Mantan Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal Hardiono Saroso mengkritik kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait penanganan pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Menurut dia, Komnas HAM selalu tidak objektif dalam mengusut suatu kasus.
 |
| Mantan Pangdam IV Diponegoro Mayjen Hardiono Saroso (baju coklat), saat mengikuti acara olahraga bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Selasa (9/4/2013). |
"Komnas HAM dari dulu begitu. Jangan didengar. Nih gua 2,5 tahun masalah Timor-Timor diperiksa Komnas HAM. Dia selalu nuduh terus. Jelek aja semua di mata mereka," kata Hardiono di Jakarta, Selasa (8/4/2013).
Sebelumnya, Komnas HAM berpendapat masih ada kejanggalan dalam kasus Lapas Cebongan. Salah satunya masalah pemindahan empat tersangka dari Polda DIY ke Lapas Cebongan.
Setelah sempat membantah adanya keterlibatan prajurit TNI, Hardiono kini mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan empat tahanan. "Berani berucap, berani bertanggung jawab. Yang jelas prajurit mati untuk pemimpin, pemimpin mati untuk prajurit," kata dia.
Seperti diberitakan, tak lama setelah penyerangan Lapas, Hardiono langsung membantah ada keterlibatan prajuritnya dalam peristiwa tersebut. Padahal, saat itu baru dilakukan penyelidikan awal.
"Bukan dari prajurit TNI, tidak ada prajurit yang terlibat. Saya bertanggung jawab penuh sebagai Pangdam IV/Diponegoro," katanya.
Belakangan, kepada tim investigasi TNI AD, sebanyak 11 anggota Grup II Komando Pasukan Khusus Kartosura, Jawa Tengah, mengaku melakukan penyerangan. Salah satu diantara mereka sebagai eksekutor empat tahanan.
Penyerangan itu disebut berlatar belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Santoso di Hugo's Cafe. Empat tersangka pembunuhan Santoso yang kemudian ditembak mati, yakni Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait. (Kompas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar