Cari Artikel di Blog Ini

Sabtu, 20 Desember 2014

Modernisasi Kekuatan Laut Negara ASEAN Akibat Situasi Laut China Selatan

Saat pemerintah Tiongkok terus memberi tekanan kepada dua negara tetangganya, yakni Jepang dan Filipina, Panglima TNI Jenderal Moeldoko telah mengambil sikap yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya terhadap masalah ini. “Laut China Selatan telah menjadi titik utama persengketaan maritim di Asia. Dua pengklaim-nya adalah Tiongkok dan Taiwan, sementara empat negara lain – Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam – semuanya merupakan anggota ASEAN. Ini merupakan inti dari posisi Indonesia juga,” tulis Moeldoko dalam Wall Street Journal Asia.

Modernisasi Kekuatan Laut Negara ASEAN Akibat Situasi Laut China Selatan
Tumpang tindih klaim di Laut China Selatan

Lebih lanjut Jenderal Moeldoko menyebutkan, “Kami bukan salah satu pengklaim dalam masalah persengketaan ini. Namun kami akan terkena dampaknya jika konflik sampai pecah di Laut China Selatan, akibat interpretasi dari apa yang disebut sebagai jalur 9-garis pada peta China, yang memberi hak klaim terhadap 90% dari perairan seluas 3,5 juta kilometer persegi di laut tersebut. Dengan memandang makna ekonomis dan strategis laut tersebut, ini merupakan masalah internasional mendesak yang juga telah melibatkan AS.”

Indonesia Ingin Bantu AS Perangi ISIS di Asia Tenggara

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia melihat Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai ancaman besar bagi dunia, dan Jakarta berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama dengan Washington untuk menghadapi kelompok radikal ini di Asia Tenggara.

Indonesia Ingin Bantu AS Perangi ISIS di Asia Tenggara

Jenderal Moeldoko mengatakan kepada The Washington Times bahwa secara personal dirinya meminta Kepala Kerjasama Militer AS Jenderal Martin E Dempsey untuk mengizinkan pejabat tinggi TNI ikut berpartisipasi sebagai peninjau dalam Gugus Tugas anti ISIS di Washington.

"Pembentukan Gugus Tugas anti-ISIS di dalam pemerintahan AS, bahkan kami ingin ikut bekerjasama untuk memperkuat kemampuan analisa intelijen para pejabat militer kami dalam mencegah ancaman ISIS," ujar Moeldoko, sebagaimana dilansir the Washington Times, Jumat (19/12/2014).

Menyongsong Kekuatan Pukul MEF 2

Jelas sudah ketika pergantian pemerintahan berjalan dua bulan, kelanjutan program MEF ternyata tetap menjadi desain strategis dalam menjalankan mata rantai dan mata anggaran modernisasi tentara Indonesia.  Ini menjadikan rangka perencanaan membangun kekuatan pukul hulubalang republik semakin jelas dan tegas.  Bahwa di MEF-2 (Minimum Essential Force Jilid Dua) selama lima tahun ke depan akan memberikan jalan yang terang benderang untuk menggagahkan tentara kita.

Menyongsong Kekuatan Pukul MEF 2

Yang menarik tentu masalah illegal fishing yang (ternyata) sangat merajalela, memberikan kesan dan pesan bahwa memang selama ini kita memunggungi laut kita yang kaya itu.  Laut kita dihabisi secara massal, massif dan bermasa-masa tanpa ada upaya untuk melawannya.  Barulah kita tersadar bahwa selama berpuluh tahun kita dilenakan dengan sumber daya alam yang di darat.  Sumber daya laut yang luar biasa itu tidak terkelola apalagi diamankan dari pencurian termasuk kegiatan intelijen laut dari negara asing yang menyamar jadi nelayan.

Bakamla Dapat Anggaran Bangun 30 Kapal Amankan Maritim Indonesia

Pelaksana Tugas Kepala Badan Keamanan Laut, Laksdya Maritim, Desi Albert Mamahit, mengaku telah mendapatkan anggaran pemerintah untuk membangun 30 unit kapal.

"Dalam waktu lima tahun ke depan, kami sudah dapat anggaran dari pemerintah membangun 30 kapal," ujar Mamahit usai menghadiri Hari Bela Negara di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).


Kapal Patroli Bakamla
Kapal Patroli Bakamla
Menurutnya, pembangunan 30 kapal untuk menjaga keamanan perairan Indonesia berlangsung di dalam negeri. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk pembuatan kapal ssebesar Rp 1 triliun.

Kembangkan Satelit Inderaja LAPAN Butuh Dana Rp 4,5 Triliun

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menargetkan mampu membuat satelit penginderaan jauh nasional pada 2019. Demi mewujudkannya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 4,5 triliun, selain sumber daya manusia yang belajar di negara lain.

Kembangkan Satelit Inderaja LAPAN Butuh Dana Rp 4,5 Triliun
Ilustrasi satelit Palapa

”Jangan dianggap boros karena untuk mewujudkan kemandirian bangsa (dalam pengembangan teknologi antariksa),” kata Kepala Lapan Thomas Djamaluddin di sela-sela diskusi penyusunan rencana induk keantariksaan oleh Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional di Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Kepala Pusat Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Ikhsan Baidirus mengatakan, Indonesia harus menguasai teknologi pembuatan satelit dengan cara apa pun. Sebab, tak akan ada negara yang sukarela berbagi teknologinya kepada negara lain.

Pasukan Kostrad di perbatasan Malaysia harus selalu siap perang

Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad Mayjen TNI Edy Rahmayadi meminta prajurit TNI AD yang menjaga wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, agar senantiasa menjaga kehormatan bangsa selama bertugas.

Pasukan Kostrad di perbatasan Malaysia harus selalu siap perang

"Saya pesankan kepada prajurit sekalian agar tidak melakukan pelanggaran terhadap wilayah negara lain selama bertugas di sini (Nunukan) dan jaga komitmen menjaga kehormatan bangsa," katanya kepada puluhan prajurit Batalion Infanteri Lintas Udara 433/Kostrad di Pos Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Jumat (12/12).

Menurut dia, penugasan prajurit di wilayah perbatasan merupakan suatu kehormatan dan tetap menjaga kesehatan diri agar tidak mengalami kendala selama menjalankan tugas negara di wilayah perbatasan maupun ketika berada di batalion nantinya.

Slovakia Ingin Tingkatkan Kerjasama Pertahanan dengan Indonesia

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Republik Slovakia untuk Indonesia Michal Slivovic, Selasa (16/12) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Maksud kunjungan ini, selain untuk memperkenalkan diri juga dalam rangka membicarakan upaya peningkatan kerjasama kedua negara khususnya di bidang pertahanan.

