"Antisipasi
hal-hal yang tidak diinginkan, Ketua KPK Abraham Samad dikabarkan sudah
mengontak Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko".
Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso sudah resmi memberikan surat penahanan untuk Bambang Widjojanto. Penangkapan dan penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu meruncingkan hubungan KPK-Polri.
Informasi yang didapat, Bareskrim Polri akan melakukan penggeledahan di Gedung KPK. Penggeledahan bakal dilakukan di ruang kerja Bambang.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Ketua KPK Abraham Samad dikabarkan sudah mengontak Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko. Moeldoko diminta untuk pengamanan Gedung KPK. Seorang sumber yang enggan disebut nama membenarkan hal itu.
Sementara Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP membenarkan, jika ada pengamanan gedung yang bukan berasal dari Polri. Jumlah tim pengaman pun cukup banyak.
"Memang benar KPK dibackup tim pengamanan yang jumlahnya cukup banyak di luar Polri," kata Johan.
Informasi yang didapat, ada tiga pasukan elite TNI dari tiga matra yang diturunkan mengamankan KPK. Mereka adalah Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara. Namun belum diketahui, berapa jumlah personel mereka.
Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015) pukul 07.30 WIB usai mengantar puterinya sekolah. Bambang ditangkap atas dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010.
Bambang di-BAP sejak pukul 17.00. Hingga pukul 22.00 WIB, Bambang belum juga keluar dari gedung Bareskrim Polri. Sekitar pukul 23.00, Bareskrim Mabes Polri menyatakan Bambang telah menandatangani BAP-nya setelah diperiksa 12 jam lebih.
Walau secara sempat dinyatakan ditahan Polri, akhirnya Bambang dilepaskan pada Sabtu (24/1/2015) dini hari. (MetroNews)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Minggu, 25 Januari 2015
Abraham Samad Minta Pasukan Elit TNI Jaga KPK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Di Era tahun 60an TNI AU/AURI saat itu pernah memiliki kekuatan udara yang membuat banyak negara menjadi ‘ketar ketir’, khususnya negara-ne...
-
Rusia mengharapkan Indonesia kembali melirik pesawat tempur sukhoi Su-35, pernyataan ini diungkapkan Wakil Direktur "Rosoboronexport...
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana menambah armada kapal selam untuk mendukung pertahanan laut. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), L...
-
Sejak ditemukan oleh Sir Robert Watson Wat (the Father of Radar) pada tahun 1932 sampai saat ini, radar telah mengalami perkembangan yang sa...
-
Kiprah TNI Dalam Memelihara Perdamaian Dunia : Roadmap Menuju Peacekeeper Kelas Dunia "The United Nations was founded by men and ...
-
Kalau dipikir-pikir, ada yang ganjil dengan armada bawah laut Indonesia. Saat ini TNI AL hanya memiliki dua kapal selam gaek namun harus m...
-
Rencana Amerika Serikat (AS) menggeser 60 persen kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2020 mendatang, membawa implikasi ...
-
(Disampaikan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Global Future Institute, bertema: Indonesia, Rusia dan G-20, Kamis 25 Apr...
-
Ketika Indonesia mulai serius membangun armada pesawat tempur Sukhoi, datanglah godaan dari Amerika Serikat yang menawarkan pesawat tempur ...
waduh memalukan rakyat miskin aja , klau begini kapan presiden dan menteri bisa tenang.
BalasHapusapa hubunganya yg ada jg rakyat yg mesti tenang bkn presiden sm mentri
HapusMaklumin aja Bro ma anak satu itu
HapusMaklumin aja Bro ma anak satu itu
HapusDulu saya sangat membela sekali KPK. tapi ahir2 ni saya dah mulai ragu dengan KPK. Kayknya politik dah mulai masuk di kantor KPK.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKPK tetap hrs mengawal NKRI utk membersihkan para koroptor sdgkan pribadi2 orang2nya silahkan utk berganti, utk pengamanan surat2, alat2 bukti hrs tetap terlindingi oleh negara melalui TNI sbg pelaksana hukum negara di berikan ke POM TNI utk menjaganya dan berkas2 yg masih berguna bagi data2 penyelidikan, penyidikan utk melengkapai pembuatan berkas perkara utk diajukan ke pengadilan
Hapusgak salah tuh pelaksana hukum tentara, terus gmn fungsi pengadilan banyak hakim makan gaji buta dong, masa mau ky jaman koboy ky suharto lg sperti contoh di kampung gw waktu jaman PKI bergejolak depan rumah disuru gali tanah 2*2meter kt tentara sih buat perlindaungan kl ada perang nyatanya buat bantai org terduga pki fatanya banyak tentara salah tangkep dan disalah gunain sm cukong2 beduit banyak tuh di kampung gw yg mati, salah tangkep, disiksa dimarkas kodim yg kebetulan didepan rumah, apa mau ky bgt lg diserahin sm tentara, kl gw sih sori aja nggak yah.
Hapussorry..numpang buka lapak Jaket sweater murah klik dimari https://m.facebook.com/groups/1377213979255213?refid=52&__tn__=%2As
BalasHapusMenurut saya kisruh kpk VS polisi itu tidak benar yang benar KPK VS budi gunawan, dan yg menang dpr karena sudah tahu budi gunawan tersangka tetep aja lolos dan yg galao persidennya, itu lah kekurangan pengajuan calon yg cuman 1, kelebihan pejabat yg punya kekuasaan bisa menahan seseorang walaupun kelihatan dipaksakan
BalasHapuskl presidenya bisa jd diri sendiri itu lbh gampang, tp kl presidenya di setir banyak pihak itu yg repot, gak ada cerita itu jd presiden ato pejabat yg bener2 mikir rakyat kecuali soekarno, yg laen cm mikirin pribadi ato partainya doang, yg korban lg2 ya kita2 ini,contohnya aja setelah soekarno mn janji2 kampanya yg mau benerin birokrasi berkoar2, lah org bikin ktp aja masi bayar yg katanya gratis mana.
Hapus