Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta negara-negara lain menghormati keberadaan Papua sebagai bagian wilayah Indonesia, dengan menghindari propaganda dan provokasi kelompok tertentu.
"Hendaknya semua pihak, di dalam dan luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat menganggu kedaulatan wilayah Indonesia," kata Presiden SBY, dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPD dan DPR, di Gedung DPR, Jumat (16/08), ketika menyinggung persoalan gerakan separatisme di Papua.
"Selama ini, kita, bangsa Indonesia, senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas negara lain, negara-negara sahabat kami. Oleh karena itu, prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal," kata Presiden, dalam pidatonya.
"Jangan lukai perasaan bangsa indonesia," tandas Yudhoyono, yang disambut tepuk tangan peserta sidang. "Karena kami juga tidak ingin melukai bangsa lain".
Presiden dalam pidatonya tidak secara eksplisit menyebut nama negara yang dimaksudnya. Namun sebelumnya, Indonesia mengecam pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka, OPM di Oxford, Inggris, pada Mei 2013 lalu.
Saat itu, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa Klik memanggil Duta Besar Inggris, Mark Canning terkait acara tersebut yang juga dihadiri anggota parlemen Inggris dan Walikota Oxford.
Kemenlu Indonesia menyebut pemanggilan ini sebagai bentuk protes keras Indonesia, walaupun Dubes Inggris kemudian menyatakan, Inggris mendukung kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung aksi kelompok yang berupaya untuk memerdekakan Papua.
Pernyataan Presiden ini juga terjadi setelah OPM mengklaim akan meresmikan Klik kantor perwakilannya di Denhag, Belanda, Kamis (15/08), yang kemudian diikuti unjuk rasa ribuan para pendukungnya di sejumlah kota di Papua.
Di hadapan peserta sidang, SBY berulangkali menegaskan bahwa Klik Papua dan Aceh merupakan "bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI... Pendirian ini merupakan harga mati... Ini bersifat fundamental dan tidak bisa ditawar-tawar."
Mengubur masa lalu
Secara khusus, Presiden SBY juga menyinggung perkembangan terbaru di Aceh, yang pada Kamis (15/08) kemarin memperingati Klik delapan tahun perjanjian damai Helsinki, antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, GAM.
Presiden mengajak semua pihak untuk menghindari "segala hal yang berpotensi menciptakan kemunduran dan kembali ke situasi tidak aman seperti di masa lalu".
"Semua pihak,"demikian harapan Presiden, "memegang teguh semangat dan ketulusan hati untuk mengubur konflik di masa lalu dan melangkah ke depan untuk membangun diri dalam naungan NKRI."
Pernyataan Presiden ini kemudian mendapat balasan tepuk tangan dari peserta sidang.
Persoalan terbaru yang muncul di Aceh adalah polemik antara Jakarta dan pemerintah Aceh terkait Perda tentang Klik bendera Aceh.
Pemerintah pusat mengganggap simbol bendera Aceh mirip dengan bendera GAM, sehingga mereka meminta diubah.
Namun permintaan ini ditolak Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, yang menganggap simbol bendera itu tidak melanggar peraturan dan MOU Helsinki.
Sejauh ini perundingan terhadap persoalan ini masih berlangsung, dan diperpanjang sampai Oktober nanti. (BBC)
Utk keamanan disemua wilayah NKRI utk penegakan hukum tetap ada ditangan Polri, sedangkan TNI hrs terus melaksanakan potroli garnizun di semua wilayah NKRI dan bila dlm potroli garnizun TNI mendapiti kejahatan pidana maka TNI wajib menghentikan kejahatan serta menangkapnya pelaku tindak pidana selanjutnya diserahkan ke Polri. Salam NKRI.........................
BalasHapus