KEPALA Staf TNI AD, Jenderal TNI Pramono Wibowo, menegaskan, pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tidak digunakan untuk kepentingan politik, baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah.
"Ini bukan karena ada penyalahgunaan. Penegasan ini untuk mencegah, tidak ada kepentingan politik. Pelaksanaan TMMD ini untuk membantu pemerintah dalam percepatan pengentasan kemiskinan," kata Wibowo, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (20/12).
Dia bicara dalam kapasitasnya sebagai Penanggung Jawab Operasional TMMD di sela-sela Rapat Paripurna Evaluasi TMMD Ke-33 TA 2012 dan Persiapan TMMD Ke-90 TA 2013, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis.
Ia mengakui anggaran dari pusat dan pemerintah daerah rawanan dibelokkan untuk kepentingan politik praktis setempat dalam kerangka TMMD. TMMD, pada masa Orde Baru dinamakan ABRI Masuk Desa, yang diharapkan menjadi dinamisator pembangunan wilayah-wilayah Indonesia.
Kebijakan TTMD adalah melanjutkan operasi bakti dengan sasaran desa di wilayah perbatasan, terisolasi, terpencil, tertinggal dan dilanda bencana.
TMMD di tahun mendatang akan menambah sasaran Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan daerah perbatasan dengan mengurangi kegiatan serupa di wilayah Jawa.
Tahun ini, TMMD dilaksanakan serentak selama 21 hari tersebar di 122 kabupaten-kota dengan melibatkan personel TNI sebanyak 122 SSK, tersebar di 13 kodam mendapat respon positif dari masyarakat.
Di antaranya di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang oleh Panglima Kodam XVII/Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Christian Zebua, dikatakan, TMMD selain untuk pembangunan infrastuktur seperti jalan, juga dapat menjadi salah satu upaya merangkul masyarakat.
"Infrastruktur jalan sangat penting. Itu sangat berpengaruh terhadap eksistensi kita. Kita perlu berdayakan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus merangkul tokoh agama, tokoh adat dan rakyat," pungkasnya.
Sumber : MPI
Baguslah kalau TNI AD mau melaksanakan TMMD didaerah yg masih rawan, utk membangun jalan didaerah pesisir spt Papua barat, Kalimantan Timur,Kalimantan Barat dan jawa bagian pantura.Hanya saja perlu pengawasan penggunaan uang, hrs menegemen terbuka dan akan mengurangi kekawatiran masyarakat/politikus.
BalasHapus