Siapa Pun Presidennya, MEF Tidak Boleh Berhenti

Untuk menjadi negara maju yang kuat dan mandiri, pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pembangunan kekuatan pertahanan. Oleh karenanya, peningkatan anggaran militer, termasuk alutsista, menjadi penting untuk mengawal proses pembangunan ekonomi.

Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, saat peresmian Media Center Puspen TNI di Cilangkap Jakarta Timur

Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, mengatakan, saat ini Indonesia dalam keadaan sangat baik secara ekonomi. TNI dengan sekuat tenaga akan mempertahankan kondisi tersebut.

“Indonesia sekarang dalam posisi yang sangat baik dalam ekonomi. Saya dan prajurit akan mempertahankan kondisi itu sebaik-baiknya,” ujar Panglima di sela-sela Peresmian Gedung Media Center Puspen TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/5).

Berbicara peningkatan kapasitas alutsista TNI tidak terlepas dari program Minimum Essential Force (MEF) yang dicanangkan Kementerian Pertahanan RI. Program MEF dicanangkan melalui tiga tahapan renstra, yaitu renstra I (2011-2014), renstra II (2015-2019), renstra III (2020-2024).

Sesuai targetnya, pada 2024, MEF terpenuhi, dan setelahnya, postur militer Indonesia berbicara tataran ideal, bukan minimum lagi.

Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, program MEF menjadi penting untuk dikawal. Pemerintahan baru diharapkan mampu berkomitmen terus mengawal program MEF.

“Secara spesifik saya belum pernah mendengar, tapi saya yakin para Capres itu pasti memiliki komitmen yang kuat untuk membesarkan TNI,” tutur Moeldoko.

Panglima menceritakan, telah ada sebuah kesepakatan di DPR. Komitmen melanjutkan program MEF akan terus dikawal pemerintahan selanjutnya.

“Kemarin pada saat kita rapat di Komisi I telah membuat sebuah formula yang harapannya MEF itu siapa pun yang akan memimpin nanti akan mengawal terus,” ungkap Moeldoko.

Sebagai panglima TNI, Moeldoko berharap bahwa program MEF tidak boleh berhenti di pemerintahan selanjutnya.

“Saya mewakili prajurit TNI berharap, siapa pun pemimpinnya ke depan, MEF tidak boleh berhenti,” pungkasnya.

Seperti dikatakan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsudin, dalam sebuah Forum Temu Pemimpin Redaksi Media beberapa waktu lalu, saat ini rasio anggaran pertahanan Indonesia baru mencapai sekitar 0,8 persen dari GDP nasional Sementara idealnya, untuk negara maju adalah 1-2 persen dari GDP. Untuk MEF, pencapaiannya dalam renstra I 2014 sudah mencapai angka 38 persen. Dalam pencapaian 38 persen tersebut, menurut Sjafrie, telah menghabiskan anggaran sebesar US$ 15 miliar. (JurnalMaritim)