Pemerintah akan mempercepat revisi Undang-Undang No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah pencegahan aksi teror.
"Kita sudah bicara dengan Presiden dan Menkumham untuk mempercepat revisi tersebut. Karena dengan revisi itu kan diberikan kelonggaran kepada aparat keamanan untuk tindakan pencegahan itu bisa lebih baik," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Senin.
Luhut mengatakan revisi undang-undang terorisme utamanya meliputi aturan mengenai kewenangan untuk menangkap terduga pelaku teror sebab selama kepolisian mengalami kesulitan untuk menangkap terduga teroris karena belum memiliki cukup bukti.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menurut dia, sedang menyusun rancangan revisi undang-undang terorisme tersebut.
"Tahun ini, harus bisa selesai dengan cepat," katanya.
Selain merevisi undang-undang tentang terorisme, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk merevisi undang-undang tentang intelijen guna mencegah tindak pidana terorisme.
"Sangat layak dipertimbangkan. Kan kita lihat ketentuan umumnya, bisa menahan 10 hari, kemudian bisa dilepas, ya kenapa tidak," ujar Luhut.
Sebelumnya Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso mengatakan undang-undang intelijen harus direvisi untuk memudahkan penangkapan pelaku teror. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar