Cari Artikel di Blog Ini

Sabtu, 31 Januari 2015

TNI AD Gandeng MNC Media Ekspos Kinerja

Kadispen TNI AD Kolonel Infantri Wuryanto hari ini menyambangi Gedung MNC Media Group. Pihaknya berharap dapat bersinergi menjalin kerja sama dengan MNC media.

Dia mengatakan, TNI AD ingin lebih diperkenalkan kepada masyarakat terkait peranannya selama ini. Seperti apa dan bagaimana TNI AD bekerja.


TNI AD Gandeng MNC Media Ekspos Kinerja

"Karena masih banyak masyarakat yang belum paham tugas TNI AD, sehingga upaya-upaya yang dilakukan banyak tetapi hasilnya belum menyentuh seluruh masyarakat," ujar Wuryanto di Gedung MNC Plaza, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).

Menurutnya, saat ini TNI AD masih dipandang tidak baik oleh masyarakat termasuk pelajar. "Kemarin saya sempat nanya ke anak SMA. Ternyata mereka enggak ngerti, selalu komentarnya tentang TNI identik tentang kekerasan dan tentang pelangaran HAM," ungkapnya.

AS Peringatkan Indonesia Hati-hati Undang Kim Jong-un

Pada April nanti, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika. Kabarnya, pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un akan datang ke acara tersebut.

Melihat potensi kedatangan Kim Jong-un, Amerika Serikat (AS) negara yang selalu berseteru dengan Korut akhirnya angkat bicara.


AS Peringatkan Indonesia Hati-hati Undang Kim Jong-un

Melalui Duta Besarnya, Robert Blake, Negeri Paman Sam meminta Indonesia berhati-hati atas keputusan mengundang Jong-Un. Karena negara ini tengah dalam sorotan dunia akibat beberapa masalah dan sanksi dunia.

"Keputusan harus dibuat Indonesia. Namun Indonesia harus berhati-hati terhadap pandangan dunia terhadap negara yang tengah mendapat sanksi ini," ujar Blake, di pusat kebudayaan AS @america, Rabu (28/1/2015).

Lapan Kembangkan Dron Berdaya Jelajah 600-800 Kilometer

"Kan tidak cukup hanya 200 km. Paling tidak, ya, lebih besar lagi daya tempuhnya, sampai 600-800 kilometer. Makanya, riset ini akan terus dikembangkan oleh Lapan,"

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menyebutkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) tengah mengembangkan "drone" untuk mengawasi perairan Indonesia.

Lapan Kembangkan Dron Berdaya Jelajah 600-800 Kilometer

"Mendukung program Presiden Joko Widodo, riset tengah dilakukan untuk membantu mengawasi perairan dari masuknya kapal-kapal asing. Riset ini dilakukan Lapan," katanya di Semarang, Jumat malam.


Hal itu diungkapkannya di sela peluncuran buku berjudul "100 Tokoh Jawa Tengah", sebuah buku berisi profil tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai bidang di provinsi itu, di Hotel Santika Premiere, Semarang.

Bos Pindad : Kita Tak Mau Cuma Jago Kandang

Manajemen PT Pindad (Persero) menegaskan tak hanya akan fokus menjual produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) di dalam negeri, namun juga bisa memperbanyak ekspor alutsista ke berbagai negara.

Bos Pindad : Kita Tak Mau Cuma Jago Kandang

Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim menyatakan keinginannya memperbesar angka ekspor produksi alutsista Pindad. Target tersebut akan terbantu dengan adanya rencana suntikan modal dari pemerintah sebesar Rp 700 miliar melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hal ini disampaikannya disela-sela kunjungan jajaran Kopassus bersama Danjen Kopassus Mayjen TNI Doni Monardo di Kantor Pindad, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Kamis (29/1/2015).

Kamis, 29 Januari 2015

Menhan: Sudah dari Dulu Indonesia Poros Maritim

Visi Presiden Joko Widodo untuk mencapai poros maritim dunia adalah visi yang sangat relevan dengan kondisi dan sejarah Indonesia. Pasalnya, secara alamiah posisi Indonesia yang berada di persilangan dunia merupakan poros. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pertahanan RI Jenderal (Purn) Ryamizard Ryaccudu saat ditemui JMOL beberapa waktu lalu di kantornya.

Menhan: Sudah dari Dulu Indonesia Poros Maritim

“Sebetulnya bukan hal baru tentang poros maritim dunia, dari dulu kita ini sudah poros. Dari barat ke timur maupun dari utara ke selatan seluruh jalur perdagangan dunia ke dan dari Asia pasti melewati Indonesia,” ujar Ryamizard.

Menantu mantan Wapres Try Sutrisno itu juga menyatakan bahwa tugas Kementerian Pertahanan adalah mendukung visi itu dengan cara mengamankan wilayah perairan Indonesia.

“Maka dari itu Kementerian Pertahanan harus mengamankan visi itu. Pengamanannya baik terhadap ekonomi maupun pertahanannya. Jangan sampai perairan kita seperti perairan Somalia yang banyak perompak,” tukasnya.

Panglima TNI Kunjungi Sarang Pasukan Roda Rantai Marinir

Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko beserta rombongan dari Mabes TNI mengunjungi Sarang Pasukan Roda Rantai Resimen Kavaleri-1 Marinir Trian Soepraptono Semarung Ujung, Surabaya, Selasa (27/01/2015) lalu.

BERBINCANG – Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Dankormar Mayjen (Mar) A. Faridz Washington di Sarang Roda Rantai Marinir, Surabaya, 27/1/15. (Foto: Dispen Kormar)

Pada kunjungan tersebut Panglima TNI diterima langsung oleh Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) A.Faridz Washington, yang didampingi oleh Danpasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir Purwadi, Asops Kormar Kolonel Marinir Hasanudin dan Komandan Resimen Kavaleri -1 Mar Kolonel Marinir Herkulanus HS.

Indonesia dorong kerja sama maritim di ASEAN

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mendorong kerja sama di bidang maritim di antara negara-negara anggota ASEAN, di mana hal itu sesuai dengan visi-misi pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.

Menlu Retno menegaskan keinginan Indonesia untuk adanya kerjasama maritim itu dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Kota Kinabalu pada 28 Januari, menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Rabu.


Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi

Pada pertemuan tersebut, Retno mengusulkan kiranya kerjasama maritim dapat diperluas hingga mencakup bidang-bidang, seperti konektivitas maritim dan pemberantasan penangkapan hasil laut secara ilegal ( Illegal Unreported and Unregulated Fishing).

Indonesia juga mengusulkan kerja sama maritim di bidang lain yang lebih luas, antara lain Kerjasama Praktis Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana, Penyelesaian Perbatasan Maritim dan Sengketa Teritorial, operasi SAR.

Rabu, 28 Januari 2015

Indonesia-Malaysia rundingkan isu perbatasan maritim

Pemerintah Indonesia dengan Malaysia sedang merundingkan penyelesaian isu perbatasan maritim yang berlangsung di Hotel Le Meridien Kota Kinabalu Negeri Sabah, Malaysia.

Melalui rilis yang disampaikan Konsul RI Tawau, Muhammad Soleh kepada ANTARA di Nunukan, Selasa malam mengungkapkan, pada perundingan tersebut pemerintah Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi guna membicarakan penyelesaian berbagai hal terkait dengan isu-isu perbatasan maritim yang berkembang akhir-akhir ini.


 Indonesia-Malaysia rundingkan isu perbatasan maritim

Penyelesaian isu perbatasan maritim sangat penting antar kedua negara yang berbatasan itu, kata Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman ditirukan Muhammad Soleh tersebut.

Di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri se Asean 2015 tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Malaysia, sebut Muhammad Soleh, melakukan pertemuan bilateral membicarakan berbagai hal berkaitan dengan hubungan dan kerjasama kedua negara bertetangga itu.

Tapal batas Indonesia-Malaysia harus sesuai "Stadblad"

Aneh juga, penetapan tapal batas negara (Indonesia-Malaysia) tidak pernah melibatkan masyarakat adat yang lebih mengetahui masalah sejarah penetapan tapal batas itu. Makanya banyak patok perbatasan di Kabupaten Nunukan yang telah bergeser dari posisi

Nunukan (ANTARA News) - Tokoh masyarakat menyoroti penetapan tapal batas Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kaltara semestinya berdasarkan hasil perjanjian "Stadblad" antara Inggris dan Kerajaan Bulungan.


 Tapal batas Indonesia-Malaysia harus sesuai "Stadblad"


Abdul Wahab Kiak, salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Nunukan di Nunukan, Selasa menerangkan, mengenai masalah tapal batas Indonesia dengan Malaysia di daerah itu khususnya di Pulau Kayu Mati tidak boleh hanya melibatkan pihak-pihak yang tidak mengetahui sejarah.

Panglima TNI akui sempat amankan Gedung KPK

"TNI tidak bersikap, itu persoalan hukum. Situasi seperti itu ada yang menangani."

Surabaya (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko mengakui pihaknya sempat mengamankan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjadi disharmonisasi KPK-Polri.


Panglima TNI Jenderal Moeldoko

"Waktu itu Pak Abraham Samad (Ketua KPK) yang minta ke saya, lalu saya kirim satu peleton," katanya setelah menyampaikan materi pada Apel Komandan Satuan (AKS) di Grha Samudera Bumimoro (GSB) Surabaya, Selasa.

Namun, keberadaan personel TNI di Gedung KPK itu tidak berlangsung lama. "TNI tidak bersikap, itu persoalan hukum. Situasi seperti itu ada yang menangani," katanya.

Minggu, 25 Januari 2015

Abraham Samad Minta Pasukan Elit TNI Jaga KPK

"Antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Ketua KPK Abraham Samad dikabarkan sudah mengontak Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko".
 
Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso sudah resmi memberikan surat penahanan untuk Bambang Widjojanto. Penangkapan dan penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu meruncingkan hubungan KPK-Polri.

Abraham Samad Minta Pasukan Elit TNI Jaga KPK

Informasi yang didapat, Bareskrim Polri akan melakukan penggeledahan di Gedung KPK. Penggeledahan bakal dilakukan di ruang kerja Bambang.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Ketua KPK Abraham Samad dikabarkan sudah mengontak Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko. Moeldoko diminta untuk pengamanan Gedung KPK. Seorang sumber yang enggan disebut nama membenarkan hal itu.

Sementara Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP membenarkan, jika ada pengamanan gedung yang bukan berasal dari Polri. Jumlah tim pengaman pun cukup banyak.

Berita Strategi Militer Terbaru


Lazada Indonesia

Berita Populer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
free counters