Slovakia Ingin Tingkatkan Kerjasama Pertahanan dengan Indonesia
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Republik Slovakia untuk Indonesia Michal Slivovic, Selasa (16/12) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta

Dubes Michal Slivovic yang juga belum satu tahun melaksanakan tugasnya di Indonesia menyampaikan keinginan pemerintah Slovakia dalam hal ini Kementerian Pertahanan Slovakia untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Slovakia ke tingkat yang lebih nyata.Slovakia ingin dan siap membangun kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan Indonesia.  Slovakia memandang Indonesia  merupakan negara yang sangat berperan penting di kawasan. Indonesia telah berkembang dengan pesat dan berperan aktif terhadap stabilitas di kawasan.

Jumat, 19 Desember 2014

Mengenang Trikora, Bentuk Strategi Maritim untuk Kepentingan Nasional

Hari ini tanggal 19 Desember, 53 tahun silam di Alun-alun Utara Yogyakarta digaungkan Tri Komando Rakyat (Trikora) oleh Presiden Sukarno untuk merebut kembali Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Instruksi yang berisi gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan sang saka merah putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa itu menjadi bahan bakar yang memacu seluruh rakyat Indonesia.

Mengenang Trikora, Bentuk Strategi Maritim untuk Kepentingan Nasional

Untuk menjalankan instruksi itu, pemerintah kemudian membentuk Operasi Mandala yang bermarkas di Ujung Pandang (sekarang Makassar) di bawah pimpinan Mayjend TNI Suharto. Ternyata dominasi strategi pada operasi ini mengandalkan strategi maritim dalam penguasaan laut sebagai medan juang atau mandala tempurnya.

Hari Bela Negara - Ade Rai Pimpin Upacara, Bendera Merah Putih Terbesar Dikibarkan di Monas

Peringatan Hari Bela Negara jatuh pada hari ini, Jumat, (19/12/2014). Pemerintah menggelar upacara pencanangan gerakan nasional Bela Negara di silang Monas, Jakarta.

Pantauan Liputan6.com, upacara tersebut dipimpin komandan upacara berambut gondrong yang tak lain adalah I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai alias Ade Rai yang merupakan mantan atlet binaragawan.


Hari Bela Negara - Ade Rai Pimpin Upacara, Bendera Merah Putih Terbesar Dikibarkan di Monas
Bendera Merah Putih Raksasa Berkibar di Monas | foto : Liputan6.com/ Putu Merta Surya Putra

Ade Rai ditunjuk sebagai komandan karena dipandang telah membela negara dengan segudang prestasinya. Salah satunya meraih medali emas SEA Games pada tahun 1997.

Upacara tersebut turut dihadiri Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno sebagai inspektur upacara. Bukan hanya itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Agama Lukman Hakim, dan Men PAN-RB Yuddy Chrisnandi. Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan hadir ternyata batal.

Kapal Thailand yang Kejar Nelayan Indonesia di Perairan Anambas

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas, Tarmizi menceritakan detil soal dikejarnya kapal nelayan lokal Anambas oleh kapal nelayan asal Thailand di Perairan Belidah, Kabupaten Kepulauan Anambas 8 Desember 2014 lalu. Menurut informasi yang dihimpun Tarmizi, kapal nelayan Thailand itu berbobot besar dengan mesin kapal yang jauh lebih modern dibandingkan kapal nelayan lokal.

Kapal Thailand yang Kejar Nelayan Indonesia di Perairan Anambas

"Kapal mereka lebih bagus dari kita. Kita yang punya laut, tetapi justru mereka bisa masuk ke laut kita lebih dalam," ungkap Tarmizi kepada detikFinance, Kamis (18/12/2014).

Dilihat dari kapasitas angkut ikan, menurut Tarmizi, kapal nelayan Thailand cukup besar, kira-kira 60 gross ton (GT). Sedangkan kapal nelayan Anambas berukuran kecil hanya 5 GT.

TNI Akan Tambah 17 Pos Baru di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berencana menambah 17 pos baru di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

"Tujuannya ialah untuk menyatakan kehadiran negara dan memberi rasa aman kepada rakyat kita yang tinggal di dekat perbatasan dengan negara tetangga," kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Benny Indra Pujihastono di Balikpapan, Rabu (17/12/2014), seperti dikutip Antara.


TNI Akan Tambah 17 Pos Baru di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Kodam VI Mulawarman bertanggung jawab mengawasi perbatasan sepanjang 1.038 kilometer dari timur laut ke barat daya perbatasan dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, dua negara federasi Malaysia.

Batas Negara, Pemerintah Pusat Wajib Bangun Pulau Maratua

Pulau-pulau kecil terdepan di Indonesia umumnya terisolasi secara eknomi, beberapa tidak berpenghuni, dan akibatkanya sering terabaikan. Padahal sesungguhnya, keberadaan pulau-pulau ini secara politis sangatlah strategis karena menjadi titik pangkal penentu kedaulatan negara. Sebagai halaman depan NKRI, pulau-pulau tersebut sepatutnya mendapat perhatian dan pengawasan serius.


Pulau kecil yang tidak berpenghuni bisa saja hilang alias tenggelam. Beberapa penyebab hilangnya pulau adalah abrasi, atau ulah kesengajaan manusia, hilang secara kepemilikan akibat agresi militer atau keputusan hukum internasional atas sengketa dua negara.

Jurnal Maritim berkesempatan mengunjungi salah satu pulau terluar, yakni Pulau Maratua yang terletak di Laut Sulawesi. Maratua termasuk wilayah Pemerintahan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Secara Geografis, pulau ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina.

Kamis, 18 Desember 2014

Dua Batalyon TNI dan 4000 Polisi Siap Amankan Jokowi di Papua

Dua batalyon infanteri Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih bersama 4000 personel Kepolisian Daerah Papua siap mengamankan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jayapura, Papua, pada 26-27 Desember mendatang. Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G. Siahaan mengatakan sudah melaporkan kesiapan TNI–Polri saat mengadakan pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise yang juga Ketua Panitia Natal Nasional di Jayapura.

Dua Batalyon TNI dan 4000 Polisi Siap Amankan Jokowi di Papua

Menurut Fransen, TNI tidak perlu mendatangkan pasukan tambahan dari luar Papua dan cukup dari prajurit TNI dari Kodam Cenderawasih.

“Kami akan menyiagakan prajurit dari Korem 172/PWY serta dua batalyon infanteri di bawah Kodam Cenderawasih. Masing-masing dari Yonif 751 Raiders Jayapura dan Yonif 756/ WMS Wamena. Selain itu, akan melibatkan prajurit dari Yon Zeni Tempur untuk menjinakkan bahan peledak bersama Tim Jihandak Kepolisian,” ungkap Fransen saat silaturahmi jajaran Kodam XVII Cenderawasih dengan jurnalis di Makodam Cenderawasih, Kamis (18/12/2014).

Lucu, Kapal perang Indonesia dan Malaysia ini punya nama sama

Ada fakta menarik soal kapal perang milik TNI Angkatan Laut dan Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM). Kedua negara punya kapal perang bernama sama.

Kapal perang itu adalah Kapal Republik Indonesia (KRI) Todak dan Kapal Diraja (KD) Todak. Bedanya KRI Todak bernomor lambung 361 sementara KD Todak bernomor 3506.


Lucu, Kapal perang Indonesia dan Malaysia ini punya nama sama
KRI Todak-KD Todak. | foto : Merdeka

Nama Todak diambil dari nama ikan galak dengan mulut seperti pedang. Ikan ini sering juga disebut ikan cucut.

KRI Todak merupakan kapal patroli cepat buatan dalam negeri. Kapal jenis FPB-57 Nav V ini diproduksi tahun 1999 dan mulai masuk jajaran TNI AL setahun setelahnya. Kini KRI Todak bertugas Komando Armada Barat TNI AL.

Jokowi naik pesawat TNI AU, ikut misi pengintaian kapal asing

Presiden Joko Widodo memantau langsung operasi pengintaian kapal-kapal asing yang memasuk wilayah laut RI. Dia juga ikut terbang dalam Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia TNI AU dengan sandi Operasi Lintas Sakti dan Operasi Garda Wibawa 2014 pada senin (15/12).

Jokowi naik pesawat TNI AU, ikut misi pengintaian kapal asing

Penerbangan patroli pengintaian maritim ini menyapu perairan Selat Makassar hingga wilayah Ambalat. Jokowi terbang menggunakan pesawat Boeing 737 intai strategis Skadron Udara 5 TNI AU dengan nomer ekor AI-7303.

Skadron legendaris ini memiliki semboyan Adhirajasa Bumantara Bhaya Kara Samudra. Artinya Ksatria Tangguh Penakluk Angkasa Penjaga Samudera.

Anggaran Naik, TNI Pesan 7 Apache

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan anggaran TNI pada 2015 mendatang akan mengalami peningkatan. "Naik menjadi Rp 96 triliun. Itu akan dibagi rata ke seluruh angkatan," ujarnya seusai kunjungan Presiden Joko Widodo ke pameran alutsista TNI di Monas, Jakarta, Rabu (17/12).

Anggaran Naik, TNI Pesan 7 Apache
Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri) didampingi Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) memeriksa kendaraan tempur buatan Pindad pada Indo Defence Expo 2014 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu 5 November 2014. Pameran industri pertahanan berskala internasional ini diikuti sekitar 15 ribu delegasi dan 600 perusahaan dari 50 negara.
CNN Indonesia/Adhi Wicaksono

Dari total anggaran yang tersedia, Gatot menuturkan, 68 persen anggaran akan habis untuk belanja pegawai. Sementara sisanya, sebanyak 32 persen, akan digunakan untuk belanja barang dan alutsista.

Lulusan Akademi Militer 1982 ini menuturkan, untuk belanja alutsista lembaganya akan memprioritaskan industri pertahanan dalam negeri. Selain itu Gatot berharap untuk masa yang akan datang TNI tidak bergantung pada pasokan PT Pindad, meskipun ia merupakan komisaris utama perusahaan tersebut. "Supaya ada persaingan," ucapnya.

Kekuatan Pokok Minimum Senjata TNI Baru 38 Persen

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, TNI terus berupaya untuk mencapai kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF) persenjataan. Meski masih kurang, angggaran yang diterima dari pemerintah selama ini diterima dengan lapang dada.

Kekuatan Pokok Minimum Senjata TNI Baru 38 Persen
Prajurit TNI AD berbaris sambil membawa senjata saat mengikuti Lomba peraturan baris berbaris PBB Bersenjata di Markas Kodam IV Diponegoro, di Semarang, Jateng, Rabu 1 Oktober 2014.  | Antara/R Rekotomo

Hal ini dinyatakan Ryamizard menanggapi pertanyaan seputar kenaikan pagu anggaran TNI tahun 2015. "Minimal, itu harus dicapai dulu (MEF), bahkan kalau bisa ditingkatkan sampai maksimal," kata Ryamizard seusai Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu (17/12).

Selama ini menurutnya, TNI tidak pernah meminta pemerintah menambah anggaran tahunan. Tentara selalu menerima dengan lapang dada berapapun dana yang diberikan. Meski begitu, ia mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan pagu anggaran militer.

Indonesia Ikut Tender Alutsista Militer Filipina

Filipina akan membeli dua fregat, dua helikopter dan tiga kapal perang untuk ditempatkan di Laut China Selatan yang menjadi sengketa dengan Tiongkok.

Indonesia dan Italia mengajukan tender untuk dua helikopter anti-kapal selam, sementara Korea Selatan, Spanyol dan Perancis telah mengajukan penawaran untuk dua pesawat siluman dan fregat, kata Laksamana Caesar Taccad, kepala sistem senjata Angkatan Laut Filipina kepada wartawan, seperti dikutip dari Reuters.


Indonesia menangkan tender untuk dua kapal angkut militer Filipina

Indonesia telah memenangkan kontrak untuk dua kapal angkut militer dan akan memberikan kapal pertama pada awal 2016. Taiwan dan lima galangan kapal lainnya bersaing untuk tiga kapal penyerang multi-fungsi yang dilengkapi rudal.

Pos TNI AL Sei Pancang Minta Thermal Night Vision ke Presiden Jokowi

Teropong malam, teropong thermal, sekian peralatan militer yang dimintakan TNI kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke pos TNI AL di Sei Pancang.

Hal itu dikemukakan Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada Timur Laksmana Pertama TNI Mintoro kepada Tribun Kaltim, sebelum Jokowi dan rombongan tiba, Selasa (16/12/2014).


Pos TNI AL Sei Pancang Minta Thermal Night Vision ke Presiden Jokowi
thermal night vision

Menurut Mintoro, peralatan deteksi yang mutakhir sangat dibutuhkan anggota TNI yang menjaga Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berbatasan dengan Malaysia.

Jaga Tapal Batas, Menhan Siap Terjunkan Pesawat Tanpa Awak

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berpendapat garis batas antara Indonesia dan Malaysia merupakan permasalahan yang harus segera ditangani. Sering konflik terjadi lantaran pergeseran yang dilakukan sepihak.

Jaga Tapal Batas, Menhan Siap Terjunkan Pesawat Tanpa Awak

"Kita sudah berpuluh-puluh ada yang geser-geser tapal batas, ini tidak boleh terjadi lagi dan akan kita siapkan patok yang benar," kata Ryamizard usai Rapim Kemhan 2015 di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Ke depan, kata pria yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini, posko-posko perbatasan akan dilengkapi dengan pesawat tanpa awak. "Pesawat tanpa awak itu agar bisa mendeteksi patok-patok tersebut," ujar dia.

TNI Gunakan Alutsista yang Sudah Teruji

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan), Letjen Ediwan Prabowo menegaskan, keputusan memilih persenjataan Multiple Launch Rocket System (MLRS) Avibras asal Brasil, dikarenakan spesifikasi teknologi (spektek) dengan harga kompetitif, bukan sekedar murah.

Pengunjung memperhatiak sebuah helikopter milik TNI AD pada Pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI AD di Silang Monas, Jakarta, Jumat (12/12). | sumber: Antara/Muhammad Adimaja

"Aspek spektek lebih utama dari pada mencari harga murah tapi kurang optimal," kata Ediwan dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12).

Disebutkan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang digunakan TNI adalah alutsista yang sudah teruji dan siap digunakan. Karena itu setiap pembelian alutsista selalu disertai dengan uji coba.

Rupiah Melemah, Rencana Beli 10 Pesawat Tempur Bisa Berubah Jadi 9

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, melemahnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat juga berimbas pada ketahanan nasional, apalagi soal penganggaran.

"Pasti ada dampaknya terhadap alutsista, tetapi ya itu urusan tim ekonomi dan Menteri Keuangan Presiden Jokowi," kata Ryamizard saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).


Rupiah Melemah, Rencana Beli 10 Pesawat Tempur Bisa Berubah Jadi 9
Atraksi udara pesawat tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara ikut memeriahkan perayaan HUT ke-64 TNI AU di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dua pesawat Sukhoi SU-27 SKM, Senin (13/9/2010), tiba di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin, Makassar, untuk memperkuat Skuadron Udara 11

Meski begitu, kata mantan Kepala Staf TNI AD tersebut, kementeriannya dan TNI tetap akan menerima berapa pun anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, walau akan ada pengurangan jumlah pembelian.

Rabu, 17 Desember 2014

Beda Gaya Jokowi dan SBY di Sebatik

Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 16 Desember 2014, menyempatkan diri meninjau kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Sebatik, Kalimantan Utara. Jokowi bahkan mengunjungi menara intai marinir di pos TNI Angkatan Laut, Sebatik. Jokowi sempat memanjat menara yang terbuat dari kayu setinggi 30 meter itu. 

Beda Gaya Jokowi dan SBY di Sebatik
Presiden Joko Widodo berbicara dengan prajurit TNI AL yang berjaga di pos saat meninjau wilayah perbatasan dengan memanjat pos menara tertinggi di Pulau Sebatik, 16 Desember 2014. Foto : SESKAB/Andi Widjajanto

Jokowi ternyata bukan presiden pertama yang mengunjungi Sebatik. Pada 8 Maret 2005, Presiden Republik Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah ke Sebatik. Ketika itu, hubungan Indonesia dengan Malaysia sempat memanas gara-gara sengketa perbatasan. Sebabnya, Malaysia mengklaim memiliki Blok Ambalat yang kaya minyak.

Perseteruan itu dipicu kapal perang Malaysia, KD Renchong, 2 Maret 2005, menerobos wilayah Indonesia, tapi langsung diusir oleh KRI Tedung Naga. Konfrontasi dengan Malaysia waktu itu bisa disebut adu gertak, tapi menimbulkan tensi tinggi kedua negara. Sehari setelah insiden pengusiran itu, Indonesia langsung mengirimkan empat kapal perang ke perairan Kalimantan.

Bakal Punya 7 Unit, Ini Kehebatan Kapal Selam Pesanan RI

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio menargetkan punya tujuh kapal selam pada 2020. Rencana tersebut sesuai dengan rancangan Komite Kebijakan Industri Pertahanan soal pengadaan 12 kapal selam.

Bakal Punya 7 Unit, Ini Kehebatan Kapal Selam Pesanan RI

"Kami berencana beli dua kapal pada rencana strategis kedua tahun 2015-2019, sehingga Indonesia punya tujuh kapal selam pada 2020," kata Marsetio seusai seminar kemaritiman di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2014.

TNI AL memiliki dua kapal selam sebagai alat utama sistem persenjataan bawah laut. Tahun ini, ujar Marsetio, pihaknya membeli tiga kapal baru, yakni dua kapal pabrikan Daewoo asal Korea dan satu kapal buatan PT PAL. Pembuatan kapal pertama asal Korea diharapkan rampung pada April 2015, dan produksi total lima kapal selesai pada 2018.

TNI Lahir, Tumbuh, dan Kuat Bersama Rakyat

"Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dan tumbuh serta kuat jika bersama rakyat. TNI adalah tentara yang merupakan bagian dari masyarakat." Hal ini disampaikan oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Bayu Purwiyono saat membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ketika menjadi Inspektur Upacara pada Hari Juang Kartika TNI AD 2014, di lapangan Batalyon Kaveleri 2/Tank Turangga Ceta Ambarawa, Kabupaten Semarang, Senin (15/12).

TNI Lahir, Tumbuh, dan Kuat Bersama Rakyat

Dengan bertemakan, "Bersama Rakyat TNI AD Kuat, Bersama TNI AD Rakyat Damai dan Sejahtera", Hari Juang Kartika tahun 2014 diharapkan dapat dipahami dan dihayati oleh setiap prajurit, sehingga dapat menimbulkan kesadaran yang sangat mendalam bahwa kekuatan inti TNI AD ada pada rakyat yang terus dibangun dalam Kemanunggalan TNI dengan Rakyat.

Danlanud Abd Terima Pesawat Hercules dari Australia

Pesawat C-130 Hercules A-1332 dari Australia hari ini Senin, (15/12) datang dan disambut langsung oleh Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Sungkono, S.E., M.Si. beserta para pejabat Lanud Abd beserta Insub di Taxy Way Skadron Udara 32 Lanud Abd Saleh.


Saat take off, pesawat Hercules A-1332 yang dipiloti oleh Mayor Pnb Subhan  dan Copilot Kapten Pnb Fandi Pulungan serta Lettu Pnb Fahmi Aldila disambut dengan Water Salute oleh kedua mobil PK Lanud Abd.   Ucapan selamat disampakan Danlanud Abd dan para pejabat lainnya kepada ketiga Penerbang beserta crew-nya.

Antisipasi konflik di daerah, Polri diminta bikin satgas daerah

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai seharusnya Polri mulai membentuk satgas daerah agar bisa meminimalisir konflik di daerah yang belakangan selalu terjadi. Nantinya petugas itu khusus mengontrol adanya potensi atau konflik yang terjadi di daerah tersebut.

Antisipasi konflik di daerah, Polri diminta bikin satgas daerah

"Bentuk saja satgas di daerah-daerah. Pemda yang tanggung jawab, bukan polisi," kata Bambang di Gedung Widya Karya, Mabes Polri, Jakarta (17/12).

Bambang menganggap peranan satgas itu sangat penting supaya penyelesaian konflik di daerah tidak melulu dibebankan kepada Polri. Dia kurang setuju jika keamanan di daerah seutuhnya diamanatkan kepada polisi.

"Polisi selama ini dijadikan 'Superman'. Akhirnya semua menyalahkan polisi. Saya enggak setuju itu," katanya.

Indonesia Kekurangan 83.000 Pelaut

Sebagai negara kepulauan dan negara bahari, Indonesia justru mengalami defisit pelaut. Menurut data Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kementerian perhubungan (Kemenhub), industri maritim nasional masih membutuhkan 83.000 pelaut mulai  dari jenjang nakhoda/kapten kapal, perwira/mualim,  sampai ABK. Adapun suplai dari jalur pendidikan  kelautan/pelayaran hanya 1.700 dari sekolah negeri/ swasta setahun, sementara kebutuhan per tahun 16.000  orang.


Indonesia Kekurangan 83.000 Pelaut
Kurang Pelaut – Pelaut Indonesia termasuk kedalam lima pelaut yang paling diminati perusahaan pelayaran dan perikanan di Eropa dan Asia Pasifik setelah Filipina. Tercatat sedikitnya 250.000 pelaut Indonesia bekerja di perusahaan luar negeri. | Foto: maritimeworld.web.id

Menurut Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub, Bobby Mamahit, selain masih kurangnya jumlah lembaga pendidikan pelaut di Indonesia, defisit tenaga pelaut juga disebabkan oleh kecenderungan pelaut Indonesia yang lebih memilih bekerja di luar negeri ketimbang domestik. Faktor gaji adalah alasan utama pelaut Indonesia lebih memilih bekerja di luar.

“Di sejumlah negara maju seperti  Korea dan Jepang sudah tidak ada  lagi orang yang berminat menjadi  pelaut karena kehidupan dan gaji  mereka di darat sudah sangat layak.  Hal ini membuat pelaut Indonesia  lebih memilih bekerja di luar negeri  karena alasan gaji yang lebih besar,” ujar Bobby kepada JMOL.

TNI AL dan Bakamla Menjadi Komponen Yang Saling Mendukung

Dalam melakukan penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional, sinergisitas antara TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki arti penting ke depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Assisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal, Laksda TNI Agung Pramono dalam seminar yang diselenggarakan oleh TNI AL dengan tema “Sinergisitas dan Peran Komponen Bangsa Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim”, di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, 16/12.

TNI AL dan Bakamla Menjadi Komponen Yang Saling Mendukung
Laksda TNI Agung Pramono
(Foto: Rio Pratama | JMOL)

“TNI AL dengan Bakamla akan menjadi komponen yang saling mendukung dalam menciptakan keamanan di laut. Bakamla sendiri merupakan solusi cerdas untuk penegakan hukum di laut kita yang selama ini terjadi tumpang tindih dalam tata kelolanya,” pungkas Agung.

Berdasarkan aturan UNCLOS, lembaga yang berwenang dalam menindak dan menegakan hukum di laut hanya Angkatan Laut dan Coast Guard. Dalam konteks ini, Bakamla dapat didekatkan menjadi badan Coast Guard-nya Indonesia yang menopang Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum di laut.

Selasa, 16 Desember 2014

TNI AL hibahkan kapal patroli ke Bakamla

TNI Angkatan Laut akan menghibahkan 10 kapal patroli untuk memperkuat keamanan di laut seiring terbentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin.

KSAL Laksmana TNI Marsetio
KSAL Laksmana TNI Marsetio

"Kita sudah siapkan 10 kapal patroli kita yang nanti akan bergabung dengan Bakamla," kata Kepala Staf TNI AL, Laksamana Marsetio, di sela-sela Seminar Nasional TNI Angkatan Laut bertema Sinergitas dan Peran Komponen Bangsa dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim, di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa.

KSAL mengatakan, penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing memberikan efek jera bagi kapal-kapal asing yang akan melakukan aksi serupa.

"Begitu kita lihat radar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Laut Aru, Natuna sudah mulai sepi. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memberikan efek jera sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.

KSAL Melepas Peluncuran Kapal Bantu Hidro Oseanografi-1

Bertempat di dermaga galangan kapal OCEA Les Sables d’Olonne, Perancis, telah dilaksanakan acara peluncuran kapal Bantu Hidro Oseanografi-1 (BHO-1) oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio.

Acara peluncuran kapal ditandai dengan pemotongan tali menggunakan kapak sebagai tanda simbolis peluncuran kapal BHO-1, Kamis (11/12/2014).


KSAL Melepas Peluncuran Kapal Bantu Hidro Oseanografi-1
KASAL Laksamana TNI Dr. Marsetio secara simbolis melepas peluncuran kapal Bantu Hidro Oseanografi-1 (BHO-1) di dermaga galangan kapal OCEA Les Sables d’Olonne, Prancis.

Berdasarkan kontrak  yang dilansir  dari laman  Dispen  TNI AL pengadaan kapal BHO yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan pihak galangan OCEA Perancis, maka dilaksanakan pembangunan kapal sebanyak 2 (dua) buah yang dimulai sejak bulan Oktober 2013.

Kapal BHO-1 ini terbuat dari aluminium dengan bobot 515 ton, memiliki dimensi panjang 60,1 meter dan lebar 11,3 meter direncanakan kapal yang memiliki awak 40 personil ini, akan berlayar menuju Indonesia pada bulan Maret 2015.

Kasum TNI Terima Dirjen Intelijen Pertahanan Vietnam

Kasum TNI Laksdya TNI Ade Supandi, menerima kunjungan Dirjen Intelijen Pertahanan Vietnam Letjen Pham Ngoc Hung beserta Staf di Mabes TNI - Cilangkap Jakarta Timur,  Senin (15/12/2014).

Kasum TNI Laksdya TNI Ade Supandi, menerima kunjungan Dirjen Intelijen Pertahanan Vietnam Letjen Pham Ngoc Hung
Kasum TNI Laksdya TNI Ade Supandi, menerima kunjungan Dirjen Intelijen Pertahanan Vietnam Letjen Pham Ngoc Hung

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Intelijen Pertahanan Vietnam menyampaikan bahwa kedudukan Indonesia merupakan negara besar dan sangat strategis khususnya di wilayah ASEAN, sehingga Vietnam akan meningkatkan hubungan pertahanan baik di bidang Intelijen maupun Militer dengan Indonesia yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

Bakamla didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu

Presiden Joko Widodo merilis terbentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla), Senin (15/12) bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara 2014 yang dipusatkan di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Seperti yang dikutip dari situs resmi Sekneg, Bakamla dibentuk Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.


Bakamla didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu

"Tugas pokoknya adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia," jelas Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto.

Selain itu Bakamla didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu.
 

Presiden Jokowi Perintahkan Beli Kapal Patroli Sebanyak-banyaknya

Presiden menegaskan bahwa aparat harus memiliki peralatan lengkap agar dapat menangkap seluruh kapal pencuri ikan.

"Kita harus menghentikannya. Begitu masuk perairan kita, langsung kejar. Tenggelamkan," tegasnya.

Guna mendukung pengawasan kelautan, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk membeli kapal patroli sebanyak-banyaknya.


Presiden Jokowi Perintahkan Beli Kapal Patroli Sebanyak-banyaknya
KRI Sampari 628 Salahsatu Kapal Patroli TNI AL

Seperti yang dikutip dari kantor berita Antara, kapal patroli tersebut nantinya akan menjadi armada yang kuat untuk memberantas pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.

"Saya telah mengatakan kepada Menteri Keuangan agar tahun depan dapat membeli kapal patroli sebanyak-banyaknya," kata Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Nusantara 2014 di Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12).
 

CN 295M yang Ditumpangi Jokowi Dilengkapi Night Vision Google

Presiden Jokowi menggunakan Pesawat CN 295M milik TNI AU dalam kunjungan kerja ke Banjarnegara, Jawa Tengah dan ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pesawat angkut ini juga memiliki sejumlah fasilitas yang mumpuni.

CN 295M yang Ditumpangi Jokowi Dilengkapi Night Vision Google

Dari data yang diterima detikcom, Senin (15/12/2014), CN 295M memiliki kemampuan untuk evakuasi medis. Pesawat ini memiliki perangkat
pendukung medis berupa tandu/strechter (kapasitas 24 strechter).

Selain itu, untuk VIP dan VVIP disiapkan kursi dan meja khusus yang disusun secara eksklusif seperti pesawat komersil. Untuk mengangkut
prajurit, CN 295M memiliki kursi kanvas untuk 71 personel.

Prajurit TNI Cantik Rela Diputus sang Kekasih Demi Tugas ke Lebanon

Mengenakan baret biru muda sambil menenteng senjata laras panjang, Sersan Dua Syalsabilla Intan tampak kuat dan berani. Penampilannya semakin terlihat perkasa dengan seragam loreng dan sepatu boot tentara yang menempel di tubuhnya.

Prajurit TNI Cantik Rela Diputus sang Kekasih Demi Tugas ke Lebanon
Dibalik baret biru muda khas pasukan perdamaian PBB, prajurit cantik Syalsabila sangat bangga dengan tugas barunya meski kehilangan kekasih.

Namun, segala atribut militer itu tak menghilangkan keayuannya. Dengan menyunggingkan senyum, prajurit berpangkat sersan dua itu berhasil menebarkan pesona kecantikannya. 

Meski cantik, tak berarti membuat Syalsabilla mendapat posisi nyaman di kesatuannya. Seperti prajurit lainnya, dia juga harus siap dikirim ke daerah konflik, bahkan ke negara yang sedang berperang.

Di sinilah tantangannya. Ketika tiba saatnya bertugas ke tempat jauh dan dalam waktu lama, seorang prajurit harus siap meninggalkan keluarga dan orang-orang terkasihnya. Tak terkecuali Syalsabilla.

Menguji Anggaran Ideal untuk Pertahanan Laut

Menjadi TNI AL yang andal, disegani, dan berkelas dunia, itulah cita-cita besar TNI AL yang digaungkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr Marsetio saat memasuki penghujung Renstra tahap pertama 2010-2014. Selama kurun waktu tersebut, TNI AL meningkatkan keunggulannya dalam SDM, Teknologi, Organisasi, dan Operasi. Keempat komponen itu merupakan tolok ukur dari TNI AL berkelas dunia.

Menguji Anggaran Ideal untuk Pertahanan Laut
KRI Bung Tomo-357 dikukuhkan Kasal, Laksamana TNI Marsetio pada peringatan hari Armada 2014 | Foto: Shipspotting

“Beberapa kegiatan meliputi modernisasi, pengadaan dan penghapusan alutsista serta pengembangan organisasi telah mencapai rata-rata 42% dalam pemenuhan Renstra tahap pertama,” ungkap Marsetio saat HUT TNI di Surabaya 7 Oktober 2014.

Selanjutnya, KSAL berharap dalam memasuki Renstra tahap II tahun 2015-2019, fokus pembangunan diarahkan lebih kepada penyelesaian Rentra tahap pertama yang belum selesai serta pemantapan dan peningkatan kemampuan postur TNI AL yang diukur dari empat komponen dasar di atas.

Presiden Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut atau disingkat BAKAMLA. Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto yang sedang mendampingi Presiden Jokowi menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014 di Kotabaru mengatakan, BAKAMLA dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA.

Presiden Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut

BAKAMLA memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. “Pembentukan BAKAMLA menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu,” kata Andi melalui pesan singkatnya.
Berawal Dari Bakorkamla
 

Wawasan Nusantara : Negara Maritim versus Negara Kepulauan

Dalam akar studi geopolitik yang berkembang di eropa, konsepsi suatu bangsa melihat ruang hidup, dapat didefinisikan sebagai “the study of the spatial organization of human activity” (Knox and Marston:1998 dalam Flint:2006).

Wawasan Nusantara : Negara Maritim versus Negara Kepulauan

Konsepsi di atas membagi pemahaman tingkatan antara “space-spatial” dan “place”. Di mana “space” mempunyai hierarkis dalam memahaminya, seperti yang dicontohkan oleh Flint bahwa terdapat pembagian organisasi antara dua ruang sosial, yang menggambarkan adanya relasi kekuatan politik, dimana ruang otoritas dan ruang politik terpetakan dalam tingkatan nilai yang berbeda.

Contoh yang banal dari kedua ruang bertingkat itu terdapat pada kehidupan kampus, dimana ruangan kelas terbagi menjadi podium tempat profesor mengajar dan jajaran bangku tempat para mahasiswa mengikuti mata kuliahnya. Hubungan yang tercipta dalam satu ruangan kelas ini, jelas ada tingkatan nilai secara hierarkis, dimana para mahasiswa walaupun dapat dengan leluasa berdiri di belakang podium si profesor, namun kesadaran bahwa otoritas penuh secara politik tidak dimilikinya menjadikan para mahasiswa tidak akan mengambil tempat di podium dan begitu pula sebaliknya bagi si profesor.

Senin, 15 Desember 2014

Berbatasan Dengan Delapan Negara Tetangga, Natuna Harus Lebih Diperhatikan

Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia (Puspol) meminta pemerintah untuk lebih serius memperhatikan Pulau Natuna. Pasalnya, pulau tersebut adalah satu- satunya pulau terdepan yang secara geopolitik berbatasan dengan delapan negara, yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Brunei, Tiongkok, Filipina, dan Taiwan.

Berbatasan dengan delapan negara tetangga, Pulau Natuna adalah Gerbang Nusantara

“Pertimbangan geopolitik inilah yang harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk menempatkan Natuna pada pada posisi representasi kehadiran pemerintah pusat. Karena, persaingan yang terjadi bukan dengan warga negara sendiri, tetapi persaingan kualitas hidup dan kualitas manusianya dengan negara tetangga,” ujar pengamat geopolitik maritim Pusat Kajian Politik Indonesia, Suryo AB, di Bakoel Coffee, Jakarta, Kamis (12/12/2014).

Menurut Suryo, Natuna tidak lagi bisa dianggap sebagai salah satu pulau terdepan semata, tetapi Natuna adalah Gerbang Nusantara; pintu masuk yang merepresentasikan wajah Indonesia secara keseluruhan. Dengan kata lain, pelanggaran garis batas kedaulatan negara, apa pun bentuknya, apalagi pengambilan potensi kekayaan alam negara guna kepentingan sepihak negara lain, menjadi salah satu parameter serius kebijakan Poros Maritim Dunia.

Peringatan Hari Nusantara 2014 Diundur, Presiden Tak Serius Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia

Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani) menilai, pengunduran waktu peringatan Hari Nusantara 2014 sebagai bentuk ketidakseriusan Presiden Jokowi untuk Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Peringatan Hari Nusantara 2014 Diundur, Presiden Tak Serius Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia

“Pengunduran peringatan Hari Nusantara oleh Presiden Joko Widodo yang harusnya tepat pada tanggal 13 Desember, sesuai KEPRES RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara adalah bentuk ketidakseriusan Jokowi dalam menjadikan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia,” ujar Sekjen Himapikani, M. Miftah Khoirul Fahmi.

Ia menjelaskan, 13 Desember adalah hari di mana ditetapkannya Hari Nusantara oleh Presiden Megawati Soekarnoputri yang merujuk pada peringatan Deklarasi Djuanda.

12 WNI Ditangkap Densus Malaysia karena Masuk ISIS

Sebanyak 12 warga negara Indonesia (WNI), dikabarkan ditangkap Polisi Detasemen Khusus Malaysia.
Dua belas WNI tersebut, ditangkap karena diduga masuk menjadi anggota teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) cabang Malaysia dan akan berangkat ke Suriah.
 

 

Menurut informasi yang dihimpun Surya (Tribunnews.com Network), 12 WNI itu adalah MSS asal Kabupaten Magetan; MZA asal Kabupaten Magetan; HA asal Surabaya; dan, NAR asal Sampang (suami sudah ada di Turki).

Selanjutnya, RSM asal Lamongan; W asal Surabaya; LMF asal Surabaya (istri HA); MAB asal Sampang; AB asal Surabaya; FAA asal Blitar; ABM asal Surabaya; dan, TR asal Surabaya.

Produksi Pesawat dan Kapal Selam Ditarget 2024

Kementerian Pertahanan menargetkan 10 tahun ke depan 95 persen alat utama sistem persenjataan diproduksi di dalam negeri. Produksi dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta. "Harus mandiri," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat berkunjung ke produsen rudal PT Sari Bahari di Malang, Jumat, 12 Desember 2014.

Produksi Pesawat dan Kapal Selam Ditarget 2024
Direktur PT. Sari Bahari, Ricki Hendrik Egam (Kiri) menjelaskan tentang proses pembuatan bom pada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) dan Irjen Kemhan RI Ismono Wijayanto (kanan) saat meninjau proses pembuatan bomb P100 dan P100 L di PT. Sari Bahari di kawasan Lanud Abd. Saleh, Malang, Jawa Timur, 12 Desember 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

Pemerintah, kata dia, mendukung penuh industri alat pertahanan dalam negeri. Tujuannya agar mandiri dalam pengadaan alutsista. Saat ini, pembuatan sejumlah alutsista masih bekerjasama dengan negara asing. "Lambat laun harus mandiri. 10 tahun lagi Indonesia memproduksi kapal selam dan pesawat tempur secara mandiri," katanya.

Indonesia masih bekerjasama dengan Korea Selatan memproduksi 50 pesawat tempur modern KFX/IFX. Kemampuan pesawat tempur berteknologi generasi 4,5 itu diklaim lebih baik dibanding F-16 dan Sukhoi yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Produksi dilakukan PT Dirgantara Indonesia dengan Republic of Korea Air Force. Adapun pembuatan kapal selam dilakukan oleh PT PAL dengan menggandeng Daewoo Shipbuilding Marine Engineering.

Indonesia Berpeluang Pimpin Teknologi Antariksa & Dirgantara

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin (leader) dibidang teknologi keantariksaan dan kedirgantaraan di kawasan Asean.

Sebab dibanding negara-negara Asean lain, Indonesia telah memiliki sejumlah fasilitas, sarana parasarana bahkan regulasi keantariksaan dan kedirgantaraan yang jauh lebih lengkap.


Indonesia Berpeluang Pimpin Teknologi Antariksa & Dirgantara
Foto- Menristek Dikti M Nasir (kiri) saat menerima cindera mata seminar nasional keantariksaan (inung)

“Potensi menjadi negara paling unggul dalam hal keantariksaan dan kedirgantaraan sangat besar. Tinggal bagaimana kita memacu perkembangannya lebih cepat,” kata Menteri Ristek dan Dikti M Nasir disela seminar nasional bertema Teknologi Keantariksaan Menuju Kemandirian yang digelar Dewan Penerbangan Nasional RI (Depanri).

Mabes TNI : Ada Pihak Tak Suka Kekuatan TNI Bertambah

Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya menegaskan ada pihak yang tidak menyukai semakin kuatnya alat utama sistem persenjataan (Alutsista) militer Indonesia.

Hal ini ditunjukan ketika TNI memiliki peluncur roket jarak jauh, ada yang menuding pengadaan persenjataan ini bermasalah. “Saya rasa ini adalah pihak yang tidak suka dengan semakin kuatnya kami,” ujar Fuad saat dihubungi, Minggu (14/12/2014).



Mabes TNI : Ada Pihak Tak Suka Kekuatan TNI Bertambah

Menurutnya, multiple launch rocket system (MLRS) dari Avibras Industria Aerospacial asal Brasil untuk TNI Angkatan Darat ini mampu meluncurkan roket dengan jarak yang sangat jauh. Roket yang diluncurkan alat ini mampu menghancurkan area hingga dua hektar.

Alutsista ini ditempatkan di pusat pendidikan artileri medan (Armed) TNI AD. Artileri ini merupakan buatan Avibras Aerospacial Brazil. Roket bisa meluncur hanya dalam 16 detik.

Susi: Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia harus tegas memberantas maling-maling ikan. Ia menilai, hal ini bukan urusan hubungan bilateral antar negara. Tapi urusan Indonesia dengan pelaku pencuri yang maling ikan di laut Indonesia.

Susi: Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan

"Jadi kita harus berani. Jangankan Cina, Thailand sama Amerika sekali pun, kalau mereka maling ya harus kita lawan," kata Susi di hadapan para nelayan budi daya dan nelayan tangkap di Desa Sigam, Kotabaru, seperti dilaporkan kantor berita Antara, Senin, 15 Desember 2014.

Susi mentargetkan beberapa tahun ke depan Indonesia akan terbebas dari penjarahan ikan oleh kapal asing yang selama ini mengeruk kekayaan laut nasional. "Karena itu perlu tindakan tegas untuk menangkap mereka tanpa harus takut dengan negara asal mereka," Susi menambahkan.

Menteri Susi terjunkan tujuh kapal perang di Arafura

"Ini kemenangan masyarakat yakni para nelayan tangkap Indonesia, semoga laut kita yang merupakan 2/3 dari wilayah Negara ini, sepenuhnya menjadi milik kita rakyat Indonesia, dinikmati rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat."

Kotabaru (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan bahwa pihaknya bersama TNI Angkatan Laut menerjunkan tujuh kapal perang di Laut Arafura untuk memburu dan memberantas praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.


Menteri Susi terjunkan tujuh kapal perang di Arafura

"Jika sebelumnya jumlah kapal asing banyak di perairan Natuna, setelah diburu dan ditangkap keberadaan mereka terus berkurang, namun yang masih bandel mereka yang beroperasi di perairan Arafura," ujarnya
di sela dialog dengan para nelayan budidaya kepiting soka dan nelayan tangkap di Desa Sigam, Kabupaten Kotabaru, Minggu .

Menurut dia, kapal-kapal asing yang beroperasi itu memiliki kapasitas besar di atas 200 GT, karena itu pihaknya meminta kepada Panglima TNI AL untuk menerjunkan tujuh kapal besar ke perairan tersebut.

Minggu, 14 Desember 2014

Vietnam Minta Indonesia Patuhi Hukum Internasional soal Kapal Asing

Kementerian Luar Negeri Vietnam, Kamis (11/12/2014), telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden penenggelaman kapal-kapal nelayannya.

Menyusul tindakan menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal Vietnam di perairan Indonesia, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan, Vietnam telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden tersebut.


Vietnam Minta Indonesia Patuhi Hukum Internasional soal Kapal Asing

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan, Vietnam berharap Indonesia menangani para nelayan asing yang melanggar wilayah perairannya sesuai dengan hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan.

Masih menurut juru bicara itu, Vietnam selalu memerintahkan para nelayannya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang negara-negara lain agar tidak melanggar wilayah perairan mereka.

Era Jokowi, RUU Kamnas Kembali Dibahas

Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang sempat menjadi polemik di era kepimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat ini di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan kembali dibahas.

Era Jokowi, RUU Kamnas Kembali Dibahas

Pembahasan RUU Kamnas, yang ditakutkan adalah kembalinya kekuatan Militer dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk turut serta dalam keamanan nasional semakin kuat.

Tanggapan pun muncul dari politisi dan anggota parlemen di senayan, intinya para politisi anggota DPR setuju RUU Kamnas dibahas kembali asal dengan beberapa catatan.

Menurut Ketua DPP PDI-P TB Hasanuddin, menurutnya prinsip RUU Kamnas yang diajukan pemerintahan SBY tidak menyangkut keamanan secara umum seperti keamanan makanan, rakyat, keamanan pekerjaan dan sebagainya. Dia mengatakan menurut batasan dari PBB, keamanan itu bukan hanya sebatas keamanan negara dari serangan luar saja.

Agen CIA Ditangkap di Papua, Jokowi Harus Tegas, Buktikan pada Rakyat Jika Jokowi Bukan Presiden Antek Asing.

Terkait berita penembakan anggota Brimob Kepolisian Republik Indonesia di puncak Jayawijaya, anggota Komisi III DPR-RI, Aboebakar Al Habsy pun angkat bicara.

Agen CIA Ditangkap di Papua, Jokowi Harus Tegas, Buktikan pada Rakyat Jika Jokowi Bukan Presiden Antek Asing.

Menurut Aboebakar lewat pesan singkat Blackberry kepada Suarasenayan.com mengatakan penembakan anggota Brimob Polri di Puncak Jayawijaya merupakan persoalan serius. Sehingga perkara ini bukan perkara kriminal biasa namun lebih mengarah ke gerakan bersenjata dan upaya pemberontakan.

“Ini adalah bagian dari gerakan organisasi Papua merdeka. Jadi yang diserang bukan anggota Brimob sebagai perorangan, namun sebagai sebuah organ negara,” tulis Aboebakar kepada Suarasenayan.com Senin, (8/12).

Berita Strategi Militer Terbaru


Lazada Indonesia

Berita Populer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
free counters