BIN Diminta Sterilisasi Sistem Pertahanan Komunikasi Pejabat Negara

BIN harus segera melakukan sterilisasi dan pengamanan sistem pertahanan jalur komunikasi khusus bagi ponsel milik kepala negara dan pejabat lembaga negara penting lainnya setelah Edward Snowden membocorkan detail tentang penyadapan terhadap pejabat negara di Indonesia.

"Ini sesuatu yang harus serius disikapi dan dibenahi, walaupun terkesan ada unsur kelengahan dari pemerintah sendiri. Namun masalah ini sudah menggangu sekaligus membangkitkan rasa nasionalisme bangsa kita karena kaitannya tentang informasi strategis dan dapur rahasia negara terlepas dari rasa miris mengapa SBY yang berlatar belakang jenderal dan memahami SOP ini bisa disadap," kata Koordinator Indonesia Law Reform Institute, Jeppri F Silalahi dalam pernyataannya, Selasa(19/11/2013) dinihari.

Penyadapan ini kata Jeppri sangat mungkin digunakan Inggris maupun Australia dan AS yang merupakan sekutunya untuk upaya menyandera secara politik terhadap pejabat pejabat pemerintah Indonesia.

"SBY kan presiden sekaligus pengambil kebijakan partai dan tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang bersifat privasi atau rahasia dalam urusan partai politiknya, dikhawatirkan ada sesuatu pembicaraan yang tidak biasa dalam rekaman penyadapan ini menjadi bargaining politik Inggris, Australia dan AS dalam memuluskan kepentingannya di Indonesia," katanya.

Untuk keperluan pengamanan komunikasi tersebut, lanjut Jeppri maka sudah seharusnya Alutsita yang berbasiskan teknologi komunikasi canggih harus dimiliki oleh BIN. DPR dan Pemerintah harus memprioritaskan keperluan Alutsita yang dibutuhkan BIN untuk menjaga kedaulatan NKRI. Rekruitmen terhadap putra putri bangsa yang mempunyai kualitas tinggi di bidang teknologi juga harus dilakukan, karena kedepan kita akan menghadapi perang teknologi spionase.

"Kita berharap pemerintah tidak mengelak dan menjawab bermental inferior,dengan mengatakan negara Jerman saja bisa disadap. Sudah saatnya kita sebagai bangsa yang besar berbenah diri dan mepertahankan kedaulatan dengan memberikan sanksi diplomatik bagi negara-negara yang melakukan penyadapan di Indonesia," ujarnya. (Tribun)