Menghawatirkan, 60% Persenjataan Indonesia Tak Siap Hadapi Ancaman Luar

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta menyiapkan strategi pertahanan berorientasi pada potensi ancaman yang datang dari luar (out wrold looking). Apalagi salah satu isu terkini di sektor pertahanan adalah eskalasi konflik Laut China Selatan. 

Direktur Imparsial Al-Araf mengatakan, konflik klaim batas laut yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Laut China Selatan tengah menjadi sorotan dunia internaional. Maka itu dia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi ancaman di wilayah tersebut.

"Implikasinya, orientasi kebijakan pertahanan dan struktur gelar kekuatan harus mengantisipasi hal ini," ujar Al Araf kepada SINDOnews, Rabu (26/10/2016).

Manuver Besar-besaran Militer Indonesia di Natuna Dipantau China

Manuver militer besar-besaran yang digelar Indonesia di Natuna kawasan Laut China Selatan tak hanya jadi tontonan warga Indonesia, tapi juga dipantau Pemerintah China. Demikian pendapat pakar Asia Tenggara di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Ian Storey, Kamis (6/10/2016).

Sekitar 73 pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI) ambil bagian dalam latihan perang besar-besaran di Natuna, termasuk bermanuver menjatuhkan bom pada target di lepas pantai. Manuver akbar ini disaksikan langsung Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi.

“Latihan ini memiliki satu tujuan dan dua penonton,” kata Ian Storey. ”Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Indonesia siap untuk membela sumber daya alam negaranya di sekitar Natuna. Dua penonton adalah orang-orang Indonesia dan Pemerintah China,” katanya lagi.

Unjuk Kekuatan di Natuna TNI Siap Pertahankan Keutuhan NKRI

Militer Indonesia unjuk kekuatan, di mana sekitar 73 pesawat tempurnya melakukan manuver besar-besaran di Natuna, kawasan Laut China Selatan pada hari Kamis (6/10/2016). Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan “payung”.

”Presiden memiliki kebijakan bahwa semua pulau-pulau terluar yang strategis akan diperkuat, baik itu udara, laut atau darat,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo, kepada wartawan. ”Negara kita perlu memiliki ‘payung’. Dari sudut ke sudut, kita harus menjaganya,” katanya lagi.

Unjuk kekuatan militer Indonesia di kawasan Laut China Selatan ini berlangsung di tengah kondisi ketidakpastian di kawasan, di mana Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte memberi isyarat menjaga jarak dengan Amerika Serikat (AS). Filipina justru mencoba dekat dengan China dan Rusia yang selama ini jadi rival utama AS.

Puluhan Pesawat Tempur TNI Akan Bombardir Pulau Natuna

Sebanyak 73 pesawat dikerahkan dalam latihan tempur di Kepulauan Natuna. Latihan tempur terbesar Ankasa Yudha 2016 itu mengerahkan berbagai jenis pesawat, mulai dari pesawat tempur, intai, angkut, dan helikopter dari berbagai jenis.

Beberapa di antaranya, pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, SU 27/30 Sukhoi, pesawat tanpa awak (drone), Hawk-100/200, Golden Eagle T-50i. EMB-314 Super Tucano, helikopter SA-330 Puma, NAS-332, pesawat terbang tanpa awak (PTTA), C-295, C-130 Hercules, C-212, maupun pesawat Boeing VIP/VVIP juga dilibatkan dalam latihan tempur tersebut.

"Iya (latihan) yang terbesar dari yang sebelum-sebelumnya," ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya, Kamis (6/10/2016).

Abu Sayyaf Bebaskan Tiga dari Sembilan WNI yang disandera

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan, tiga dari sembilan WNI yang disandera kelompok separatis Filipina, Abu Sayyaf, telah dibebaskan di Pulau Jolo, perairan Sulu, pada sekitar pukul 01.00 dinihari waktu setempat, Minggu (18/9).

"Prosesnya tadi malam, dilepaskan tiga orang. Dari gubernur Sulu ada proses penyerahan ke kita," ujar dia, usai mendarat di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu malam.

Ketiga sandera yang dibebaskan yakni Lorens Lagadoni Koten (34), Teodorus Kopong Koten (42), Emanuel Arakian Maran (46). Para pria asal Nusa Tenggara Timur itu anak buah kapal pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Len yang diculik di perairan Lahad Datu, Malaysia, Juli lalu.

Pembebasan ketiga WNI serta satu warga negara Norwegia merupakan hasil koordinasi pemerintah Filipina dan Moro National Liberation Front pimpinan Nur Misuari yang membantu proses negosiasi pemerintah dengan Abu Sayyaf. MNLF bukan sekali ini "bersentuhan" dengan unsur Indonesia.

Nine Dash Line China di Natuna Tak Punya Dasar Hukum

Pengamat hukum internasional dari Universitas Hofstra, Amerika Serikat (AS), Julian Ku mengatakan, Indonesia dan China sejatinya terlibat dalam sengketa wilayah, yakni di Natuna. Sebagian kecil dari kawasan Natuna masuk dalam nine dash line China.

Nine dash line adalah sembilan titik imaginer yang menjadi dasar bagi China, dengan dasar historis, untuk mengklaim wikayah Laut China Selatan.

"Indonesia memang berkata tidak ada perselisihan dengan China, pernyataan tersebut muncul karena klaim (nine dash line) China tidak punya legitimasi. Tapi sebenarnya ada perselisihan, ini terkait dengan klaim China soal haknya menangkap ikan. Sementara di sana (Natuna), sesuai dengan hukum (internasional) itu adalah daerah hak Indonesia untuk menangkap ikan," Tutur julian pada Rabu (7/9).

Pinpinan Baru BIN Diharapkan Tak Terpengaruh Kepentingan Politik

Pengamat Sosial Karyono Wibowo‎ menilai Badan Intelijen Negara (BIN) harus bertugas sebagai alat negara. Menurutnya, kinerja BIN harus selaras dan sejalan dengan cita-cita negara seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar.

‎"Dibentuknya intelijen negara untuk lindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kepentingan umum," tutur Karyono saat diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta pusat, Rabu (7/9/2016).

Maka itu, kepala BIN dalam bekerja harus sesuai kepentingan negara. Menurutnya, BIN harus bekerja sesuai kepentingan nasional, tanpa terpengaruh kepentingan politik.

"Peran intelijen kita menurut saya selalu ada ketidaknetralitasan dari Orde Lama ke Orde Baru hingga kini," ungkapnya.

Calon Kepala BIN Paparkan Potensi Ancaman Keamanan Nasional

Calon Kepala Badan Intelijen Negera, Komjen Pol Budi Gunawan memaparkan potensi ancaman keamanan nasional, sehingga harus dibangun sistem keamanan nasional yang merupakan satu komponen.

"Sistem keamanan nasional merupakan satu komponen yang memiliki empat dimensi yaitu keamanan manusia, kamtibmas, keamanan dalam negeri dan keamanan pertahanan," katanya dalam uji kelayakan di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, komunitas dan politik.

Menurut dia, ancaman terhadap Kamtibmas meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara.

TNI AL Kembali Tangkap Kapal Berbendera Malaysia

TNI Angkatan Laut (AL) kembali mengamankan kapal penangkap ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Kapal yang berhasil ditangkap berbendera Malaysia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Edi Sucipto mengatakan, Kapal Bernama Seven Seas milik Odyssey Marine PTE LTD tersebut tertangkap saat menangkap ikan di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau pada Sabtu 20 Agustus 2016.

"Jenis kapal pancing, nakhoda Ricky Tan Poh Hui warga Singapura dan ada tiga ABK warga Indonesia, serta sembilan penumpang warga Singapura," ujar Edi melalui keterangan tertulis, Selasa (23/8/2016).

Menurutnya, penangkapan bermula saat satuan West Flat Quick Respon (WFQR) TNI AL melakukan patroli. Dia menerangkan, sekitar pukul 19.10 WIB, radar kapal patroli mendeteksi benda mencurigakan di titik 7,5 neutical mile (NM) dari Tanjung Berakit.

DPR : Operasi Penyelamatan Sandera WNI Harusnya Segera Dilakukan

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pernah menyebut militer Indonesia sudah diberikan izin untuk masuk ke wilayah Filipina terkait penyanderaan 10 WNI, usai bertemu dengan Kementerian Pertahanan Filipina beberapa waktu lalu.

Namun Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengklarifikasi bahwa opsi militer dikesampingkan. Menanggapi itu, Komisi I DPR menilai upaya pembebasan sandera semestinya dimungkinkan mesti dari negara lain.

"Kami di Komisi I DPR mendukung penuh upaya melakukan operasi pembebasan apapun itu bentuknya. Ini harus dilakukan segera dan tidak lagi bisa menunggu. Penyelamatan nyawa para sandera harus diutamakan diatas kepentingan politik apapun," ucap anggota komisi I DPR Charles Honoris dalam pesan singkat, Minggu (17/7/2016).

Beda Sikap Menhan dan Panglima TNI Soal Patroli Bersama di Perairan Filipina

WNI kembali diculik oleh kelompok yang diyakini sebagai militan Abu Sayyaf. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian antara RI, Malaysia, dan Filipina untuk melakukan patroli bersama.
Soal patroli bersama ini, rupanya ada beda pandangan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Menhan menyebut patroli itu didahului dengan latihan bersama.

"Patroli itu kan harus latihan dulu. Kalau enggak latihan kacau. Latihan ini kan terkendala puasa, Lebaran," kata Ryamizard di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016).

Dia menyebut jadwal latihan itu kemungkinan antara pekan ini atau pekan mendatang. Lokasinya adalah di tempat-tempat yang rawan perompakan atau penyanderaan.

3 WNI Diculik, Kata Panglima TNI "ini Tanggung Jawab Malaysia!"

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menganalisa beberapa hal yang melandasi penculikan yang hanya dilakukan terhadap WNI. Dia juga meminta agar pemerintah Malaysia turut bertanggungjawab atas kejadian ini.

"Yang jelas ini tanggung jawab Malaysia karena ini kapal berbendera Malaysia dan beroperasi di sana dan tenaga kerja kita kerja disana dengan legal," ujar Gatot seusai rapat kepada wartawan di kantor Menko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (11/7/2016).

Gatot mengakhu heran kenapa hanya WNI Indonesia saja yang diculik. Padahal di kapal itu ada ABK lainnya.

"Kenapa selalu Indonesia yang diculik? Ini kapal-kapal Malaysia, mencari ikan di Malaysia, WNI kerja legal di sana. Diambil yang mempunyai passpor Indonesia, saya tanya adapa ini? Saya katakan tadi mungkin kita terlalu persuasif. Mungkin alasan ekonomi atau alasan yang lain lagi. Ini harus kita analisa dengan benar," urai dia.

Pangkalan Induk Militer Natuna Harus Selesai Dalam 3 Tahun

Presiden Joko Widodo hari ini mengadakan rapat terbatas membahas soal Kepulauan Natuna dengan sejumlah menteri. Rapat itu untuk menindaklanjuti kunjungan Jokowi pekan lalu ke Natuna, menyusul pencegatan kapal TNI Angkatan Laut atas kapal China yang ketahuan menyusup ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan kepulauan tersebut.

Pemerintah, kata Jokowi, ingin menjadikan Kepulauan Natuna sebagai pangkalan induk pertahanan negara di ujung terluar. Terkait hal itu, akhir tahun ini atau paling lambat mulai tahun depan, Indonesia dipastikan akan memulai pembangunan pangkalan militer untuk tiga matra, yakni laut, darat dan udara di Kepulauan Natuna.

Kepastian pembangunan itu disampaikan oleh Menteri Koodinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. "Iya kita harapkan akhir tahun ini mulai bangun. Pembangunan itu untuk tiga tahun mulai 2017-2019," ujar Luhut di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2016.

Menteri Pertahanan Sebut Pasukan Khusus TNI Sudah Masuk Filipina

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, Pemerintah Filipina telah mengizinkan TNI masuk ke wilayah mereka untuk memerangi kelompok bersenjata yang kerap menyandera Warga Negara Indonesia (WNI) yang melintas di perairan Filipina.

Menurut Ryamizard, militer Filipina mengizinkan militer Indonesia masuk ke dalam wilayah mereka untuk mengejar para pelaku.

"‎Begitu masuk kita cuma bilang kita masuk, iya oke kita masuk, kita kejar sampai ke dalam. Itu (kesepakatan) yang terakhir," kata Ryamizard di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/6/2016)

Terkait hal ini, Ryamizard mengaku sudah memanggil Asisten Operasional (Asop) Mabes TNI untuk ‎menindaklajuti hasil pertemuan dirinya dengan Menhan Filipina ke bawah.

Malaysia Minta Maaf soal Insiden Pesawat Tempur

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia terkait insiden masuknya pesawat tempur Malaysia ke wilayah udara Indonesia tanpa izin.

Ryamizard berkata, Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein telah meminta maaf atas kejadian itu.

"Saya sudah koordinasi dengan Menhan Malaysia. Dia langsung minta maaf," ujarnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/6).

Untuk mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang, Ryamizard meminta TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara memperkuat koordinasi dengan negara-negara sahabat. Baginya, koordinasi antar negara perlu dilakukan untuk menjaga hubungan baik antarnegara.

"Kalau koordinasi seperti saya ini kan enak, tinggal telepon Menhan Malaysia, Singapura, Brunei," tuturnya.

Filipina Beri Izin, Pasukan TNI Segera Serbu Kelompok Abu Sayyaf

Filipina mengizinkan TNI masuk ke wilayahnya untuk mengejar kelompok bersenjata Abu Sayyaf yang menyandera tujuh Warga Negara Indonesia (WNI). Sikap Filipina ini menunjukkan mereka tidak sanggup menangani kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

Izin ini diberikan sesuai salah satu poin kesepakatan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia Ryamizard Ryacudu dengan Menhan Filipina Voltaire T Gasmin.

"‎Kalau Pemerintah Filipina buka militer asing masuk ke wilayahnya apa semudah itu? Berarti Pemerintah Filipina enggak sanggup amankan wilayah teritorial mereka," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

TNI Deteksi Posisi 4 dari 7 WNI yang Disandera Kelompok Bersenjata di Filipina

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan pihaknya telah mengetahui titik empat dari tujuh WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina. Gatot mengatakan, lokasi ketujuh WNI tersebut terpisah menjadi dua kelompok.

"(Sandera) ada di Jolo, yang sementara bisa dimonitor sementara empat. Tapi itu perlu diverifikasi lagi. Terpisah, empat dan tiga terpisah," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (27/6/2016).

Menurut Gatot, pihaknya baru bisa mengkonfirmasi keberadaan empat sandera dari total tujuh WNI. Jenderal bintang empat itu memastikan keempat sandera dalam kondisi sehat.

Pernyataan Menhan Malaysia Pesawat Militernya Berhak Manuver di Langit Indonesia

Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein, menyangkal pesawat militer c-130 Malaysia dicegat dua pesawat jet tempur F-16 Indonesia di atas perairan Natuna. Dia justru mengklaim pesawat militer Malaysia berhak bermanuver di wilayah udara atau langit Indonesia.

Menurutnya, hak bermanuver itu sejalan dengan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia pada Februari 1982 terkait hak-hak Malaysia di perairan, kepulauan teritorial, wilayah udara di atas laut teritorial, dan perairan kepulauan yang terletak antara Indonesia dan wilayah Malaysia barat dan Malaysia timur.

“Di bawah perjanjian itu, Malaysia memiliki hak untuk melakukan manuver udara, termasuk latihan taktis, melalui wilayah udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan wilayah Republik Indonesia,” demikian pernyataan Hishamuddin, seperti dikutip The Diplomat, Selasa (28/6/2016).

Militer Filipina Akui 7 ABK Indonesia Disandera Kelompok Bersenjata di Sulu

Militer Filipina pada Senin (27/6/2016) mengakui bahwa tujuh anak buah kapal (ABK) Indonesia disandera kelompok bersenjata di Sulu, Filipina selatan.

Konfirmasi dari militer Filipina muncul dua hari setelah Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi melaporkan adanya penyanderaan tujuh ABK Indonesia itu.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina, Brigadir Jenderal Restituto Padilla mengatakan bahwa Komando Mindanao Barat, yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut, melaporkan bahwa tujuh dari 13 warga Indonesia, termasuk kapten kapal, diculik dari kapal tunda pada 22 Juni di Laut Sulu.

”Informasi dari unit lapangan menyatakan bahwa korban penculikan kemungkinan ditahan di suatu tempat tawanan di Sulu,” kata Padila, seperti dikutip Inquirer.

Pemerintah RI Tolak Anggapan Kerjasama Trilateral Antisipasi Penyanderaan Gagal

Pihak Istana menolak anggapan pertemuan trilateral yang digagas Pemerintah Indonesia, bersama Filipina dan Malaysia ‎di Yogyakarta gagal mengantisipasi aksi penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata di Filipina.

"Tentunya ini jadi trigger, jangan sampai berulang kembali," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Pramono mengatakan, terkait aksi penyanderaan kembali terhadap WNI diduga dilakukan kelompok‎ militan Abu Sayyaf, posisi pemerintah sudah jelas. Namun, pemerintah mengaku harus menghargai konstitusi Filipina.