Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta jatah 1 transponder pada satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), yang bernama BRIsat. Dari 45 transponder BRIsat, memang 4 transponder diserahkan kepada negara lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika.
KKP berminat pada 1 dari 4 transponder yang menjadi jatah negara tersebut. Saat ini, KKP sudah memiliki infrastruktur untuk mengoperasikan satelit.
"Kami sudah punya stasiun bumi yang lokasinya di Jembrana, Bali. Jadi kalau slot satelitnya sudah disetujui, kami tinggal operasikan saja," ujar Sekretaris Jenderal KKP, Sjarif Widjaja, pekan lalu.
KKP sendiri, aku Sjarif, bukan pertama kalinya menggunakan teknologi satelit. Lewat proyek bernama Infrastructure Development for Space Oceanography (INDESO), KKP bekerja sama dengan Pemerintah Prancis telah mengembangkan teknologi pengawasan laut atau oseanografi berbasis satelit.
"Kami sudah menggunakan satelit tersebut. Tapi menurut kami satu satelit tidak cukup," tutur dia.
Selain satelit BRI, KKP juga akan mengajukan izin pemanfaatan fasilitas satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu.
"Nanti kami akan minta slot juga di sana (satelit milik Lapan) agar sistem pengawasan kita lebih andal lagi," pungkas dia. (Detik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar