Sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Ironisnya, kesadaran pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan potensi laut sangat minim.
“Boleh dikatakan kesadaran maritim Indonesia itu hampir nol, “ujar Laksamana Muda (pur) Robert Mangindaan, mantan penasihat militer Indonesia untuk PBB dalam seminar yang diadakan program Paska Sarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia di UI Salemba, Jakarta kemarin (12/06).
Robert adalah pensiunan intelijen TNI Angkatan laut yang juga pernah berkarir di Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.
Selain Robert, pemateri lainnya adalah Andi Widjajanto Phd, staf pengajar Kajian Stratejik Intelijen UI dan Melda Kamil Ariadno Phd pakar hukum laut UI.
Menurut Bob, panggilan akrab Robert, penataan alur laut kepulauan Indonesia masih sangat rancu. Bahkan, Indonesia tidak memiliki sistem penginderaan kapal yang dikelola secara mandiri. “Kalau ada kapal melintas di Selat Malaka, yang sebagian masuk alur laut kepulauan Indonesia bagian barat, itu radar controlnya di Changi, Singapura dan otomatis bisa diakses di Tokyo hingga San Fransisco,” katanya.
Indonesia juga tidak punya kewibawaan jika ada kapal asing negara lain dengan seenak hati melintas di wilayah laut nasional. “Saat saya masih dinas aktif, ada sebuah delegasi angkatan laut negara lain, mereka minta izin melintas tapi juga membawa armada pesawat tempurnya sekaligus. Bagi mereka itu normal mode,” ujarnya.
Perampokan dan kriminalitas di laut, lanjut Bob, juga subur di wilayah laut Indonesia. “Kalau TNI AL operasi, misalnya tiga bulan, bisa bersih. Tapi setelah itu muncul lagi, karena anggaran operasinya memang terbatas,” katanya.
Kapal asing yang masuk wilayah Indonesia juga tak bisa dikontrol air limbahnya atau dalam dunia maritim disebut air balas.”Itu dimainkan oleh oknum-oknum, untuk kepentingan bisnis,”ujar pengajar mata kuliah Dasar Intelijen di program Kajian Stratejik Intelijen UI itu.
Belum lagi, jika biota biota laut asli Indonesia terancam dengan adanya kapal asing. “Jika ada minyak atau oli yang tertumpah. Bagaimana sistem kontrolnya ? Biota laut kita bisa mati,” katanya.
Andi Widjajanto, pembicara kedua memaparkan, Indonesia harus segera membenahi sistem keamanan di laut. Terutama karena kompetisi dua negara besar yakni Amerika Serikat dan China yang berebut pengaruh di laut. “Kita mau memihak raksasa yang mana, atau kita mau benar-benar bebas aktif dengan resiko ya laut kita dilalui dan dimanfaatkan secara bebas oleh perpanjangan dua kekuatan itu,” katanya. (Jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar