Jumat, 10 Juli 2015

Ini Beda Tingkat Kepuasan Masyarakat di Pemerintahan Jokowi dengan SBY


Tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo masih rendah. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dipaparkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Kamis (9/7/2015) sore.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi hanya 40,7 persen. Sementara itu, 55,7 persen masyarakat menyatakan tidak puas, dan 3,6 persen menyatakan tidak tahu.


Ini Beda Tingkat Kepuasan Masyarakat di Pemerintahan Jokowi dengan SBY

"Ada dua hal yang membuat masyarakat tidak puas. Pertama, ekspektasi publik terlalu tinggi atau sangat tinggi. Kedua, Jokowi pada masa awal langsung menaikkan harga BBM, dan itu berdampak langsung di masyarakat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis.

SMRC, kata dia, membandingkan kinerja Jokowi dengan dua periode masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Juni 2005, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 70 persen. Hanya 26 persen masyarakat menyatakan tidak puas, dan 4 persen masyarakat menyatakan tidak tahu.


"Sementara itu, pada Agustus 2010, kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 66 persen. Hanya 32 persen yang menyatakan tidak puas," ujarnya.

Ia menjelaskan, tingginya kepuasan masyarakat atas kinerja SBY disebabkan oleh kondisi bahwa Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak menaikkan harga BBM bersubsidi pada masa awal pemerintahannya. Selain itu, meski sempat terjadi kekisruhan pada tahun 2010 terkait Bank Century, SBY masih dapat mengendalikan situasi saat itu.

"Waktu itu, pertumbuhan ekonomi di atas enam persen. Jadi, meski ada kisruh politik, ekonomi stabil. Masyarakat kan kayak kita, kalau lapar apa-apa jadi marah, kalau kenyang ada masalah sedikit (tetap) oke," ujarnya.

Survei ini dilaksanakan pada 25 Mei-2 Juni 2015 terhadap 1.220 responden di 34 provinsi. Adapun metode yang digunakan multistage random sampling dengan tingkat margin of error 2,9 persen. (Kompas)

2 komentar:

  1. semesti nya presiden jokowi bisa mengabil langka menguatkan rupiah menjadi 1 dolar satu rupiah atau mata , karena di jaman presiden soekarno saja bisa, perataan perekonomian masrakat indonesia dan dunia internasioal

    BalasHapus
  2. semesti nya presiden jokowi bisa mengabil langka menguatkan rupiah menjadi 1 dolar satu rupiah atau mata uang negara asing lain , karena di jaman presiden soekarno saja bisa, perataan perekonomian masrakat indonesia dan dunia internasioal jadi imbasnya tidak ada negara adidaya atau maju semua sama rata,

    BalasHapus