Pemerintah disarankan untuk mengambil langkah tegas dalam membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang ditawan kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Pemerintah dinilai tidak perlu untuk melakukan negosiasi dengan penyandera. "Tidak ada negosiasi dengan teroris. Kalau kita bernegosiasi, negara lemah," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (29/3/2016).
Dia menginginkan pemerintah mempertimbangkan opsi pengiriman pasukan bersenjata dalam membebaskan sandera dari kelompok Abu Sayyaf.
Menurut dia, cara militer pernah dilakukan saat pasukan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopasanda) yang kelak menjadi Kopassus membebaskan pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla yang dibajak kelompok Komando Jihad di Bandara Don Muang, Thailand pada tahun 1981.
Tidak hanya operasi tersebut, dia juga merujuk keberhasilan TNI ketika membebaskan sandera di perairan Somalia. "Perlu dicari upaya lain selain diplomasi, bisa jadi kirim pasukan. Indonesia kan bukan sekali ini menghadapi penyanderaan," ucap politikus Partai Golkar.
Kelompok Abu Sayyaf membajak kapal jenis tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 berbendera Indonesia di perairan Languyan Filipina pada Sabtu 26 Maret 2016. Sebanyak 10 WNI menjadi tawanan kelompok milisi tersebut yang meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau Rp15 miliar. (SinodNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar