Profesor Massachusetts Institute of Technology (MIT) Noam Chomsky menilai Amerika Serikat (AS) dan Australia berada di balik Papua Barat. Menurutnya kedua negara itu melakukan skandal besar mengenai masalah Papua.
+Noam+Chomsky.jpg "Profesor Massachusetts Institute of Technology (MIT) Noam Chomsky") |
| Profesor Massachusetts Institute of Technology (MIT) Noam Chomsky |
Dalam sebuah wawancara yang dilakukan dalam YouTube pada 14 Desember 2013, Chomsky menilai perlawanan di Papua Barat akan terus terjadi. Bapak Linguistik Modern tersebut menyebutkan pihak Barat harus bertanggungjawab atas kondisi yang terjadi.
"Saya pikir perlawanan di Papua Barat akan terus terjadi namun sepertinya hal tersebut tidak akan berhasil. Bisa negara Barat (Australia dan AS) bersedia untuk mengambil tanggungjawab dan tindakan, perlawanan itu bisa diatasi," ujar Chomsky dalam wawancara di YouTube.
"Perampokan sumber daya alam yang dilakukan oleh Australia dan kekuatan Barat (AS) lainnya, adalah sebuah skandal besar," lanjutnya.
Baginya, Indonesia adalah negara yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk melakukan skandal ini. Kondisi serupa dilakukan Australia, dalam kasus Timor Leste.
"Apa yang terjadi di Timor Leste adalah sebuah genosida. Butuh waktu lama (hingga 1999) untuk mengatasi masalah ini. 25 tahun AS mendukung yang terjadi di Timor Leste, seharusnya mereka bisa menghentikan itu dalam waktu singkat tanpa melakukan penyerangan, sanksi," jelasnya.
Noam Chomksy selama ini dikenal sebagai pengkritik keras dari kebijakan luar negeri AS. Baginya, Negeri Paman Sam selalu melakukan standar ganda dalam kebijakan luar negerinya.
Chomksy selalu mengecam ulah AS yang terus melakukan intervensi terhadap negara lain. Ini termasuk bantuan rahasia yang akan diberikan. Menurutnya hal tersebut sama seperti sebuah terorisme. (Okezone)
Usir saja orang-orang asing yang berkedok sebagai misioneris dan LSM Internasional yang ada diwilayah Papua, merekalah yang telah memprofokasi dan mengahsut masyarakat untuk merdeka, mereka adalah otak kerusuhan yang sering terjadi di Papua.
BalasHapussolusi gampang buat indonesia cm 1, kita tiru hugo chavez nasionalisasikan perusahaan asing amerika dan aussie di indonesia, pasti kebakaran jenggot dia org, kl masi kurang jg gampang kok, berikan aja pangkalan militer buat china dan australia di timur dan barat indonesia, dijamin deh negara persemakmuran akan mikir 2 kl buat jajah kita lg, yg jelas bisa pemicu PD3 deh
BalasHapusSangat setuju sekali. AS dan australia adalah sponsor utama teroris di dunia yang digunakan untuk menjaga dan mewujudkan keinginannya demi hegenomi mereka di dunia sbg world order yg berkedok negara demokrasi, Mereka tdk lain sbg musang berbulu domba dan ular berkepala dua.
BalasHapusYa itu karena AS negara adidaya dan Ausi adl sekutu dekatnya. Semua negara klo punya power pasti gitu, nuntut ini itu semaunya sesuai standar mereka. Indonesia 2050 nanti kalau jadi adidaya pasti juga gitulah hehe
HapusWoi Abraham Worang, tahu dari mana anda kalau Indonesia akan berbuat demikian? Ngomong asal aja. Indonesia punya semua sda untuk membangun bangsa, yang membuatnya tidak perlu menginvasi negara lain sekedar utk memenuhi kebutuhan itu. Hanya saja selama ini Indonesia dirampok asing utk keperluan mereka yg mengorbankan rakyat.
HapusDasar antek, silahkan hidup di negara lain, tapi jangan merendahkan bangsa ini.
petinggi negara memandang remeh masalah papua. seharusnya disana di sterilkan dari pengaruh asing. mereka seakan membiarkan itu terjadi terus. buat kebikan yang keras untuk agen-agen luar negeri kalau perlu mereka agen-agen tersebut di bantai, supaya mereka segan bermain di papua. coba aktifkan petrus buat setiap agen2 barat disana.
BalasHapusyang terpenting seluruh di indonesia ekonomi nya baik. pangan dan barang barang mewah ada. tidak mahal harga murah meriah
BalasHapusalah pemimpin kita takut amerika..gak kayak bung karno..amerika kita libas inggris kita linggis...sebaiknya kita buka pangkalan rusia dan china di papua.biar gentar amerika
BalasHapuskenapa baru sadar amerika ada dibalik kasus OPM saya dari dulu sudah tahu dan selalu mengkritik tapi tetap aja pemerintah cuma diam????
BalasHapus