Koordinator Indonesia Police Wacth (IPW) Neta S Pane menduga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah mendahului kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait rumor pergantian Kapolri Jendral Timur Pradopo.
IPW menilai, informasi mengenai beberapa nama kandidat pengganti Timur Pradopo yang dilakukan Kompolnas akan memangkas kewenangan Presiden serta berdampak polemik di internal petinggi kepolisian.
"Apa yang dilakukan Kompolnas akhir-akhir ini adalah melampaui wewenangnya, dan ironisnya para jenderal polisi tersebut mau saja dijadikan kelinci percobaan," kata Neta kepada Sindonews.com, di Jakarta, Sabtu (24/8/2013).
Neta menambahkan, proses pergantian kapolri baru akan dilakukan pada awal tahun 2014 atau beberapa saat menjelang pensiunnya Timur Pradopo.
Menurutnya, Kompolnas jangan berlaku gegabah dengan menginformasikan beberapa nama jendral polisi pengganti Timur Pradopo tersebut. Pasalnya, hal tersebut akan membuat konflik dan polarisasi di tubuh institusi Polri.
"Kompolnas hanya berwenang melakukan pendataan dan pelacakan terhadap bakal calon kapolri untuk kemudian diberikan kepada presiden sebagai refrensi, itupun setelah ada permintaan presiden," ujarnya.
Namun demikian, dari hasil pengamatannya, IPW sendiri memprediksi, ada beberapa nama calon kuat pengganti Jendral Timur Pradopo. Nama tersebut antara lain, Budi Gunawan, Badrodin Haiti dan Putut Eko Bayu Seno. Alasannya, ketiganya pernah menjabat Kapolda paling banyak dibanding yang lain. (Sindo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar