Pemerintah dituntut memperhatikan fasilitas galangan kapal, terutama milik BUMN yang sudah mulai mengkhawatirkan. Langkah tersebut sangat penting untuk menunjang program pemerintah menjadikan indonesia poros maritim dunia.
Hal itu diungkapkan oleh Pengurus DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo), Novirwan S. Said. Untuk pembangunan kapal baru, menurut dia, diperlukan pembebasan pajak impor komponen kapal. Selain galangan kapal, program tol laut perlu mendapat perhatian dari semua stakeholder.
“Perlu untuk peremajaan alat-alat kerja, karena sudah tua. Itu terutama galangan kapal milik BUMN. Sedangkan biayanya tidak sedikit, dan perlu bantuan pendanaan,” ujar pria yang akrab disapa Evo itu. Dia manambahkan, pemerintah perlu lebih serius dalam hal ini, setidaknya dengan memberikan bantuan pembiayaan dengan bunga yang ringan.
Apalagi, dia menerangkan, pembangunan galangan kapal baru pasti membutuhkan peralatan yang sesuai. Sehingga, tidak hanya pembebesan bea masuk komponen kapal, tetapi juga bantuan pendanaan untuk fasilitas produksi kapal itu sendiri.
“Pemerintah harus berani beraksi dan mengambil tindakan, karena ingin Indonesia menjadi poros maritim. Sehingga, selayaknya fasilitas galangan kapal itu mampu melayani pembangunan kapal baru,” tegas Evo, kepada Jurnal Maritim, Selasa (3/2). (JMOL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar