Cari Artikel di Blog Ini

Sabtu, 02 April 2016

Pemerintah Indonesia Tidak Akan Beri Uang Tebusan Untuk Kelompok Abu Sayyaf

Indonesia bertekad tidak akan tunduk terhadap permintaan uang tebusan dari para penyandera yang diduga kelompok Abu Sayyaf. "Itu prinsip kita, kita akan upayakan pembebasan tanpa syarat," ujar Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso, di Jakarta, Sabtu.

Walau tidak akan tunduk alias membayar uang tebusan, kata dia, pemerintah tetap akan menggunakan cara-cara dengan kekuatan halus (soft power) untuk menyelesaikan kasus penyanderaan 10 WNI yang disandera di Filipina.


Pemerintah Indonesia Tidak Akan Beri Uang Tebusan Untuk Kelompok Abu Sayyaf

"Dalam masalah WNI kita disandera di Filipina itu, kita tetap akan melakukan soft power dengan negosiasi ini lebih kuat dan menguntungkan saya lihat karena minim korban jiwa dan biaya," kata Sutiyoso.

Pemerintah, kata dia, telah mengirimkan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk merundingkan pembebasan 10 WNI yang disandera ini dengan pemerintah Filipina terkait opsi dan cara yang akan diambil.

Kelompok Abu Sayyaf Sandra 4 Orang Pelaut Malaysia dan Lepaskan 3 Pelaut Indoesia

Kapal MV Massive 6 yang berbendera Malaysia dibajak kelompok Abu Sayyaf di perairan Ligitan, Malaysia. Sebanyak 4 dari 9 ABK kapal tersebut disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Kelompok Abu Sayyaf Sandra 4 Orang Pelaut Malaysia dan Lepaskan 3 Pelaut Indoesia

"Kapal terdiri 9 ABK. 4 orang WN Malaysia, 2 orang WN Myanmar, dan 3 orang Warga Negara Indonesia. Seluruh ABK yang disandera adalah WN Malaysia, sementara 2 WN Myanmar dan 3 WNI telah dilepaskan," ujar Direktur PWNI dan BHI Kemlu Lalu Muhammad Iqbal lewat keterangan tertulis, Sabtu (1/4/2016).

Sebelumnya diberitakan bahwa ada 2 WNI dan 3 WN Myanmar yang menjadi awak kapal. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 18.15 waktu setempat pada hari Jumat (1/4). KJRI Tawau langsung berkoordinasi dengan otoritas setempat.

Jumat, 01 April 2016

Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI AD Latihan Amankan Obyek Vital Kilang Minyak di Tarakan

Pasukan Pemukul Reaksi Cepat Tentara Nasional Indonesia (PPRC TNI) menggelar latihan siaga operasi pengamanan obyek vital nasional di Tarakan, Kalimantan Utara, yang telah diberangkatkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada hari Kamis (3/3/2016) dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan Komandan PPRC TNI Pangdivif-1/Kostrad Mayjen TNI Sudirman.

Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI AD


PPRC TNI menggelar latihan setiap tahunnya di seluruh wilayah NKRI, kali ini digelar di wilayah barat tepatnya di Tarakan, Kalimantan Utara, karena terdapat kilang minyak yang merupakan obyek vital nasional. Latihan tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari, dimaksudkan jika ada ancaman, TNI sudah siap, mulai dari pola pengamanan, hingga mengatasi gangguan dalam operasi gabungan Darat, Laut dan Udara. Dalam latihan itu, satuan TNI, baik Kostrad, Kopassus, TNI AL dan TNI AU, termasuk Gugus Tempur Armada Kawasan Timur (Guspuraltim) terintegrasi dalam satu latihan.

Ajak Perang Indonesia, China Akan Berpikir Dua Kali

Saban tahun suhu konflik di Laut China Selatan terus memanas. Baru-baru ini hubungan mesra China dengan Indonesia kembali lagi diuji setelah sebelumnya kapal-kapal ikan milik negeri tirai bambu itu asyik mengeruk isi laut Indonesia. Tahun lalu juga sama, Kepulauan Natuna di klaim masuk wilayah China.

Ajak Perang Indonesia, China Akan Berpikir Dua Kali

Sejatinya, menurut mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, perilaku China menangkap ikan di laut Indonesia sudah terjadi sejak dia menjabat. Selain China ada juga Vietnam. Tetapi China tak berani mengajak perang Indonesia. Sebab, China hanya mengetes negara tetangganya agar mereka dianggap sebagai bangsa yang besar.

Selain China, Indonesia juga kerap bergesekan dengan Malaysia. Ada saja kasus membuat Indonesia tarik urat. Teranyar, patok perbatasan Pulau Sebatik hilang 84 kilometer. Negeri Jiran itu mulai mencoba membangunkan kemarahan Indonesia.

Sisa Waktu 8 Hari, Pemerintah Filipina Belum berikan Lampu Hijau Untuk TNI

Enam hari sudah, 10 warga negara Indonesia (WNI) awak kapal tunda Brahma 12 berada dalam sekapan kelompok milisi Abu Sayyaf di daerah Filipina. Sejak mereka dinyatakan disandera pada Sabtu, 26 Maret 2016, Pemerintah Indonesia terus membangun komunikasi dengan otoritas Filipina, terkait upaya pembebasan.

Sisa Waktu 8 Hari, Pemerintah Filipina Belum berikan Lampu Hijau Untuk TNI

Setiap hari, komunikasi antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi dengan Menlu Filipina semakin intensif. Upaya diplomasi pun diarahkan pada pemberian bantuan militer, sehingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa memasuki wilayah Filipina dengan membawa persenjataan lengkap. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Filipina mengenai keterlibatan TNI untuk membebaskan Kapten Peter Tonsen Barahama dan sembilan orang anak buahnya.

"Kita bersabar, masih menunggu dan kita berkoordinasi dengan pemerintah Filipina meminta jaminan agar WNI yang ditawan segera bisa dibebaskan," ungkap Sekretaris Kabinet Pramono  Anung di Istana Negara, Jakarta, Kamis 31 Maret 2015.

Drone Intai Milik Asing Jatuh di Perairan Batam

Pesawat tanpa awak jatuh di perairan Batam, Kepulauan Riau dekat Selat Philip. Belum diketahui pemilik pesawat intai ini.

Nahkoda Kapal Pintas Samudra-9, Kapten Lambok Tampubolon yang pertama kali menemukan pesawat tanpa awak tersebut pada pukul 15.45 WIb, Kamis (31/3/2016). Posisinya sekitar 1 mil dari Pelabuhan Ferry International Batam Center.


Drone Intai Milik Asing Jatuh di Perairan Batam

Saat itu Kapal Pintas Samudra-9 tengah berlayar dari Pelabuhan Ferry Stulang Laut-Johor Bahru, Malaysia menuju Pelabuhan Ferry Batam Center. Temuan ini langsung dilaporkan Lambok ke pihak otoritas Batam Center.

Personel TNI dan Polda langsung mengecek penemuan tersebut. Pihak TNI menyebut pesawat intai tersebut bukan milik TNI yang berada di Batam.

Kamis, 31 Maret 2016

Ditembak Teroris Tahun 2012, Anggota Polsek Surakarta Akhirnya Meninggal Dunia

Seorang anggota kepolisian di Kepolisan Sektor Serengan, Surakarta, Jawa Tengah, Aipda Endro Margiyanto meninggal setelah dirawat di rumah sakit lantaran luka yang tak kunjung sembuh.

Luka itu berasal dari tembakan dari orang yang diduga teroris saat dia berjaga di pos pengamanan lebaran pada 2012.


Ditembak Teroris Tahun 2012, Anggota Polsek Surakarta Akhirnya Meninggal Dunia.jpg

Juru bicara Kepolisian Resor Kota Surakarta Ajun Komisaris Yuliantara mengatakan, saat itu Endro terkena luka tembak di bagian pinggang. "Saat itu proyektil telah dikeluarkan melalui sebuah operasi," katanya saat ditemui di rumah duka, Kamis 31 Maret 2016.

Masalahnya, Endro ternyata mengidap diabetes sehingga luka itu tak kunjung sembuh. "Dia tidak bisa lagi bekerja setelah kejadian tersebut," katanya. Bahkan, ujar Yuliantara, Endro juga harus beberapa kali dirawat di rumah sakit lantaran luka itu. Polisi berusia 51 tahun itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit, Rabu 30 Maret 2016.

