengalokasian anggaran untuk pertahanan.
DPR dan pemerintah perlu membuat skala prioritas yang bertahap dan berjenjang dalam melakukan modernisasi alutsista. "Sehingga pembelian alutsista benar-benar di dasarkan atas kebutuhan objektif pertahanan Indonesia dan bukan didasarkan atas kebutuhan politis," tandasnya.
Sumber : KoranJakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar