Keamanan Laut China Selatan tergantung keberanian Indonesia

Dua tahun lalu, Amerika Serikat berencana menggeser kekuatan militernya ke kawasan Asia Tenggara. Tentu hal ini merupakan ancaman bagi negara-negara di ASEAN. Paling terdekat, pangkalan militer Amerika mengambang di dekat Singapura dan Australia. Sebanyak 2000 pesawat jet tempur Amerika siap lepas landas jika konflik di Laut China Selatan benar-benar pecah.

Sebagai bangsa, apakah Indonesia sadar akan ancaman yang bisa muncul dalam waktu dekat itu. Apalagi situasi di Laut China Selatan kian panas sejak akhir bulan lalu ketika pesawat intai P8 Poseidon milik Amerika Serikat dideteksi Angkatan Laut China berada di atas ketinggian 4500 meter. Pesawat tanpa awak itu berada tepat di atas pulau yang diklaim milik China.

Indonesia sebetulnya memiliki daya tawar buat menangani konflik Laut China Selatan. Apalagi sejak era Soekarno, Indonesia memang memilih untuk Non Blok. Menurut pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie, China maupun Amerika bukan ancaman bagi Indonesia.

Pemerintah harus luruskan sejarah Bung Karno

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai polemik soal tempat kelahiran Bung Karno dapat dimaknai sebagai 'kehausan' rakyat atas kebenaran sejarah, khususnya yang berkaitan dengan Bapak Bangsanya, Bung Karno. Oleh karenanya, pemerintah harus aktif meluruskan sejarah bangsa tersebut.

"Terbukti bahwa ide, cita-cita, gagasan dan perjuangan Bung Karno selalu hidup dan tidak bisa ditenggelamkan oleh berbagai proyek 32 tahun desoekarnoisasi," kata Hasto lewat keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (7/6).

Hasto menegaskan, sejarah harus ditempatkan pada kebenarannya, dengan seluruh cita-cita politik pembebasan atas dasar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial untuk kesejahteraan rakyat.

Sejak 1965, AURI yang selalu menjadi anak tiri

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau), Marsekal (Purn) Chappy Hakim memprotes usulan sejumlah pihak yang mengesampingkan keberadaan kacer AU sebagai calon Panglima TNI. Kekesalan dan kekecewaan itu diungkapkan Chappy lewat akun Twitter miliknya.

Protes yang dilayangkan Chappy itu bukan tanpa alasan, sejak Indonesia merdeka, AU hampir tak pernah mendapat jatah Panglima. Kecuali di era SBY, di mana Marsekal (Purn) Djoko Suyanto menjadi satu-satunya mantan pilot yang ditunjuk presiden sebagai Panglima. Sedangkan kelasi dari TNI AL sudah dua kali.

Di tengah gonjang-ganjing siapa yang berhak menempati posisi Panglima TNI, Angkatan Udara pernah mengalami masa-masa yang sangat kelam. Kondisi ini berlangsung di era tahun 1960-an, justru di korps ini berada di puncak kejayaannya.

BATAN sebut 72 persen penduduk Indonesia restui pembangunan PLTN

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) klaim jika 72 persen penduduk Indonesia merestui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di dalam negeri. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada 2014.

Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN) BATAN Yarianto Budi Susilo menuturkan, jajak pendapat terkait pembangunan PLTN sudah dilakukan sejak 2010.

"Hasilnya baik 60 persen. Namun turun di tahun 2011 karena ada kecelakaan di Fukushima, Jepang lalu," klaim Yarianto dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan Sewatama di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).