Cari Blog Ini

Memuat...

Rabu, 17 Desember 2014

Beda Gaya Jokowi dan SBY di Sebatik

Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 16 Desember 2014, menyempatkan diri meninjau kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Sebatik, Kalimantan Utara. Jokowi bahkan mengunjungi menara intai marinir di pos TNI Angkatan Laut, Sebatik. Jokowi sempat memanjat menara yang terbuat dari kayu setinggi 30 meter itu. 

Beda Gaya Jokowi dan SBY di Sebatik
Presiden Joko Widodo berbicara dengan prajurit TNI AL yang berjaga di pos saat meninjau wilayah perbatasan dengan memanjat pos menara tertinggi di Pulau Sebatik, 16 Desember 2014. Foto : SESKAB/Andi Widjajanto

Jokowi ternyata bukan presiden pertama yang mengunjungi Sebatik. Pada 8 Maret 2005, Presiden Republik Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah ke Sebatik. Ketika itu, hubungan Indonesia dengan Malaysia sempat memanas gara-gara sengketa perbatasan. Sebabnya, Malaysia mengklaim memiliki Blok Ambalat yang kaya minyak.

Perseteruan itu dipicu kapal perang Malaysia, KD Renchong, 2 Maret 2005, menerobos wilayah Indonesia, tapi langsung diusir oleh KRI Tedung Naga. Konfrontasi dengan Malaysia waktu itu bisa disebut adu gertak, tapi menimbulkan tensi tinggi kedua negara. Sehari setelah insiden pengusiran itu, Indonesia langsung mengirimkan empat kapal perang ke perairan Kalimantan.

Bakal Punya 7 Unit, Ini Kehebatan Kapal Selam Pesanan RI

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio menargetkan punya tujuh kapal selam pada 2020. Rencana tersebut sesuai dengan rancangan Komite Kebijakan Industri Pertahanan soal pengadaan 12 kapal selam.

Bakal Punya 7 Unit, Ini Kehebatan Kapal Selam Pesanan RI

"Kami berencana beli dua kapal pada rencana strategis kedua tahun 2015-2019, sehingga Indonesia punya tujuh kapal selam pada 2020," kata Marsetio seusai seminar kemaritiman di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2014.

TNI AL memiliki dua kapal selam sebagai alat utama sistem persenjataan bawah laut. Tahun ini, ujar Marsetio, pihaknya membeli tiga kapal baru, yakni dua kapal pabrikan Daewoo asal Korea dan satu kapal buatan PT PAL. Pembuatan kapal pertama asal Korea diharapkan rampung pada April 2015, dan produksi total lima kapal selesai pada 2018.

TNI Lahir, Tumbuh, dan Kuat Bersama Rakyat

"Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dan tumbuh serta kuat jika bersama rakyat. TNI adalah tentara yang merupakan bagian dari masyarakat." Hal ini disampaikan oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Bayu Purwiyono saat membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ketika menjadi Inspektur Upacara pada Hari Juang Kartika TNI AD 2014, di lapangan Batalyon Kaveleri 2/Tank Turangga Ceta Ambarawa, Kabupaten Semarang, Senin (15/12).

TNI Lahir, Tumbuh, dan Kuat Bersama Rakyat

Dengan bertemakan, "Bersama Rakyat TNI AD Kuat, Bersama TNI AD Rakyat Damai dan Sejahtera", Hari Juang Kartika tahun 2014 diharapkan dapat dipahami dan dihayati oleh setiap prajurit, sehingga dapat menimbulkan kesadaran yang sangat mendalam bahwa kekuatan inti TNI AD ada pada rakyat yang terus dibangun dalam Kemanunggalan TNI dengan Rakyat.

Danlanud Abd Terima Pesawat Hercules dari Australia

Pesawat C-130 Hercules A-1332 dari Australia hari ini Senin, (15/12) datang dan disambut langsung oleh Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Sungkono, S.E., M.Si. beserta para pejabat Lanud Abd beserta Insub di Taxy Way Skadron Udara 32 Lanud Abd Saleh.


Saat take off, pesawat Hercules A-1332 yang dipiloti oleh Mayor Pnb Subhan  dan Copilot Kapten Pnb Fandi Pulungan serta Lettu Pnb Fahmi Aldila disambut dengan Water Salute oleh kedua mobil PK Lanud Abd.   Ucapan selamat disampakan Danlanud Abd dan para pejabat lainnya kepada ketiga Penerbang beserta crew-nya.

Antisipasi konflik di daerah, Polri diminta bikin satgas daerah

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai seharusnya Polri mulai membentuk satgas daerah agar bisa meminimalisir konflik di daerah yang belakangan selalu terjadi. Nantinya petugas itu khusus mengontrol adanya potensi atau konflik yang terjadi di daerah tersebut.

Antisipasi konflik di daerah, Polri diminta bikin satgas daerah

"Bentuk saja satgas di daerah-daerah. Pemda yang tanggung jawab, bukan polisi," kata Bambang di Gedung Widya Karya, Mabes Polri, Jakarta (17/12).

Bambang menganggap peranan satgas itu sangat penting supaya penyelesaian konflik di daerah tidak melulu dibebankan kepada Polri. Dia kurang setuju jika keamanan di daerah seutuhnya diamanatkan kepada polisi.

"Polisi selama ini dijadikan 'Superman'. Akhirnya semua menyalahkan polisi. Saya enggak setuju itu," katanya.

Indonesia Kekurangan 83.000 Pelaut

Sebagai negara kepulauan dan negara bahari, Indonesia justru mengalami defisit pelaut. Menurut data Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kementerian perhubungan (Kemenhub), industri maritim nasional masih membutuhkan 83.000 pelaut mulai  dari jenjang nakhoda/kapten kapal, perwira/mualim,  sampai ABK. Adapun suplai dari jalur pendidikan  kelautan/pelayaran hanya 1.700 dari sekolah negeri/ swasta setahun, sementara kebutuhan per tahun 16.000  orang.


Indonesia Kekurangan 83.000 Pelaut
Kurang Pelaut – Pelaut Indonesia termasuk kedalam lima pelaut yang paling diminati perusahaan pelayaran dan perikanan di Eropa dan Asia Pasifik setelah Filipina. Tercatat sedikitnya 250.000 pelaut Indonesia bekerja di perusahaan luar negeri. | Foto: maritimeworld.web.id

Menurut Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub, Bobby Mamahit, selain masih kurangnya jumlah lembaga pendidikan pelaut di Indonesia, defisit tenaga pelaut juga disebabkan oleh kecenderungan pelaut Indonesia yang lebih memilih bekerja di luar negeri ketimbang domestik. Faktor gaji adalah alasan utama pelaut Indonesia lebih memilih bekerja di luar.

“Di sejumlah negara maju seperti  Korea dan Jepang sudah tidak ada  lagi orang yang berminat menjadi  pelaut karena kehidupan dan gaji  mereka di darat sudah sangat layak.  Hal ini membuat pelaut Indonesia  lebih memilih bekerja di luar negeri  karena alasan gaji yang lebih besar,” ujar Bobby kepada JMOL.

TNI AL dan Bakamla Menjadi Komponen Yang Saling Mendukung

Dalam melakukan penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional, sinergisitas antara TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki arti penting ke depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Assisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal, Laksda TNI Agung Pramono dalam seminar yang diselenggarakan oleh TNI AL dengan tema “Sinergisitas dan Peran Komponen Bangsa Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim”, di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, 16/12.

TNI AL dan Bakamla Menjadi Komponen Yang Saling Mendukung
Laksda TNI Agung Pramono
(Foto: Rio Pratama | JMOL)

“TNI AL dengan Bakamla akan menjadi komponen yang saling mendukung dalam menciptakan keamanan di laut. Bakamla sendiri merupakan solusi cerdas untuk penegakan hukum di laut kita yang selama ini terjadi tumpang tindih dalam tata kelolanya,” pungkas Agung.

Berdasarkan aturan UNCLOS, lembaga yang berwenang dalam menindak dan menegakan hukum di laut hanya Angkatan Laut dan Coast Guard. Dalam konteks ini, Bakamla dapat didekatkan menjadi badan Coast Guard-nya Indonesia yang menopang Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum di laut.

Berita Strategi Militer Terbaru


Lazada Indonesia

Berita Populer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
free counters