Pesawat Arab Saudi coba bohongi ATC Makassar saat langgar wilayah

Pesawat jet Gulfstream IV berregistrasi di Arab Saudi yang pelanggar kedaulatan udara nasional di Kupang, Senin kemarin (3/11), ternyata sempat membohongi petugas ATC Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai upaya pengelabuhan agar bisa tetap melintas keluar dari wilayah udara Indonesia.

Pesawat jet bisnis Gulfstream IV nomor registrasi HZ-103 sempat mengembangkan kecepatan sebelum akhirnya tunduk pada Thunder flight Sukhoi Su-30MKI Skuadron Udara 11 TNI AU. Gulfstream IV itu dipaksa mendarat di Pangkalan Udara Eltari, Kupang, NTT, Senin (3/11). (Dinas Penerangan TNI AU)

"Saat ATC Makassar menanyai flight clearence, sang pilot menyebutkan dia sudah memiliki ijin penerbangan dengan nomor ijin 5042+AUNBLN+DAU3010+2014. Setelah diperiksa ulang, itu nomor ijin melintas bagi pesawat pengangkut jemaah haji jenis Boeing B-747-400," kata Kepala Dinas Penerbangan TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, di Jakarta, Selasa.

Senin kemarin, Thunder flight berkekuatan dua Sukhoi Su-30MKI Flankers Skuadron Udara 11 TNI AU diterbangkan secara scramble untuk mengejar dan memaksa turun Gulfstream IV yang diketahui bisa berkecepatan maksimal sedikit di atas 1 Mach (kecepatan suara).

Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Belum Selesai Seutuhnya

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan persoalan kedaulatan wilayah laut Indonesia belum selesai seutuhnya.

"Salah satu program kedaulatan di laut ialah penyelesaian soal batas-batas laut wilayah Indonesia yang beberapa belum selesai. Ini harus dikawal," kata Indroyono di komplek Seskoal, Cipulir Jakarta Selatan, Selasa.

Menurut dia, penegakan kedaulatan wilayah kelautan Indonesia menjadi program kerja yang diutamakan.

Indroyono menyebutkan sesuai dengan hasil Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS tahun 1982, wilayah laut Indonesia ialah 12 mil laut teritorial dan 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Menlu China Tawari RI Bangun Lagi Jalur Sutera Maritim

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menawarkan pembangunan jalur sutera maritim di abad ke-21 kepada Pemerintah Indonesia. Tawaran itu disampaikan Wang ketika bertemu dengan Menlu Retno LP Marsudi di Gedung Kemenlu, Jakarta Pusat pada Senin, 3 November 2014.

 

Presiden Jokowi bersalaman dengan Menlu China, Wang Yi di Istana Negara

"Kami ingin berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia sesuai dengan kebijakan Pemerintah RI. China menganggap RI sebagai mitra penting dalam pembangunan jalur itu," kata dia. 

Presiden Xi Jinping meluncurkan inisiatif mengenai Jalur Sutera Maritim Abad ke-21 di Indonesia. Saat itu, Xi menjelaskan inisiatif itu di Gedung DPD pada Oktober 2013. 

Indo Defence 2014

Kementerian Pertahanan akan menggelar pameran tahunan alat-alat pertahanan dan persenjataan Indo Defence 2014 yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta, 5-8 November 2014 mendatang.

Pameran industri pertahanan berskala internasional itu akan diikuti 29 negara dari 56 negara yang diundang. Diantaranya, Qatar, Malaysia, Republik Belarusia, Timor Leste, Jepang, Serbia, Pakistan, Swedia, Portugal, Laos, Polandia, Filipina, Brazil, Vietnam.

Turki, Republik Ceko, Inggris, Prancis, Singapura, Republik Korea, India, Mesir, Australia, Amerika Serikat, Iran, Kamboja, Thailand dan Rusia.

Ambil Alih Posisi Pelayaran Dunia, Indonesia Harus Gandeng Tiongkok dan India

Menjadi Poros Maritim Dunia berarti bisa mengambil alih poros pelayaran perdagangan dunia yang saat ini masih didominasi kepentingan ekonomi internasional negara-negara besar dunia direpresentasikan Singapura di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut merupakan bentuk kolonialisme zaman dahulu yang masih bertahan hingga sekarang.

Kapal Induk Vikramaditya milik Angkatan Laut India |
Foto: Snafu Solomon Blogspot

“Negara kaya ingin mempertahankan dominasinya melalui pelayaran internasional,” ujar Prof. Daniel M. Rosyid dalam perbincangannya bersama JMOL, Sabtu (25/10/2014).

Menurut Daniel, jika Indonesia mau mengambil alih posisi poros pelayaran dunia, tidak bisa sendirian, namun harus mengajak Tiongkok dan India sebagai partner membangun poros baru.

Natuna, Sekali Mendayung Dua Tiga Pulau Terlampaui

 Doktrin pertahanan yang bernama “masuk dulu baru digebuk” sudah mulai ditinggalkan oleh pengawal republik dan berganti baju dengan “berani masuk digebuk”. Ini sejalan dengan hakekat rencana pembentukan Kogabwilhan yang menyatukan komando matra darat, laut dan udara dalam satu komando gabungan di hotspot yang diprediksi menjadi pusat konflik teritori.  Setidaknya ada 4 hotspot yang disiapkan, dua diantaranya hotspot teritori yaitu Ambalat dan Natuna.  Dua lainnya adalah hotspot separatis yaitu Aceh dan Papua.

Natuna adalah hotspot yang harus dipersiapkan untuk menjadi titik tumpu pertahanan berskala brigade gabungan.  Pembangunan pangkalan angkatan laut dan udara saat ini untuk bisa menampung beberapa kapal perang dan jet tempur secara permanen merupakan keniscayaan untuk memastikan doktrin berani masuk digebuk, bisa dipercaya.  Bukan apa-apa, kita sedang berpacu dengan waktu karena demam yang tak kunjung usai bahkan tensi semakin meninggi dengan aura sengketa batas teritori yang saling berklaim di seberang pagar Natuna yang kaya itu.