TNI Bantu Percepatan Pembangunan Daerah

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, dalam kaitan implementasi kegiatan Pembinaan Teritorial (Binter), diharapkan keberadaan teritorial TNI dapat membantu percepatan pembangunan di daerah.

Jenderal TNI Moeldoko

"TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional sekaligus merupakan instrumen politik negara memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan, kelangsungan dan keutuhan bangsa dan negara serta integritas berbangsa dan bernegara," kata Moeldoko saat membuka Rapat Evaluasi Peran Teritorial TNI 2014, dihadiri 162 pejabat TNI, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (12/12/2014).

Menurutntya, bentuk tanggung jawab TNI terhadap bangsa dan negara adalah dengan cara senantiasa peduli dan mengikuti perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepedulian itu bisa dilakukan melalui ide atau gagasan, sumbang pemikiran, tindakan riil di lapangan yang bisa meringankan beban kehidupan masyarakat atau masalah pada masyarakat yang membutuhkan.

Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko menyatakan bahwa, tujuan Binter TNI meliputi lima cakupan yaitu Pertama, national integration yaitu penyatuan berbagai suku bangsa menjadi bangsa yang satu. Kedua, teritorial integration yaitu menyatukan berbagai daerah yang luas dibawah satu pemerintahan dan satu bingkai negara.

Ketiga, elitemass integration yaitu menyatukan pemerintah dengan rakyat. Keempat, value integration, yaitu nilai yang paling sesuai dalam menyelesaikan konflik.

Kelima, integrative behaviour yaitu memadukan potensi dan kemampuan rakyat menjadi satu kekuatan dalam menjaga eksistensi negara.
Adapun dalam kaitan implementasi kegiatan Binter, diharapkan keberadaan teritorial TNI dapat membantu percepatan pembangunan di daerah.

"Inilah dua kepentingan besar dari pembinaan teritorial, yang juga telah menjadi atensi Presiden RI, sebagaimana yang tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet kepada Panglima TNI, yang sekaligus menjadi payung hukum bagi TNI untuk membangun sinergitas dengan Kementerian dan lembaga, dalam rangka implementasi pembinaan teritorial TNI," katanya.

Panglima TNI berharap, rapat evaluasi ini dapat menyusun kinerja terukur pembinaan teritorial jangka pendek tahun 2015 dan jangka menengah empat tahun ke depan, yang memuat program dan kegiatan konseptual dan kontekstual terhadap program pemberdayaan wilayah pertahanan, serta program pembangunan daerah, bersama instansi terkait.

Gubernur dan Kepala Daerah setempat sebagai mitra pertahanan negara, yang telah kita kukuhkan pada HUT TNI ke-69 yang lalu.

"Rapat evaluasi ini harus menghasilkan rumusan baru pembinaan teritorial, baik dalam konteks kepentingan strategis maupun dalam konteks implementasi kegiatan Binter, yang memiliki dimensi kesejahteraan," kata Panglima TNI.

Menurutnya, dalam konteks kepentingan strategis, pembinaan teritorial diarahkan bagi penguatan ketahanan nasional, termasuk di dalamnya integrasi nasional, bagi perwujudan Sishankamrata.

Maksud dan tujuan diselenggarakan Rapat Evaluasi Peran Teritorial TNI Tahun 2014 adalah untuk menyampaikan Peran Teritorial untuk mendukung tugas pokok TNI dengan tujuan peningkatan Binter.

Sedangkan hasil yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pemahaman satuan Komando Kewilayahan dalam melaksanakan fungsi teritorial TNI baik Binter maupun operasi teritorial, terwujudnya ketanggapsegeraan aparat teritorial terhadap perkembangan situasi dan kondisi di wilayah, dan terwujudnya peningkatan ketahanan pangan di wilayah, serta timbulnya pemahaman aparat teritorial tentang kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. (Tribun)