Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan tidak takut oleh intervensi asing jika pemerintah tak meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, negara lain juga tak perlu mengurusi negara Indonesia soal hak asasi manusia (HAM).
"Kamu takut, saya sih nggak takut. Kita saja nggak pernah ganggu-ganggu negara lain. Saya akan ngomong itu nantinya," kata Ryamizard saat acara silaturahmi dengan media di Kantornya, Jakarta, Rabu (19/8).
Menurut dia, solusi terhadap peristiwa masa lalu adalah rekonsiliasi. Hal itu bisa membuat kinerja pemerintah juga tak terganggu.
"Masak nggak mau bangun bangsa bersama-sama. Warga negara apa kayak gitu. Nggak akan maju-maju kita. Di depan itu yang akan kita hadapi akan bertambah terjal, tambah kompleks masalahnya. Akan terjadi perselisihan terus, kenapa, karena jumlah orang makin banyak, jumlah lahan pertanian berkurang. Lama-lama berebut," kata dia.
Ryamizard juga meminta agar semua pihak melupakan masa lalu tersebut. Masyarakat kata dia, harus fokus membangun bangsa Indonesia semakin maju ke depan dan jangan terjebak pada masa lalu.
"Lupakan sajalah, nanti kalau sudah kita minta maaf, nanti mereka minta ganti rugi, gitu aja terus tidak selesai-selesai. Cukup jadikan pelajaran. Yang menjajah wilayah-wilayah Indonesia juga ga minta maaf. Ikhlaskan, kita fokus ke depan," tukas dia.
Menhan sebut PKI sudah bunuh 7 jenderal, permintaan maaf tak perlu
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah tak perlu meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, PKI sudah membunuh tujuh jenderal dan melakukan pemberontakan di Indonesia.
"Maaf, kita pakai logika saja. Jangan nyalah-nyalahin orang, pakai logika. Yang memberontak siapa, yang membunuh duluan siapa, yang membunuh jenderal-jenderal TNI itu siapa. Masak yang dibunuh dan diberontakin minta maaf," kata Ryamizard saat acara silaturahmi dengan media massa di kantornya, Jakarta, Rabu (19/8).
"Sama saja saya, saya digebukin, babak belur, lalu saya minta maaf. Yang benar saja," cetus mantan Kasad ini.
Menurutnya, pemerintah tak akan maju jika selalu mengurusi masa lalu yang tak akan bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, sejarah lebih baik dijadikan pelajaran untuk bangsa.
"Sudahlah, lupakan. Kita bangun bangsa ini ke depan. Minta maaf berarti salah, lalu minta ganti rugi, lalu apa? Tidak selesai. Kita sudah menduga seperti itu. Kita sudah membangun jangan dikotori seperti itu. Yang sudah-sudah, jadi pelajaran bagi kita," kata dia.
Lebih jauh, dia akan menyampaikan ide gagasan pemerintah tak perlu minta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal pemerintah tak pernah menaruh dendam kepada korban-korban PKI.
"Ini memberontak, membunuh, masak meminta kita minta maaf. Sudahlah, kita salaman, kita bekerja untuk negara kita. Jadi masih meninggalkan dendam. Kalau orang beragama, bagi bapak kita, kita adalah orang yang paling disayangi. Kalau dia salah, maaf itu cukup," tegas dia.
Dia mencontohkan bagaimana sikap seorang anak yang biarpun orang tuanya melakukan kesalahan terhadap dirinya, namun tetap tidak menyimpan dendam, dan memaafkan. Rasa itu, katanya muncul karena kecintaan anak terhadap orang tuanya.
"Jadi keularga PKI ini sayang tidak sama Indonesia. Tak perlulah simpan dendam. harus berpikir jernih, kalau dendam ga pernah maju-maju, bertambah kompleks masalah kita," katanya.
(Merdeka)
Iya betul pak Jendral, yang diberontak kita, yang dibantai kita bangsa Indonesia, lalu ketika kita menumpas pemberontak koq disuruh minta ma'af sama pemberontak, aneh.... Sama saja ada rampok bunuhin korban yang dirampok, kemudian rampoknya ditembak sama polisi karena melawan dan habis membunuh polisi yang mau nagkap,...eh ...korban dan polisi disuruh minta ma'af sama tuh perampok,...aneh.
BalasHapus