Pemerintah Timor Leste tidak menyerobot wilayah perbatasan dengan NKRI di Provinsi NTT. Permasalahan yang terjadi ialah kesalahan dalam pengukuran sehingga ada bangunan warga Timor Leste yang menjorok ke daerah NKRI.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo setelah penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa kepada Sertu Nicolas Sandi Harewan dan Pelda Melkior Nandi, di lapangan upacara Markas Besar Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (6/8/2012).
"Masalah perbatasan dengan Timor Leste sebetulnya bukan menyerobot, bukan ingin mengambil, tapi salah mengukur saja. Yang membangun yang salah, bukan Pemerintah Timor Leste. Jadi yang membangun bangunan itu yang salah, akhirnya menjorok ke daerah kita," kata KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan Pemerintah Timor Leste. "Kita selesaikan baik-baik, ini hanya masalah pembangunan saja, bukan karena salah ukur oleh kedua negara," ungkap Pramono.
Diberitakan sebelumnya, ada lima titik di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, dan Kecamatan Pasabbe, Distritu Oekusi, Timor Leste, yang saat ini berpeluang besar terjadi konflik. Konflik bisa terjadi karena batas tanah yang belum disepakati oleh kedua negara sampai saat ini. Kelima titik berpotensi konflik itu yakni Subina di Desa Inbate, Pistana di Desa Nainaban dan Desa Sunkaen, Tububanat di Desa Nilulat, Oben di Desa Tubu, dan yang terakhir Nefonunpo di Desa Haumeni Ana yang sementara ini bergejolak.
Sebelumnya pada 31 Juli 2012 lalu, warga Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, Nusa Tenggara Timur, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distritu Oekusi, Timor Leste, yang dipicu oleh pembangunan Kantor Bea dan Cukai serta Imigrasi Timor Leste yang masuk 20 meter ke wilayah Indonesia. Warga kedua negara ini saling lempar batu dan benda tajam selama 15 menit. Bentrokan berhasil dilerai aparat TNI perbatasan dan tentara Timor Leste. Bentrokan itu tidak menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi pasca-bentrokan membuat warga selalu waswas.
Lima Titik di Perbatasan RI-Timor Leste Berpeluang Konflik
Lima titik di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, dan Kecamatan Pasabbe, Distrik Oekusi, Timor Leste, saat ini berpeluang besar terjadi konflik. Konflik bisa terjadi karena batas tanah yang belum disepakati oleh kedua negara sampai saat ini.
Lima titik di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, dan Kecamatan Pasabbe, Distrik Oekusi, Timor Leste, saat ini berpeluang besar terjadi konflik. Konflik bisa terjadi karena batas tanah yang belum disepakati oleh kedua negara sampai saat ini.
Kelima titik berpotensi konflik itu yakni Subina di Desa Inbate, Pistana di Desa Nainaban dan Desa Sunkaen, Tububanat di Desa Nilulat, Oben di Desa Tubu, dan yang terakhir Nefonunpo di Desa Haumeni Ana yang sementara ini bergejolak.
"Empat dan lima titik di Kecamatan Bikomi Nilulat yang berbatasan dengan Timor Leste saat ini tinggal menunggu waktu saja akan terjadi konflik lantaran banyak warga Pasabbe, Distrik Oekusi, Timor Leste, sekarang mulai melakukan pengolahan kebun di tanah yang disengketakan atau area zona netral, sehingga hal ini yang akan ditantang habis-habisan oleh warga di enam desa di kecamatan ini," kata Camat Bikomi Nilulat, Lodovikus Lake, Minggu (5/8/2012).
"Kita juga sangat menyesalkan sikap dari Pemerintah Timor Leste yang telah melanggar kesepakatan berupa sumpah adat pada bulan November 2011 antara masyarakat di Kecamatan Bikomi Nilulat dengan masyarakat dari Pasabbe dan perwakilan dari Timor Leste," jelas Lake.
