Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan pembangunan kawasan perbatasan di 173 kecamatan se-Indonesia, kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Mendagri melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Minggu petang, menjelaskan bahwa pembangunan perbatasan mencakup tiga aspek, yaitu kesejahteraan (prosperity), keamanan (security), dan lingkungan hidup (environment) yang harus sinergi, selaras, dan membutuhkan pengawasan.
Dengan infrastruktur yang minim, menurut Mendagri, pengawasan masih belum efektif.
Apalagi, katanya, rentang kendali antara pusat-pusat pemerintahan (pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan) relatif cukup jauh.
"Salah satu cara agar pengawasan dan pembangunan bisa efektif, salah satunya dengan memperpendek rentang kendali, yakni melakukan pemekaran wilayah secara khusus," katanya.
Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya sudah mengadakan rapat koordinasi awal dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terkait dengan hal itu. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar