Asosiasi Maskapai Keluhkan Praktik Pungutan di Bandara Militer

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional (Inaca) mengeluh soal  pungutan tambahan untuk penerbangan sipil di bandara militer. Penarikan pungutan tambahan itu salah satunya terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma (Halim).

Selama ini pengelolaan Bandara Halim khusus untuk penerbangan komersil dikelola oleh PT Angkasa Pura II (AP II), tetapi status kepemilikannya dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU). Beberapa maskapai berjadwal yang saat ini menumpang di lapangan udara militer (civil enclave) itu antara lain Citilink, Transnusa, dan Susi Air.

“Sekarang ini kalau kita terbang di Halim kita harus bayar duit. Sudah kita bayar ke Angkasa Pura (APII), kita bayar lagi ke Lanud Halim,” tutur Sekretaris Jenderal Inaca Tengku Burhanuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10).

Kabut Asap Indonesia Lintasi Berbagai Negara

Bencana asap tahun ini disebut sebagai terburuk sepanjang sejarah. Meski negara-negara tetangga telah membantu, tapi tetap titik api tak terkendali, bahkan meluas. Saat ini, asap telah dibawa angin hingga ke  Filipina.

"Asap lintas batas negara. Asap menutup langit Sumatera-Kalimantan-Malaysia-Singapore-Filipina pada 24-10-2015 10.20," tulis Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di akun twitternya, Sabtu (24/10/2015).

Sementara itu media Filipina, philstar.com, melaporkan bahwa asap yang menyelimuti Mindanao, wilayah negara bagian selatan, sejak pekan lalu, berimbas pada kegiatan pemantauan cuaca.

Korsel Hampir Kuasai Empat Teknologi Inti Pesawat Tempur KFX/IFX

Meskipun mendapat penolakan dari Washington untuk mendapatkan teknologi penting untuk membangun jet tempur canggih, Korea telah berhasil mengembangkan sendiri beberapa sistem yang dibutuhkan.

Penolakan transfer teknologi dari AS dianggap sebagai kemunduran besar. Permintaan Seoul untuk mendapatkan teknologi inti dari Washington berulang kali ditolak, dan penolakan terbaru datang saat Presiden Park Geun-hye mengunjungi Amerika Serikat awal bulan ini.

Agency for Defense Development (ADD) atau Badan Pembangunan Pertahanan Korea telah berhasil mengembangkan dua dari empat teknologi inti sendiri.

ADD bahkan telah memamerkan versi trial dari sistem Infrared Search And Track (IRST) dan perangkat Electro-Optical Target Tracking Devices (EO TGP) di pameran kedirgantaraan Seoul International Aerospace and Defens Exhibition (ADEX). Produk ujicoba tersebut dibangun bekerjasama dengan perusahaan Korea, dipamerkan secara tertutup dan hanya diperlihatkan untuk tamu-tamu pilihan.

Mengenal Laksamana Maeda, "Seorang Jepang yang Membantu" Indonesia Merdeka

Jumat 17 Agustus 1945 dini hari, kesibukan luar biasa tampak di sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Meiji Dori No 1, Jakarta Pusat. Di luar terlihat puluhan pemuda bergerombol dengan wajah serius bercampur tegang. Mereka tengah menunggu apa yang akan diputuskan para senior di lantai 1 rumah tersebut.

Laksamana Maeda dan keluarga (kebudayaanindonesia.net)

Di dalam rumah, suasana tak kalah tegang. Menjelang santap sahur hari ke-8 Ramadan itu, Sukarno, Mohammad Hatta, dan Achmad Subardjo di ruang tengah rumah itu tengah merumuskan naskah Proklamasi yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka.

Singkat cerita, ketika draft Proklamasi selesai dibuat pagi itu, masalah muncul. Saat naskah akan diketik, di rumah itu tak ada mesin tik. Untungnya, Satsuki Mishima, anak buah Laksamana Muda Tadashi Maeda, mengetahui di mana bisa meminjam mesin ketik pada dini hari itu.

Mengenang Oeroeg, Persahabatan Belanda dan TNI di Masa Perang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan ulang tahunnya yang ke-70 pada 5 Oktober 2015. Mereka merupakan salah satu garda terdepan bangsa ini dalam merebut kemerdekaan dari penjajah.

Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tidak semerta-merta membuat bangsa ini terbebas, Belanda masih berusaha menguasai kembali Bumi Pertiwi melalui agresi militernya pada 1947 silam.

Pertempuran sengit kerap terjadi di masa itu. TNI yang di mata Belanda dianggap tak lebih sebagai ekstrimis tersebut pantang menyerah mempertahankan setiap jengkal Tanah Air. Namun selalu ada sisi lain di balik sebuah peperangan. Seperti yang tergambar dalam film berbahasa Belanda, Oeroeg yang rilis 1993 silam.

Saat Tentara Jepang Pembela Kemerdekaan RI Terbaring Lemah

Pada 1945 Jepang dinyatakan kalah dalam Perang Dunia II. Sebagian tentara Jepang di Indonesia kembali ke negara asal. Tapi sebagian lagi ternyata memilih tetap berada di Indonesia untuk membantu pejuang Indonesia melawan pasukan Belanda.

Sakari Seorang Veteran Kemerdekaan yang berasal dari Jepang lalu beralih ke warga negara Indonesia, Ia merasa perjuanganya sia-sia melihat banyaknya kasus korupsi yang terjadi di bangsa ini.

Dalam Sosok Minggu Ini yang ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Minggu (17/8/2014), Yayasan Warga Persahabatan mencatat, 903 orang tentara Jepang memilih membela Indonesia. Dari jumlah itu, 243 orang gugur dalam pertempuran, 228 lainnya dinyatakan hilang dan 324 orang akhirnya memilih Indonesia sebagai tanah air baru.

Salah satu di antara mereka yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya, Sakari Ono atau kini dikenal sebagai Rahmat Shigeru Ono. Di usia 20-an, Sakari Ono dikirim ke Indonesia. Ia ditugaskan memberi pelatihan teknik bertempur pada pejuang Indonesia.

KRI SCIPA 934 Resmi Bergabung di Armada Laut RI

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi didaulat menjadi inspektur upacara dalam acara peresmian KRI Spica 934 di dermaga OCEA Shipyard Company, Lrs Sables d'Olonr Perancis, Sabtu, (17/10).

Upacara diawali dengan tradisi penamaan kapal atau shipnamming oleh Endah Ade Supandi, selaku 'ibu kandung kapal' dengan tata tradisi memecahkan kendi di lambung kapal sebagai pertanda kelahiran sebuah kapal.

Prosesi pemecahan kendi dilanjutkan dengan pernyataan kapal masuk ke dalam jajaran kekuatan pertahanan negara Republik Indonesia oleh Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dengan pernyataan bahwa Kapal Bantu Hidrografi yang memiliki peralatan survei hingga ke kedalaman 6.000 meter di bawah laut ini menjadi sebuah Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) bernama KRI Spica yang diambil dari nama salah satu bintang yang menjadi acuan bernavigasi.

Ibu Menteri Susi, Tolong Kirim Kapal Pengawas yang Besar

Perwakilan nelayan di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), Wan Nurdin, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, agar segera menangkap kapal asing yang marak mencuri ikan di perairan laut Sawu, NTT.

Wam Nurdin yang ditemui Kompas.com di Kupang, Selasa (20/10/2015) mengaku, praktik pencurian ikan oleh nelayan asing tersebut, dilakukan sejak 2010 lalu.

Namun hingga saat ini, tidak pernah ada upaya dari pemerintah untuk melakukan penindakan.

“Kita minta dan sangat mengharapkan bantuan dari Ibu Menteri Susi untuk segera mengirim kapal pengawas yang besar," kata dia.

TNI AL Gagalkan Perompakan Kapal di Perairan Kepulauan Riau

Kapal perang TNI-AL, KRI Kujang dengan nomor lambung 642 yang tergabung dalam tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Gugus Keamanan Laut Komando RI Armada Barat (Koarmabar) berhasil menggagalkan perompakan dan menangkap satu buah boat pancung di perairan Tanjung Dato, Kepulauan Riau (Kepri), pada Selasa kemarin (20/10).

Hal itu disampaikan Kadispenal Laksamana Pertama TNI M Zainudin kepada Kantor Berita Politik RMOL pagi ini, Rabu, (21/10).

Kadispenal menjelaskan awal mula terjadinya perompakan dimana Kapal TB Bukit Prima 01 tengah dalam pelayaran di perairan Tanjung Dato, tepatnya pada  posisi 00 05 976 S 103 53 402 E.  Saat itu kapal dalam pelayaran menuju Pelabuhan Dumai dari Bojonegoro Merak. Tiba-tiba dari kejauhan tampak dua buah boat pancung dengan kecepatan tinggi mendekati kapal TB Bukit Prima 01 dan langsung  merapat di lambung kiri kapal tersebut.  Tidak lama kemudian datang 1 boat lagi, dengan demikian terdapat tiga perahu yang kini merapat di lambung kiri TB Bukit  Prima 01.  Ketiga boat tersebut diawaki oleh lebih kurang 12 orang.

Peringati Hari Armada Ribuan Prajurit Komaritim Melaksanakan Pembinaan Fisik

Ribuan prajurit Koarmatim dengan derap langkah yang seirama terlihat berlari bertelanjang dada mengelilingi Markas Komando Koarmatim Ujung Surabaya, Selasa (20/10).

Usai memimpin pelaksanaan upacara pembukaan perlombaan ketangkasan dan keterampilan prajurit dalam rangka memperingati Hari Armada Tahun 2015, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H., M.A.P mengajak seluruh prajurit Koarmatim untuk melaksanakan pembinaan fisik dengan lari bersama mengelilingi Mako Koarmatim.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pimpinan TNI Angkatan Laut dalam hal ini Koarmatim dalam rangka pembinaan personel untuk menjaga kesamaptaan jasmani. Lari bersama ini juga sebagai wujud kebersamaan diantara seluruh Prajurit Koarmatim.

Sengketa Laut China Selatan Kian Memanas TNI Kerahkan Tujuh Kapal Perang

Situasi di Laut China Selatan makin panas. TNI pun mengerahkan sejumlah alutsista berupa KRI dan pesawat. Tujuannya, untuk memberi deterrence effect kepada sejumlah negara yang bersengketa di wilayah perairan tersebut.

"Kita siagakan tiga KRI dan Pesut Patmar (pesawat udara patroli maritim, red)," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Muda (Laksma) Muhammad Zainuddin kepada Jawa Pos kemarin (20/10).

Bahkan, tiga KRI tersebut sudah berada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) Tanjung Pinang, yang merupakan Lantamal terdekat yang dimiliki Komando Armada Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar). Namun, Zainuddin tidak bisa menyebutkan nama ketiga KRI tambahan tersebut.

Mantan Pejabat BNPT Resmi Jabat Danbrigif-3 Marinir

Kolonel Marinir Werijon yang sebelumnya aktif sebagai anggota Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri-3 Marinir Lampung menggantikan Kolonel Mar I Wayan Ariwijaya dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dilaksanakan dalam suatu upacara militer di Lapangan Apel Brigif-3 Marinir, Padang Cermin Lampung, Sabtu (17/10/2015) lalu.

Kolonel Marinir Werijon menerima bendera dari Dankormar Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana

Bertindak selaku Inspektur Upacara pada Sertijab tersebut adalah Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana dengan dipimpin Komandan Upacara (Danup) Letkol Marinir I Gede Edy Supriyadi yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri-8 Marinir.

Upacara sertijab yang berlangsung hikmat ini diikuti oleh empat Satuan Setingkat Batalyon (SSY) dari Kesatuan-kesatuan Brigif-3 Mar, terdiri dari Batalyon Infanteri-7 Marinir, Batalyon Infanteri-8 Marinir, Batalyon Infanteri-9 Marinir (Pangkalan Brandan Medan), dan Batalyon Infanteri-10 Marinir (Batam).

Latihan Manuver Taktis dan Survival Taruna AAL

Sebanyak 39 orang Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) tingkat IV korps Pelaut angkatan ke-61 melaksanakan latihan dan praktek manuvra taktis di Surabaya selama dua minggu. Sementara 105 orang Taruna AAL tingkat II angkatan ke-63 semua korps melaksanakan latihan dan praktek sea survival (bertahan hidup di laut dalam keadaan darurat) selama satu minggu di kolam renang AAL Bumimoro dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) Koarmatim Ujung, Surabaya.

Kedua jenis latihan dan praktek tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Departemen Pelaut (Kadeppel) AAL Kolonel Laut (P) Benny Sukandari di Deppel AAL Bumimoro, Surabaya, Senin (19/10). Pembukaan latihan tersebut dihadiri sejumlah pejabat utama AAL, para instruktur dan pengasuh Taruna AAL.
 

TNI AL dan KKP Tenggelamkan Kapal Ikan Asing di Perairan Langsa Aceh

Jika kemarin di Pontianak dan Tarakan, hari ini TNI AL dan KKP menenggelamkan Kapal Ikan Asing (KIA) di perairan Langsa, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penenggelaman KIA dengan nomor KHF 1780 yang ditangkap oleh kapal patroli Mabes Airud Zaitun 3014 di perairan Langsa itu dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB, Selasa (20/10/15).

Penenggelaman itu turut disaksikan oleh baik para pejabat pusat maupun Propinsi  NAD. Di antaranya kepala DKP Aceh Tgk Ir. Iraudin, perwakilan Kementrian Kelautan dan Perikanan Ir. Rina Hadirini, Kajari Kota Langsa R. Miftahul Arifin SH, dan Danlanal Lhokseumawe Kol Mar Nasrudin.

Proses penangkapan KIA KM KHF 1780 itu berada di koordinat 05′ 042″ 65 LU – 090′ 031″ 073 BT sekitar utara perairan Langsa, NAD. Selanjutnya, penangkapan itu dilimpahkan ke Kejari Langsa untuk pemrosesan lebih lanjut. Dari proses penyidikan oleh Kejari itu, dinyatakan dengan jelas bahwa KIA tersebut melakukan pelanggaran yakni melaksanakan pengambilan ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap, menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, serta dokumen ABK yang tidak lengkap (paspor).

PT. PAL Segera Serahkan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) Pesanan Filipina

PT PAL (Persero) akan menyerahkan kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) kepada militer Filipina pada November 2015. Penyerahan ini merupakan rangkaian kontrak pembelian 2 unit SSV oleh militer Filipina kepada PAL senilai US$ 90 juta. Kontrak pembelian dilakukan di awal tahun 2014.

"Bulan depan diserahkan kepada Presiden Filipina. Ini penyerahan pesanan pertama, pesanan kedua diserahkan sekitar 3 bulan berikutnya," kata Deputi BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno kepada detikFinance di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Kapal perang jenis SSV tersebut, kata Harry, mampu membawa 3 unit helikopter. Kapal dengan panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter tersebut juga mampu membawa personil dan awak kapal hingga 649 orang.

Indonesia Tolak Tawaran Militer Tiongkok Untuk Latihan Bersama Di Laut China Selatan

Indonesia menolak ajakan latihan militer bersama Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan. Langkah ini didukung oleh akademisi bidang pertahanan Andi Widjajanto.
"Sangat tepat, karena salah satu masalah sensitif itu adalah Laut China Selatan," ujar Andi usai menjadi pembicara dalam diskusi CSIS di Gedung Pakarti Center, Jl Tanah Abang III, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Jika Indonesia, dalam hal ini TNI, mengamini undangan Tiongkok maka posisi pemerintah disebut Andi akan kesulitan. Pasalnya Tiongkok sudah mengklaim ranah teritori di Laut China Selatan sendiri yang tidak diakui negara-negara lainnya.

"Mereka definisikan teritorial mereka di Laut China Selatan karena Tiongkok mendasari peta-peta yang belum diakui banyak negara di kawasan. Itu bisa menjadi masalah," kata Andi.

Wamen Kemenko Maritim, Indonesia Bangun Fregat Siluman Mulai Tahun 2017

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan RBTH, Wakil Menteri Kementerian Koordinasi Maritim Indonesia Arif Havas Oegroseno bicara mengenai tantangan keamanan di Asia Pasifik dan peran Rusia sebagai kekuatan maritim di wilayah tersebut.

 

RBTH: Apa yang Anda anggap sebagai ancaman tradisional dan nontradisional keamanan maritim di wilayah Asia Pasifik?

A.H. Oegroseno: Ancaman tradisional utama menurut saya adalah sengketa kedaulatan, yang masih kita lihat di wilayah ini. Sayangnya, sengketa tersebut tak selalu diatasi dengan diskusi. Tentu ada diskusi, lokakarya, seminar, dan konferensi, namun realita langsung berkat lain.

Ancaman nontradisional yang paling penting terdapat dua bagian secara umum, ulah manusia dan yang bukan ulah manusia. Ancaman akibat ulah manusia termasuk penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, serta penangkapan ikan secara ilegal. Ada juga masalah penyelundupan senjata di bagian selatan Filipina dan bagian utara Sulawesi. Terdapat konflik di Mindanao. Masalah tersebut telah berhasil diatasi.

Ahli Pertahanan Dukung Pengambilalihan FIR dari Singapura

Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian terkait untuk segera mengambil alih Flight Information Region (FIR) yang dikendalikan Singapura. Andi Widjajanto mendukung langkah pemerintah.

Atas perintah International Civil Aviation Organitation (ICAO), FIR di sekitar wilayah Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna didelegasikan kepada Singapura sejak tahun 1946.

Presiden Jokowi meminta agar jajarannya segera mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia agar kontrol wilayah udara di wilayah tersebut bisa diambilalih oleh Indonesia dalam waktu 3-4 tahun.

"FIR-nya wajib untuk segera dikembalikan atau segera dipegang kendalinya oleh Indonesia. Itu wajib. Presiden Jokowi sudah memerintahkan kan," ujar ahli pertahanan Andi Widjajanto usai menjadi pembicara dalam diskusi CSIS di Gedung Pakarti Center, Jl Tanah Abang III, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Bantu Padamkan Kebakaran Pangdam Cenderawasih kerahkan 135 Personel TNI

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian melepas Satgas pemadam kebakaran hutan di wilayah Merauke dan Mappi, Papua. Sebanyak 135 personel TNI diberangkatkan menuju lokasi titik api

"Tugas pemadaman kebakaran hutan ini merupakan kehormatan bagi kita, sebab dampak, pengaruh dari kebakaran hutan yang berada di wilayah Kabupaten Merauke dan Mappi ini telah berakibat  ditutupnya bandara Moses Kilangin, Timika selama 4 hari," kata Mayjen TNI Hinsa Siburian, Senin (19/10/2015).

Pangdam berharap satgas khusus ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta berkoordinasi dengan warga sekitar dan memperhatikan faktor keamanan.

Berdasarkan data yang ada di Badan Meteorologi, Kimatologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Merauke, titik api yang terlihat di kedua wilayah ini mencapai ratusan titik.

Hari Terakhir Pencarian Heli di Danau Toba

Proses pencarian helikopter yang hilang di Danau Toba memasuki hari terakhir. Tim Operasi SAR Gabungan untuk mencari heli milik PT Penerbangan Angkasa Semesta (PAS) tersebut akan memaksimalkan pencarian hari ini dalam satuan kecil.

"Kita tetap laksanakan pencarian dengan satuan kecil. Karena saya belum cek hasil cek minyak yang tersebar di air, apakah avtur atau bukan," kata Direktur Operasional Basarnas Heronimus Guru saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2015).

Genangan minyak tersebut ditemukan di sektor pencarian 6 dengan luas sekitar 30x20 meter. Tim tengah menyelidiki dari mana asal muasal genangan minyak tersebut.

Menurut Heronimus, area pencarian hari ini akan difokuskan di sektor 5. Tim dari Geosurvey akan fokus menyisir sekitar Teluk Batakar atau Baratdaya Papande. Setelah operasi hari ini selesai dan tim tidak mendapatkan perubahan yang signifikan, pencarian akan ditutup.

Mengapa jet tempur & air superiority sangat penting di Asia?

Pembelian Sukhoi Su-35 oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara tak tinggal diam. Malaysia ikut berencana memperbarui armada udara mereka, salah satu rencana besarnya adalah memberi F/A-18E/F Super Hornet, pesawat yang sama dengan milik AU Australia.

Jika pembelian itu terealisasi, maka terjadi perubahan besar dalam hal penguasaan udara atau dikenal air superiority di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dengan Su-35 miliknya, serta Australia dan Malaysia dengan F/A-18E/F Super Hornet.

Mengapa air superiority begitu penting dalam sebuah pertempuran?

Sebelum perang dunia berlangsung, para praktisi militer kerap memandang kemenangan perang hanya mampu diraih lewat darat dan laut. Tak heran, kedua matra ini selalu mendapatkan perhatian berlebih. Para prajurit selalu diberikan mesin perang yang memadai dan canggih di eranya masing-masing.

Penjelasan Lengkap Pemerintah Terkait Program Bela Negara

Lagi-lagi, pemerintah melempar isu yang membuat gaduh publik. Setelah rencana merevisi UU KPK yang berujung gaduh, kini pemerintah kembali melempar wacana tidak populis, bela negara.
Wacana agar adanya program bela negara ini menjadi polemik di antara para elite. Bahkan tidak hanya legislatif, di eksekutif sendiri sepertinya belum satu suara soal wacana bela negara. Selain abstrak, bela negara juga diyakini tidak efektif karena Indonesia masih memiliki TNI.

Bahkan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dengan tegas menolak keras rencana yang akan diberlakukan untuk semua WNI di bawah usia 50 tahun itu jika dilakukan dengan cara militeristik.

"Program bela negara memang harus didukung, namun bentuk pelaksanaannya harus dibicarakan dulu dengan lebih matang. Kalau dilakukan dengan cara militeristik atau dengan model wajib militer, jelas saya akan menolaknya," ujar Zulkifli di sela menghadiri Milad ke-57 Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Jumat (16/10).

Program Bela Negara Tidak Wajib, Tak Ada Sanksi bagi yang Tak Ikut

Pemerintah tidak akan mewajibkan seluruh warga negara mengikuti program bela negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan. Tidak ada sanksi apa pun bagi warga negara tidak mengikuti program tersebut.

"Tidak ada yang wajib. Kalau anda mau daftar, dan misalnya ada 50 orang lain yang ingin dilatih, ya kita akan bentuk," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan Timbul Siahaan dalam wawancara dengan Kompas.com, Jumat (16/10/2015).

Menurut Timbul, peserta program bela negara adalah orang-orang yang dengan sukarela mengajukan dirinya untuk dilatih selama jangka waktu tertentu.

Tanpa melalui program dari Kemenhan, lembaga swasta maupun pemerintah dapat mengajukan permintaan pelatihan.

Kemhan: Tak Ada Angkat Senjata Bela Negara Bukan Wajib Militer

Kementerian Pertahanan membantah jika program bela negara yang baru saja diluncurkan disebut sebagai program wajib militer. Dalam praktiknya, program bela negara sama sekali tidak menggunakan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Saat diwawancarai Kompas.com, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Timbul Siahaan memberikan penjelasan terkait program bela negara. Menurut dia, banyak media yang salah menafsirkan program tersebut, sehingga menimbulkan salah persepsi.

"Tidak, itu tidak benar. Di sini yang latihan di lapangan, yang porsinya cuma 20-30 persen itu tidak ada urusannya dengan tank, atau angkat senjata. Ya buat apa? tidak ada urusannya ke sana," ujar Timbul saat ditemui di Kantor Dirjen Pothan Kemenhan, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2015).

Bagian dari Revolusi Mental Program Bela Negara dibagi Menjadi Tiga Kategori

Program bela negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan dibagi dalam tiga kategori, yaitu kader pembina, kader bela negara, dan kader muda. Ketiga kategori tersebut dibedakan dari waktu pelatihan yang disesuaikan dengan target capaian masing-masing peserta program.

"Intinya kami ingin membangun karakter bangsa yang cinta tanah air. Bagaimana perwujudannya, ya seperti Pancasila, butir-butirnya ada 36, kemudian nilai nya bisa banyak sekali. Jadi Itu yang kami coba bangun," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Timbul Siahaan, saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (16/10/2015).

Kategori pertama disebut sebagai kader pembina. Untuk kategori ini, peserta mendapatkan pelatihan dari instruktur selama satu bulan. Selama waktu tersebut, peserta akan dibekali materi berupa teori dan praktik di lapangan.

Tak Pakai Anggaran Pertahanan Program Bela Negara Gunakan Anggaran Khusus

Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa program bela negara sama sekali tidak menggunakan anggaran pertahanan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Anggaran rutin untuk program bela negara sudah tersedia di Direktorat Potensi Pertahanan Kemenhan.

"Untuk sekarang ini, biaya kita yang diambil dari anggaran rutin dan plus yang lain-lain lah. Kalau anggaran rutin seperti biasa sekitar Rp 9 miliar," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Timbul Siahaan dalam wawancara dengan Kompas.com di Jakarta, Jumat (19/10/2015).

Menurut Timbul, bela negara adalah salah satu bentuk program Direktur Bela Negara, yang berada di bawah Dirjen Pothan Kemenhan.

Kebakaran Hutan Kembali Berkobar, Prajurit Kostrad Berjibaku Padamkan Api

Kebakaran lahan dan hutan kembali muncul di Riau. Saat ini tim Kostrad tengah berjibaku melakukan kobaran api di Kabupaten Pelalawan.

Kebakaran lahan dan hutan itu terjadi di Kecamatan Teluk Meranti. Belum diketahui pasti berapa luasa kebakaran yang saat ini terjadi. Namun yang pasti tim Satgas Kostrad saat ini tengah berupaya melakukan pemadaman.

"Tim Kostrad saat ini tengah berupaya melakukan pemadaman di kawasan yang terbakar di Teluk Meranti," kata Komandan Satgas Kebakaran Lahan dan Hutan, Batalyon I  Kostrad, Letkol (CZI) Bambang Iswandaru melalui Lettu Amito Surya kepada detikcom, Senin (19/10/2015).