Lanjut Lake, khusus untuk titik Pistana di Desa Nainaban dan Desa Sunkaen, kemungkinan satu atau dua minggu ke depan bisa terjadi konflik sehingga dia mengharapkan pemerintah pusat harus segera melakukan dialog dengan Pemerintah Timor Leste untuk segera mencari alternatif penegasan perbatasan. Hal itu agar jelas diketahui oleh kedua negara, karena selama ini sudah ada pembicaraan dan kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten TTU dan Distrik Oekusi, Timor Leste, tetapi tetap saja gagal.
Terkait dengan itu, menurut Lake, pekan depan tim dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mendatangi lokasi yang menjadi sengketa tersebut.
Sebelumnya pada 31 Juli 2012 lalu, warga Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, Nusa Tenggara Timur, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oekusi, Timor Leste, yang dipicu oleh pembangunan Kantor Bea dan Cukai dan Imigrasi Timor Leste yang masuk 20 meter ke wilayah Indonesia.
Warga kedua negara ini saling baku lempar batu dan benda tajam selama 15 menit. Bentrokan berhasil dilerai aparat TNI perbatasan dan tentara Timor Leste. Bentrokan itu tidak menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi pasca-bentrokan membuat warga selalu waswas. Lima Titik di Perbatasan RI-Timor Leste Berpeluang Konflik
Lima titik di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, dan Kecamatan Pasabbe, Distrik Oekusi, Timor Leste, saat ini berpeluang besar terjadi konflik. Konflik bisa terjadi karena batas tanah yang belum disepakati oleh kedua negara sampai saat ini.
Kelima titik berpotensi konflik itu yakni Subina di Desa Inbate, Pistana di Desa Nainaban dan Desa Sunkaen, Tububanat di Desa Nilulat, Oben di Desa Tubu, dan yang terakhir Nefonunpo di Desa Haumeni Ana yang sementara ini bergejolak.
"Empat dan lima titik di Kecamatan Bikomi Nilulat yang berbatasan dengan Timor Leste saat ini tinggal menunggu waktu saja akan terjadi konflik lantaran banyak warga Pasabbe, Distrik Oekusi, Timor Leste, sekarang mulai melakukan pengolahan kebun di tanah yang disengketakan atau area zona netral, sehingga hal ini yang akan ditantang habis-habisan oleh warga di enam desa di kecamatan ini," kata Camat Bikomi Nilulat, Lodovikus Lake, Minggu (5/8/2012).
"Kita juga sangat menyesalkan sikap dari Pemerintah Timor Leste yang telah melanggar kesepakatan berupa sumpah adat pada bulan November 2011 antara masyarakat di Kecamatan Bikomi Nilulat dengan masyarakat dari Pasabbe dan perwakilan dari Timor Leste," jelas Lake.
Lanjut Lake, khusus untuk titik Pistana di Desa Nainaban dan Desa Sunkaen, kemungkinan satu atau dua minggu ke depan bisa terjadi konflik sehingga dia mengharapkan pemerintah pusat harus segera melakukan dialog dengan Pemerintah Timor Leste untuk segera mencari alternatif penegasan perbatasan. Hal itu agar jelas diketahui oleh kedua negara, karena selama ini sudah ada pembicaraan dan kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten TTU dan Distrik Oekusi, Timor Leste, tetapi tetap saja gagal.
Terkait dengan itu, menurut Lake, pekan depan tim dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mendatangi lokasi yang menjadi sengketa tersebut.
Sebelumnya pada 31 Juli 2012 lalu, warga Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, Nusa Tenggara Timur, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oekusi, Timor Leste, yang dipicu oleh pembangunan Kantor Bea dan Cukai dan Imigrasi Timor Leste yang masuk 20 meter ke wilayah Indonesia.
Warga kedua negara ini saling baku lempar batu dan benda tajam selama 15 menit. Bentrokan berhasil dilerai aparat TNI perbatasan dan tentara Timor Leste. Bentrokan itu tidak menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi pasca-bentrokan membuat warga selalu waswas.
Sumber : Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar