Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali memastikan kesiapan anggota kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan saat dan sesudah pemilihan umum presiden 9 Juli nanti. Dia ingin TNI dan Polri mencegah kerusuhan.
Hal itu disampaikan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/7). Siang ini Presiden SBY menggelar rapat terbatas bersama jajaran Kemenko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf AD, AL, AU, BIN, dan Kementerian Pertahanan.
"Hari ini tanggal 3 Juli berarti 6 hari lagi akan dilakukan pemungutan suara. Maka itu utamanya jajaran kepolisian dibantu oleh jajaran TNI harus siap untuk mengemban tugas," kata SBY.
SBY tidak ingin selepas pemungutan suara, tidak ada kerusuhan. Sebab itu bisa mencoreng perjalanan demokrasi di Indonesia.
"Saya tidak ingin ada tindakan-tindakan pasca pemungutan suara yang seharusnya tidak terjadi. Apakah itu kekerasan, destruktif atau main hakim sendiri darimanapun datangnya. Karena itu akan mencoreng demokrasi yang sebenarnya proses itu berlangsung dengan baik. Maka negara dan kita semua harus mencegah perilaku yang bisa merobek demokrasi di pemilu ini," jelas SBY.
Keluarkan 7 Instruksi Pengamanan Pilpres
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 7 instruksi terkait persiapan pengamanan pemilihan umum presiden 9 Juli mendatang. Dalam instruksi itu presiden ingin pra dan pasca pemilu berlangsung damai.
Instruksi itu dikeluarkan SBY sesaat setelah rapat koordinasi pengamanan pemilu dengan jajaran TNI, Polri, Kemenkopolhukam, dan Kementerian Pertahanan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/7).
"Saya minta jajaran Polri dan TNI tidak menganggap ringan situasi, tidak under estimate. Lebih baik siap menghadapi kemungkinan apapun yang akan terjadi. Bahwa situasinya aman terkendali kita syukuri, tapi kalau ada gangguan tiba-tiba maka negara siap dan Polri dibantu siap mengatasi keamanan dalam negeri kita," kata Presiden.
Selanjutnya Presiden juga pasukan TNI dan Polri siap siaga hingga kondisi pasca Pilpres dinyatakan aman. Polri dan TNI tetap melakukan operasi pengamanan.
"Ketiga, saya berharap di samping penyelenggara pemilu, jajaran kepolisian dibantu TNI untuk mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum berkaitan dengan pilpres ini. Misalnya aksi-aksi kekerasan, perusakan pembakaran yang mungkin bisa terjadi dari siapa pun yang dilakukan oleh pihak mana pun. Kita harus adil, harus netral tapi tidak memberikan toleransi terhadap perilaku seperti itu," jelas Presiden.
Lainnya, Presiden minta Polri membangun penyelenggara Pemilu jika ada pelanggaran terhadap aturan pemilu. Terutama kejahatan seperti politik uang, intimidasi atau paksaan uang terhadap penduduk.
"Tidak boleh dibiarkan, aturan sudah jelas tinggal dijalankan tidak pandang bulu. Dengan negara tidak melakukan pembiaran maka kita bisa mencegah masyarakat tidak main hakim sendiri," papar SBY lagi.
Polri juga perlu berkoordinasi koordinasi dengan jajaran KPU, jajaran Bawaslu pusat dan daerah, jajaran pemerintah dan daerah, pers dan media massa yang juga akan menyiarkan semua kegiatan pemilihan presiden tahun 2014 ini.
"Saya menginstruksikan Menko Polhukam untuk memimpin dan mengendalikan langsung semua operasi pengamanan yang dilakukan oleh jajaran Polri bersama jajaran TNI," lanjutnya.
Terakhir, Presiden akan terus memantau terhadap proses pemungutan suara dan hari-hari setelah itu. "Dan apabila negara perlu melakukan tindakan bagi keamanan tanah air saya akan memberikan instruksi saya," tutup SBY.(JN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar