Untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF), Indonesia telah memilih pesawat Sukhoi Su-35, sekaligus menggantikan peran F-5 Tiger yang sudah termakan usia. Su-35 diyakini memenuhi karakteristik Indonesia yang membutuhkan pesawat tempur nan lincah dan mampu bermanuver.
Pembelian Su-35 ternyata membuat Malaysia mencari lawan yang sepadan dengan Indonesia. Salah satu pesawat yang diincar adalah Eurofighter Typoon, pesawat buatan BAE Systems asal Inggris ini diyakini mampu menandingi kemampuan Sukhoi dan pesawat generasi keempat lainnya.
Antara kedua pesawat tersebut, mana yang lebih kuat di medan tempur?
Dilansir laman Russia Beyond The Lines, secara karakteristik Su-35 telah mengambil alih peran generasi kelima jet tempur AS yang diproduksi sejak 1996 lalu. Irbis radar-control yang terpasang pada pesawat buatan Rusia itu mampu mendeteksi 30 target dalam jarak maksimal 400 km.
Seorang guru SMP di Sidoarjo diseret ke pengadilan gara-gara mencubit muridnya. Hal ini bukan kasus baru. Zaman sekarang, banyak orang tua yang melaporkan guru karena menghukum anak mereka. Padahal si anak dihukum karena melakukan kesalahan.
Aksi para orang tua ini membuat guru takut bertindak. Bagaimana nasibnya pendidikan Indonesia jika guru takut memarahi muridnya karena takut pada orang tua?
Ada kisah menarik dari Letnan Jenderal KKO Ali Sadikin. KKO TNI AL kini dikenal dengan nama Marinir, pasukan elite Angkatan Laut.
Ali Sadikin diangkat jadi gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno. Dia dikenal tegas dan berani. Bang Ali membereskan semua masalah di Jakarta. Mulai dari calo tanah hingga kontraktor yang merugikan rakyat.
Yang membuat Bang Ali prihatin adalah soal kenakalan siswa di Jakarta. Beberapa anak sekolah sampai berani memukul gurunya. Para guru takut untuk memberikan hukuman karena anak-anak itu membawa senjata milik orangtua mereka yang aparat keamanan. Jika ada apa-apa, orangtua mereka pun sering mengancam guru.
Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Undang -Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty), melalui sidang paripurna, Selasa (28/6/2016) di gedung DPR RI, Jakarta. Dengan demikian uang orang Indonesia yang sudah lari ke luar negeri diharapkan kembali sebagian, tanpa lagi mengusut sejarah uang itu dan tidak membebaninya dengan pajak terutang. Jika uang ini berputar di Indonesia, diharapkan kapitalnya dapat mendongkak perekonomian di dalam negeri.
Poin-poin UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, antara lain :
A). Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.
B). Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usuha yang berada di dalam dan atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Komisi I DPR RI bidang pertahanan, intelijen, dan hubungan luar negeri telah menyetujui permintaan pendanaan dari Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengakuisisi satelit dari Airbus Defence and Space seharga USD 849,3 juta.
Rencana kuisisi satelit telah disetujui pada tanggal 27 Juni 2016, menurut transkrip persidangan Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan Indonesia dan TNI, yang diterima IHS Jane pada sehari setelahnya.
Satelit itu akan digunakan untuk komunikasi satelit militer pada frekuensi L-Band dan ditargetkan diluncurkan pada tahun 2019. Satelit akan dikembangkan dengan masukan dari berbagai lembaga lembaga dan militer Indonesia, dan Airbus Defence and Space akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk peluncurannya.
Presiden Joko Widodo hari ini mengadakan rapat terbatas membahas soal Kepulauan Natuna dengan sejumlah menteri. Rapat itu untuk menindaklanjuti kunjungan Jokowi pekan lalu ke Natuna, menyusul pencegatan kapal TNI Angkatan Laut atas kapal China yang ketahuan menyusup ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan kepulauan tersebut.
Pemerintah, kata Jokowi, ingin menjadikan Kepulauan Natuna sebagai pangkalan induk pertahanan negara di ujung terluar. Terkait hal itu, akhir tahun ini atau paling lambat mulai tahun depan, Indonesia dipastikan akan memulai pembangunan pangkalan militer untuk tiga matra, yakni laut, darat dan udara di Kepulauan Natuna.
Kepastian pembangunan itu disampaikan oleh Menteri Koodinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. "Iya kita harapkan akhir tahun ini mulai bangun. Pembangunan itu untuk tiga tahun mulai 2017-2019," ujar Luhut di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2016.
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, Pemerintah Filipina telah mengizinkan TNI masuk ke wilayah mereka untuk memerangi kelompok bersenjata yang kerap menyandera Warga Negara Indonesia (WNI) yang melintas di perairan Filipina.
Menurut Ryamizard, militer Filipina mengizinkan militer Indonesia masuk ke dalam wilayah mereka untuk mengejar para pelaku.
"Begitu masuk kita cuma bilang kita masuk, iya oke kita masuk, kita kejar sampai ke dalam. Itu (kesepakatan) yang terakhir," kata Ryamizard di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/6/2016)
Terkait hal ini, Ryamizard mengaku sudah memanggil Asisten Operasional (Asop) Mabes TNI untuk menindaklajuti hasil pertemuan dirinya dengan Menhan Filipina ke bawah.
Sebanyak 700 personel Brigade Mobil (Brimob) Mabes Polri diperbantukan dalam rangka Operasi Ramadniya 2016 di wilayah Polda Jawa Tengah. Ratusan personel Brimob itu khususnya akan bertugas di daerah Brebes dan Tegal yang merupakan titik krusial macet arus mudik dan balik Lebaran 2016 ini.
"Selain Brimob, ada juga siswa 425 orang (Siswa Sekolah Pembentukan Perwira-Setukpa) yang diperbantukan dari Mabes," ungkap Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono saat ditemui di Markas Polda Jawa Tengah, Rabu (29/6/2016).
Kabinet kerja pimpinan Presiden Joko Widodo sudah berlangsung hampir 2 tahun. Selama itu pula para antusias pertahanan harap harap cemas akan kelanjutan program Minimum Essensial Forces tahap 2. Hingga kini belum ada informasi sahih mengenai pengadaan alutsista baru. Namun ARCinc mendapatkan data resmi dari Pemerintah terkait kelanjutan MEF tahap 2.
Data itu berupa dana atau budget yang akan disediakan untuk pembangunan pertahanan tahun 2015-2019, bersumber dari Bappenas. Sebagaimana biasanya, sumber dana berasal dari pinjaman dalam negeri serta luar negeri.
Dari dana pinjaman luar negeri, total Kemenhan mendapat alokasi US $ 7,7 miliar, dengan porsi terbesar untuk TNI AU yairu senilai lebih dari 3 miliar dollar.
Pesawat tempur multi peran buatan Saab Swedia, JAS39 Gripen, secara resmi telah ditawarkan kepada pemerintah Indonesia.
“Kami telah mengajukan proposal resmi kepada Kementerian Indonesia pada Februari lalu. Di dalam proposal resmi itu juga tercantum berbagai pola kerja sama industri pertahanan dan transfer teknologi yang baik,” kata Kepala Saab Indonesia, Peter Carlqvist, di Jakarta, Senin malam.
Sejauh ini JAS39 Gripen telah dibuat hingga versi JAS39 Gripen A/B, JAS39 Gripen C/D, dan JAS39 Gripen NG (E/F) yang teknologinya melongkapi pesawat tempur di kelasnya. Sebagai misal, jarak tempuhnya1.680 kilometer alias berdiameter 3.360 kilometer, atau lebih dari setengah panjang wilayah Indonesia.
Untuk Indonesia, katanya, Saab membuka seluas-luasnya pilihan varian yang diinginkan, apakah JAS39 Gripen C/D atau JAS39 Gripen NG (E/F), yang baru diluncurkan pada 18 Mei 2016 lalu di Linkoping, Swedia.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia terkait insiden masuknya pesawat tempur Malaysia ke wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Ryamizard berkata, Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein telah meminta maaf atas kejadian itu.
"Saya sudah koordinasi dengan Menhan Malaysia. Dia langsung minta maaf," ujarnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/6).
Untuk mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang, Ryamizard meminta TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara memperkuat koordinasi dengan negara-negara sahabat. Baginya, koordinasi antar negara perlu dilakukan untuk menjaga hubungan baik antarnegara.
"Kalau koordinasi seperti saya ini kan enak, tinggal telepon Menhan Malaysia, Singapura, Brunei," tuturnya.
Filipina mengizinkan TNI masuk ke wilayahnya untuk mengejar kelompok bersenjata Abu Sayyaf yang menyandera tujuh Warga Negara Indonesia (WNI). Sikap Filipina ini menunjukkan mereka tidak sanggup menangani kelompok bersenjata Abu Sayyaf.
Izin ini diberikan sesuai salah satu poin kesepakatan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia Ryamizard Ryacudu dengan Menhan Filipina Voltaire T Gasmin.
"Kalau Pemerintah Filipina buka militer asing masuk ke wilayahnya apa semudah itu? Berarti Pemerintah Filipina enggak sanggup amankan wilayah teritorial mereka," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan pihaknya telah mengetahui titik empat dari tujuh WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina. Gatot mengatakan, lokasi ketujuh WNI tersebut terpisah menjadi dua kelompok.
"(Sandera) ada di Jolo, yang sementara bisa dimonitor sementara empat. Tapi itu perlu diverifikasi lagi. Terpisah, empat dan tiga terpisah," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (27/6/2016).
Menurut Gatot, pihaknya baru bisa mengkonfirmasi keberadaan empat sandera dari total tujuh WNI. Jenderal bintang empat itu memastikan keempat sandera dalam kondisi sehat.
Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein, menyangkal pesawat militer c-130 Malaysia dicegat dua pesawat jet tempur F-16 Indonesia di atas perairan Natuna. Dia justru mengklaim pesawat militer Malaysia berhak bermanuver di wilayah udara atau langit Indonesia.
Menurutnya, hak bermanuver itu sejalan dengan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia pada Februari 1982 terkait hak-hak Malaysia di perairan, kepulauan teritorial, wilayah udara di atas laut teritorial, dan perairan kepulauan yang terletak antara Indonesia dan wilayah Malaysia barat dan Malaysia timur.
“Di bawah perjanjian itu, Malaysia memiliki hak untuk melakukan manuver udara, termasuk latihan taktis, melalui wilayah udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan wilayah Republik Indonesia,” demikian pernyataan Hishamuddin, seperti dikutip The Diplomat, Selasa (28/6/2016).
Panglima
TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membeberkan persoalan di balik
penyanderaan tujuh warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata
di Filipina.
Ada dua pokok persoalan yang menjadi catatan
penting terkait penyanderaan yang kembali terjadi tak lama setelah
pemerintah Indonesia, Filipina dan Malaysia meneken perjanjian kerja
sama patroli di perbatasan.
Pertama,
kapal TB Charles bermuatan batu bara yang dibajak tersebut telah
melanggar moratorium pengiriman batubara dari Indonesia ke Filipina.
Kedua,
kapal TB Charles juga melanggar rute pelayaran yang aman yang telah
diberikan oleh pihak TNI. "Sudah kita kasih rute yang aman, jadi dia
motong 3-4 nautical mile dari Kepulauan Jolo, ini yang membuat
(disandera)," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin
27 Juni 2016.
Kawan dari Malaysia dalam ajang Trade Media Briefing 2016 yang diselenggarakan oleh Airbus Defence and Space di Munich, Jerman 20-21 Juni 2016 bercerita bahwa Pemerintah Malaysia saat ini tengah mempertimbangkan untuk membeli jet tempur multiperan modern Dassault Rafale atau Eurofighter Typhoon. Mengapa dua penempur ini yang disorot? Banyak hal, tiga di antaranya jadi faktor pemicu. Baik Rafale atau Typhoon keduanya sudah combat proven, keduanya bermesin ganda, dan pihak pabrikan masing-masing menawarkan skema kerja sama termasuk dalam hal perawatan pesawat.
Malaysia yang sudah memiliki Sukhoi Su-30MKM sebanyak 18 unit lengkap dengan persenjataannya, apakah tidak ingin membeli Su-35 atau penempur lainnya? “Bisa saja, tapi saat ini arah yang paling kuat adalah kepada Rafale atau Typhoon,” ujarnya. Meski demikian, ia tidak dapat menjamin 100% karena politik di Malaysia sangat berperan besar dalam memilih salah satu alutsista yang akan dibeli. Ramai dibicarakan A, bisa jadi pemerintah tiba-tiba membeli B. “Itulah gambaran di Malaysia,” tambahnya.
Militer Filipina pada Senin (27/6/2016) mengakui bahwa tujuh anak buah kapal (ABK) Indonesia disandera kelompok bersenjata di Sulu, Filipina selatan.
Konfirmasi dari militer Filipina muncul dua hari setelah Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi melaporkan adanya penyanderaan tujuh ABK Indonesia itu.
Juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina, Brigadir Jenderal Restituto Padilla mengatakan bahwa Komando Mindanao Barat, yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut, melaporkan bahwa tujuh dari 13 warga Indonesia, termasuk kapten kapal, diculik dari kapal tunda pada 22 Juni di Laut Sulu.
”Informasi dari unit lapangan menyatakan bahwa korban penculikan kemungkinan ditahan di suatu tempat tawanan di Sulu,” kata Padila, seperti dikutip Inquirer.
Pihak Istana menolak anggapan pertemuan trilateral yang digagas Pemerintah Indonesia, bersama Filipina dan Malaysia di Yogyakarta gagal mengantisipasi aksi penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata di Filipina.
"Tentunya ini jadi trigger, jangan sampai berulang kembali," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/6/2016).
Pramono mengatakan, terkait aksi penyanderaan kembali terhadap WNI diduga dilakukan kelompok militan Abu Sayyaf, posisi pemerintah sudah jelas. Namun, pemerintah mengaku harus menghargai konstitusi Filipina.
Pemerintah Indonesia dinilai tidak perlu mengeluarkan nota protes terhadap Malaysia atas melintasnya pesawat Hercules C-130 milik Malaysia di atas Kepulauan Natuna, Sabtu 25 Juni 2016.
Langkah TNI Angkatan Udara (AU) mencegat pesawat milik Malaysia ketika melintasi Kepulauan Natuna dianggap sudah cukup.
"Jangan lupa kalau perintah tembak itu identik dengan pernyataan perang. Jadi, jangan kita terlalu," ujar anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2016).
Sebanyak 298 Tamtama Remaja Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang merupakan siswa Kursus Tamtama Angkatan XXXV Gelombang dua resmi menyandang ‘Baret Ungu’ sebagai anggota Korps Marinir. Seluruh Tamtama Remaja ini berhasil menyelesaikan pendidikan selama enam bulan di Komando Pendidikan Marinir Kobangdikal dan Kursus Tamtama Remaja di Komando Latih Korps Marinir (Kolatmar) selama satu bulan.
Upacara penyematan baret ungu dilakukan oleh Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI (Mar) R.M. Trusono, S.Mn di pantai Nganteb, Malang Selatan, Jawa Timur, Minggu (26/06/2016) malam.
“Kewajiban ini sekaligus menjadi landasan moral prajurit Korps Marinir dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai komponen utama dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesai,” tegas Dankormar dalam amanatnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta jatah 1 transponder pada satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), yang bernama BRIsat. Dari 45 transponder BRIsat, memang 4 transponder diserahkan kepada negara lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika.
KKP berminat pada 1 dari 4 transponder yang menjadi jatah negara tersebut. Saat ini, KKP sudah memiliki infrastruktur untuk mengoperasikan satelit.
"Kami sudah punya stasiun bumi yang lokasinya di Jembrana, Bali. Jadi kalau slot satelitnya sudah disetujui, kami tinggal operasikan saja," ujar Sekretaris Jenderal KKP, Sjarif Widjaja, pekan lalu.
TNI Angkatan Udara (AU) mengatakan pesawat AU Malaysia sempat melakukan pelanggaran dengan memasuki wilayah Indonesia. TNI AU mengatakan belum ada permintaan maaf atau pernyataan resmi pihak Malaysia ke pemerintah Indonesia soal kejadian itu.
"Jadi selama mereka kooperatif mengikuti aturannya, ya kita hanya sebatas peringatan itu saja, enggak sampai membuat pernyataan pada pihak Malaysia," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispen AU) Marsma Wieko Syofyan saat dihubungi detikcom, Minggu (26/6/2016).
Wieko mengatakan sejauh ini peristiwa itu hanya menjadi catatan bagi TNI AU saja. Dia menyebut pesawat Malaysia tidak terlalu dalam masuk ke wilayah NKRI.
Dua pesawat jet tempur Indonesia mencegat sebuah pesawat angkut militer Malaysia di atas perairan Natuna, Indonesia. Insiden pencegatan itu terjadi hari Sabtu, namun baru diungkap para pejabat Malaysia hari Minggu (26/6/2016).
Pesawat C-130 Malaysia terbang dari Malaysia barat menuju negara bagian Sabah, Malaysia timur. Demikian diungkap seorang pejabat senior Malaysia kepada AFP tanpa menyebutkan nama.
”Itu (terbang di atas Kepulauan Natuna) adalah rute biasa," kata pejabat itu, yang menambahkan bahwa pesawat C-130 tetap melanjutkan perjalanan ke Sabah meskipun ada pencegatan oleh dua jet tempur Indonesia.
Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein juga mengkonfirmasi insiden itu. ”Ya, pesawat itu dicegat oleh dua jet Indonesia,” katanya seperti dikutip dari The Star, Senin (27/6/2016).
Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) melakukan pendalaman terhadap anak buah kapal (ABK) Kapal TB Charles yang lolos dari pembajakan oleh kelompok bersenjata di wilayah perairan Pulau Jolo, Filipina.
Kapal TB Charlea kini sudah sandar di Dermaga Semayang, Balikpapan, setelah sebelumnya kapal tersebut ditemukan KRI Multatuli-561 dari unsur Guspurlatim TNI AL dan dikawal menuju Samarinda serta dilanjutkan pengawalan oleh KRI Kerapu-821 unsur Guskamlatim menuju Balikpapan.
Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi telah menginstruksikan unsur gelar untuk menemukan kapal TB Charles untuk memverifikasi kabar simpang siur tentang penculikan WNI tersebut.
"Ternyata benar adanya telah terjadi penyanderaan," kata Edi Sucipto melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Minggu (26/6/2016).
Tiga pekan setelah tewasnya anggota Kopassus, Pratu Galang Suryawan, yang diduga dilakukan berandalan bermotor mulai menunjukkan titik terang. Jajaran Polrestabes Bandung telah menangkap dua orang pria sebagai terduga pelaku pembunuhan anggota Pusdikpassus Batujajar tersebut.
Namun begitu, Polisi belum bisa memberikan informasi secara rinci demi kepentingan penyelidikan yang hingga kini masih terus berlangsung.
“Masih dalam lidik. Nanti akan kita press rilis lagi sendiri. Memang sudah ada yang diduga, namun masih kita dalami lagi. Kalau kita ekspose khawatir ada hal-hal yang malah menyusahkan penyelidikan,” ungkap Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Winarto, Sabtu (25/6/2016) malam.