Pembebasan Sandera Kelompok Abu Sayyaf Ditangani Filipina, RI Minta Jaminan

Pemerintah memastikan proses pembebasan terhadap 10 Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok milisi Abu Sayyaf ditangani Pemerintah Filipina.

"Yang paling penting adalah harus ada jaminan bahwa WNI kita itu bisa diselamatkan," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/3/2016).


Pembebasan Sandera Kelompok Abu Sayyaf Ditangani Filipina, RI Minta Jaminan

Pramono mengatakan, untuk proses pembebasan para sandera, Menteri Luar Negeri (Menlu), TNI, dan Polri terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Filipina

"Meminta jaminan agar para warga negara kita yang ditawan itu segera untuk bisa dibebaskan," ujarnya.

Filipina Tahu Lokasi Sandera Abu Sayyaf

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, pihaknya siap mendukung pemerintah dalam upaya membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera milisi Abu Sayyaf di Filipina.

Filipina Tahu Lokasi Sandera Abu Sayyaf

"Seperti telah disampaikan Menteri Luar Negeri, prioritas kita adalah menyelamatkan warga negara," kata Gatot di mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).

Disebutkan Gatot, berdasarkan monitor dan koordinasi dengan tim di Filipina, lokasi penyanderaan sudah memasuki yurisdiksi Filipina.

Selain WNI, 11 Warga Asing Juga Ditawan Kelompok Abu Sayyaf

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memastikan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf dalam kondisi aman.

"Cuma kita enggak tahu apa mereka dipencar atau tidak. Perlu diketahui, di samping WNI ada juga WNA (asing)," kata Sutiyoso di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/3/2016).


Selain WNI, 11 Warga Asing Juga Ditawan Kelompok Abu Sayyaf

Dari informasi yang diperoleh anak buahnya ada 11 tawanan WNA yang turut disandera kelompok Abu Sayyaf. Para WNA itu di antaranya berasal dari negara Belanda, Norwegia dan Filipina

"Tentu secara politis tidak mudah kita membuat opsi dengan cara serangan itu tidak mudah karena ada aspek politis di samping aspek taktis," kata pria yang biasa disapa Bang Yos ini.

Kepulauan Sulu-Mindanao, Sarang Perompak Indonesia-Malaysia-Filipina Sejak Dulu Kala

Penyanderaan 10 awak kapal Tug Boat Brahma 12 asal Indonesia di perairan sekitar Laut Sulu di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan mengingatkan kembali makna strategis dan perlunya pengamanan perbatasan laut dan penguatan Poros Maritim.

Kepulauan Sulu dan Pulau Mindanao adalah wilayah strategis yang terbelakang di Filipina yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia dan Negara Bagian Sabah, Malaysia.


Kepulauan Sulu-Mindanao, Sarang Perompak Indonesia-Malaysia-Filipina Sejak Dulu Kala

Pada saat Jepang menyerang Filipina wilayah Amerika Serikat, Jenderal Douglas MacArthur diungsikan dari Luzon ke Australia via perairan Kepulauan Sulu-Mindanao tanggal 13 Januari 1942 dengan kapal torpedo PT Boat. Selanjutnya dia diterbangkan dari Mindanao ke Melbourne Australia dengan Bomber B-17.

Armada Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) di Asia juga menjaga poros Manila-Jawa-Australia dari perairan Laut Sulu-Laut Sulawesi-Selat Makassar hingga Selat Jawa.

Dukung Kemerdekaan Palestina, Sikap Indonesia Tak Akan Pernah Berubah

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Armanatha Nasir menegaskan bahwa sikap Pemerintah Indonesia tidak akan berubah terkait kemerdekaan Palestina.

"Intinya yang ingin saya tegaskan bahwa dukungan atau upaya Indonesia untuk mendorong kemerdekaan Palestina tidak akan berubah," ujar Armanatha saat ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).


Dukung Kemerdekaan Palestina, Sikap Indonesia Tak Akan Pernah Berubah

Hal itu disampaikan Armanatha terkait seruan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membentuk hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia.

Seruan Netanyahu itu disampaikan ketika menerima kunjungan delegasi wartawan Indonesia, Senin (28/3/2016), di kantornya di Jerusalem.

Rabu, 30 Maret 2016

Pasukan Kusus Siap Menyergap Lima Kapal Perang Merapat Ke Perbatasan Indonesia-Filipina

Sedikitnya lima kapal perang yang berpangkalan di Kota Pahlawan, Surabaya, digeser ke perairan perbatasan Tarakan-Filipina.
Misi khusus diemban komando utama operasi TNI-AL membebaskan WNI yang ditengarai disandera gerombolan teroris Abu Sayyaf.


Pasukan Kusus Siap Menyergap Lima Kapal Perang Merapat Ke Perbatasan Indonesia-Filipina

Armada yang ditugaskan antara lain, kapal fregat KRI Ahmad Yani, kapal patroli cepat KRI Ajak dan KRI Badau, kapal cepat rudal KRI Mandau, dan kapal markas KRI Surabaya.

Kepala Dinas Penerangan Koarmatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman menegaskan, armada kapal perang tersebut didukung beberapa unsur yang mobile. Mereka berada di bawah kendali Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim Laksma TNI I Nyoman Gede Ariawan yang sudah siaga di Tarakan.

Perairan Indonesia Banyak diincar kapal Asing

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan sumber daya perikanan di laut Arafuru dan Natuna merupakan milik Republik Indonesia. Oleh karena itu pihaknya bakal menindak tegas pihak asing yang melanggar kedaulatan nasional.

"Laut Arafuru dan Natuna bukan milik kapal-kapal Thailand, China, Vietnam, tetapi milik kapal-kapal Indonesia," kata Susi Pudjiastuti seperti ditulis Antara, Kamis (30/3).


Perairan Indonesia Banyak diincar kapal Asing

Menteri Susi mengemukakan, banyak kapal asing yang mengincar perairan Indonesia antara lain karena kayaknya sumber daya ikan, seperti sekitar 60 persen tuna dunia datang dari lautan Indonesia.

Selain itu, pihaknya saat ini hanya ingin mengubah penangkapan ikan secara ilegal menjadi penangkapan ikan yang legal, tercatat, dan teregulasi dengan baik sehingga juga bermanfaat bagi negara.

AS Desak Indonesia Lebih Berperan Aktif di Laut China Selatan

Pakar maritim Amerika Serikat, sekaligus profesor di bidang Kajian Strategis dan Studi Maritim China dari US Naval War College, Prof. Peter Dutton, mengatakan Indonesia memiliki peranan yang besar di Laut China Selatan meskipun Indonesia tidak terlibat dengan gesekan yang terjadi antara Negeri Tirai Bambu dengan berbagai negara di ASEAN, yang memiliki wilayah di Laut China Selatan.

AS Desak Indonesia Lebih Berperan Aktif di Laut China Selatan

"Walaupun Indonesia tidak terlibat dengan perdebatan di Laut China Selatan, namun sebagai negara yang berbatasan langsung, Indonesia memiliki peranan besar," kata Dutton melalui telekonferensi dengan awak media di kantor Kedutaan Amerika Serikat, Jakarta, Rabu (30/3).

Menurut dia, Indonesia bisa melihat dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikan masalah perdamaian di Laut China Selatan, misalnya dengan hukum internasional. Dia menyatakan Negeri Tirai Bambu salah dengan melakukan pembangunan di Laut China Selatan, yang berujung pada perselisihan dengan negara-negara yang punya wewenang atas Laut China Selatan.

WNI Korban Penculikan Kelompok Abu sayyaf diduga Ada di Pulau Jolo

10 WNI yang diculik kelompok Abu Sayyaf atau Abu Sayyaf Group diduga ada di Pulau Jolo, Filipina Selatan. Lokasi itu selama ini memang menjadi salah satu basis kelompok itu.

WNI Korban Penculikan Kelompok Abu sayyaf diduga Ada di Pulau Jolo

Informasi yang diperoleh, Kamis (30/3/2016), Pulau Jolo memang menjadi salah satu basis kelompok Abu Sayyaf. Pulau Jolo berada digugusan Kepulauan Sulu. Kawasan ini merupakan daerah otonomi khusus di mana sebagian besar penduduknya Muslim.

Salah seorang keluarga awak kapal Brahma 12 yang disandera sempat diberi informasi kalau para sandera ada di sebuah pulau dan ditempatkan di rumah kosong.

Mobil Nasional Komodo untuk TNI Tangguh dan Anti Peluru

Mobnas Komodo ikut memamerkan 3 produk terbaru mereka, di INAPA dan IIBT 2016 yang tengah berlangsung di JI Expo Kemayoran 29 Maret-1 April 2016. Wah mobil apa saja yang ditampilkan Komodo nih?

"Kini kami memiliki 3 model baru, Komodo untuk pemadam, ambulance, dan militer," ujar Marketing Coordinator PT. Fin Komodo Teknologi, Dewa Yuniardi, di JI Expo Kemayoran Jakarta, pada ajang INAPA dan IIBT 2016.


Mobil Nasional Komodo untuk TNI Tangguh dan Anti Peluru

Seperti diketahui Mobnas Komodo bergaya pemadam kebakaran sudah diperkenalkan pada September 2015 kemarin. Sontak perhatian kini pun tertuju pada Komodo untuk militer. Bahkan ketangguhan Komodo militer ini terekam dalam video promosi di INAPA dan IIBT 2016.

"Komodo militer ini mobil intai tempur, lumayan sudah dipakai TNI. Berarti kualitas kami bagus," katanya.

Pangkalan operasi pembebasan WNI dipusatkan di Tarakan

TNI tengah mempersiapkan diri untuk upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok separatis Abu Sayyaf. Kota Tarakan di Kalimantan Utara, juga dipersiapkan untuk menjadi pusat komando pembebasan sandera, lantaran posisinya yang strategis.

Komandan Gugus Tempur Armada Kawasan Timur (Guspuraltim) Laksamana Pertama TNI I.N.G M Ariawan, bersama dengan Kasdam VI Mulawarman Brigjend TNI George Elnadus Supit, Selasa (29/3), tiba di Tarakan, didampingi Komandan Lantamal Kota Tarakan Laksamana Pertama TNI Wahyudi Dwiyono.


Pangkalan operasi pembebasan WNI dipusatkan di Tarakan

Kepada wartawan saat tiba di Bandara Internasional Juwata Tarakan, Ariawan menegaskan, kasus penyanderaan kelompok Abu Sayyaf, disinyalir tidak jauh beda dengan insiden penyanderaan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, di Somalia, beberapa waktu lalu.

"Misi kami akan berupaya menyelamatkan sandera yang paling utama. Apapun caranya, tentu akan terus kami usahakan," kata Ariawan, Selasa (29/3).

Parlemen RI : Jangan ada negosiasi dengan teroris

Pemerintah disarankan untuk mengambil langkah tegas dalam membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang ditawan kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Pemerintah dinilai tidak perlu untuk melakukan negosiasi dengan penyandera. "Tidak ada negosiasi dengan teroris. Kalau kita bernegosiasi, negara lemah," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (29/3/2016).


Parlemen RI : Jangan ada negosiasi dengan teroris

Dia menginginkan pemerintah mempertimbangkan opsi pengiriman pasukan bersenjata dalam membebaskan sandera dari kelompok Abu Sayyaf.

Menurut dia, cara militer pernah dilakukan saat pasukan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopasanda) yang kelak menjadi Kopassus membebaskan pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla yang dibajak kelompok Komando Jihad di Bandara Don Muang, Thailand pada tahun 1981.

Wujudkan Poros Maritim, Indonesia Telah Pesan 100 Kapal

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengungkapkan, selama 2015 pemerintah telah memesan 100 kapal baik kapal perintis ataupun kapal navigasi. Untuk mewujudkan poros maritim, Jonan juga telah meningkatkan rute angkutan penumpang perintis.

Wujudkan Poros Maritim, Indonesia Telah Pesan 100 Kapal

"Kalau 2015 itu 86 rute, 2016 itu 96 rute atau trayek. Nanti 2017 ada 106 trayek. Kok nambahnya 10? Lah saya inginnya nambahnya 50, tapi kan kapalnya enggak ada. Makanya bertahaplah. Tapi konsentrasinya dari 96 trayek, 5% ada di Indonesia timur. Jadi kalau Indonesia dibagi setengah, Indonesia itu 65%. Jadi ini sudah fokus ke Indonesia timur," terangnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Mentri Kelautan dan Wakil Presiden RI "Bertengkar" Terkait Kebijakan Maritim

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut (transhipment), dan pengaturan sertifikasi kapal, sudah mendapat restu Presiden Jokowi.

Pernyataan Susi itu sekaligus menjawab surat dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Susi mengevaluasi berbagai kebijakannya di sektor kelautan dan perikanan.


Mentri Kelautan dan Wakil Presiden RI "Bertengkar" Terkait Kebijakan Maritim

"Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden," ujar Susi di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Sebelumnya, Wapres Kalla mengirim surat pada Menteri Susi pada 22 Maret 2016.

Dalam surat tersebut Kalla menyebutkan, kebijakan Menteri Susi mengenai moratorium, pelarangan transhipment dan pengaturan sertifikasi kapal telah mengakibatkan ribuan nelayan yang besar baik eks asing atau milik nasional tidak dapat berlayar dan menangkap ikan.

Polri Koordinasikan Pembebasan Awak Kapal yang Disandera Abu Sayyaf

Sebanyak 10 WNI yang merupakan awak kapal tongkang Anand 12 disandera kelompok Abu Sayyaf. Koordinasi antar institusi sudah dilakukan untuk misi penyelamatan.

"Ya kita sudah koordinasi sama Menlu, Panglima, sedang dikoordinasi ke pemerintah sana apakah nanti yang menangani dari otoritas di Filipina atau di kita. Kita masih menunggu hasil koordinasi," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti usai menghadiri rapat di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (29/3/2016).


Polri Koordinasikan Pembebasan Awak Kapal yang Disandera Abu Sayyaf

Posisi penyanderaan diyakini ada di Filipina. Karena itu harus dilakukan koordinasi dengan otoritas di negara tersebut.

Polri sambung Badrodin masih belum mengirimkan bantuan untuk pembebasan sandera. Polri masih menunggu hasil koordinasi selanjutnya.

Pasukan Elit TNI Siap Bebaskan 10 WNI yang Disandera

Sebanyak 10 WNI disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. TNI pun sudah bersiaga menyiapkan personel untuk membantu membebaskan sandera, termasuk dari pasukan khusus.

"Kalau kami persiapan personel. Disiapkan saja. Setiap waktu diminta kami sudah siap," ungkap Kapen Kopassus Letkol Inf Joko Tri Hadimantoyo saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (29/3/2016).


Pasukan Elit TNI Siap Bebaskan 10 WNI yang Disandera

Beberapa kabar beredar bahwa pihak TNI tengah menyiapkan tim khusus untuk pembebasan sandera. Namun dari Kopassus sendiri mengaku belum ada perintah untuk melakukan operasi.

"Itu kan kewenangan pemerintah. Kalau Danjen, kami memang disuruh siap. Kalau ada peristiwa seperti itu, memang biasanya sudah ditunjuk orang-orangnya. Kami bersiap," kata Joko.

Selasa, 29 Maret 2016

Pemerintah Teliti Dugaan Pelanggaran HAM di Papua

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah hingga kini masih meneliti laporan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua.

Dari 16 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan terjadi di Papua, sekitar delapan kasus yang tidak masuk kategori pelanggaran.



Pemerintah Teliti Dugaan Pelanggaran HAM di Papua

"Namun untuk memastikannya saat ini masih terus dipelajari untuk dipilah-pilah," katanya di Jayapura, Senin (28/3) malam.

Dia mengatakan sebanyak 16 kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan dan kini sedang diteliti itu, termasuk kasus penembakan di Paniai dan Wasior.

Pelaut Indonesia diculik Kelompok Teroris Filipina

Sepuluh awak kapal tunda asal Indonesia diculik kelompok garis keras Abu Sayyaf di Filipina. Abu Sayyaf yang dikenal dengan penculikan, pengeboman dan pemerasan, adalah salah satu kelompok garis keras di Filipina selatan.


Seperti dilansir Antara, Selasa (29/3), dua pejabat militer Filipina yang menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media mengatakan, sepuluh WNI itu diculik pada akhir pekan lalu. Kelompok garis keras itu menuntut sejumlah uang tebusan, yang dirahasiakan dari pemilik perahu.

Berita Strategi Militer Terbaru


Lazada Indonesia

Berita Populer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
free counters