Kapal Patroli Hiu Dihadang Kapal Coast Guard Malaysia Di Perairan Indonesia

Sebuah video viral dimedia sosial memperlihatkan Kapal Coast Guard Malaysia mengadang Kapal Patroli Hiu milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Dalam video tersebut, Kapal Maritim Malaysia berwarna abu-abu tua, berada dalam jarak dekat di samping sebuah Kapal Patroli Indonesia. 

 

Menurut 2 orang yang berada di video tersebut, Kapal Malaysia mengejar KP Hiu meski berada di Perairan Belawan, Sumatera Utara. 

Komando Armada 1 TNI AL, sebagai penanggung jawab perairan barat Indonesia, membenarkan kejadian yang ada di video tersebut. Kadispen Komando Armada 1 TNI AL, Letnan Kolonel Laut Agung Nugroho, mengatakan kejadian itu dikarenakan Kapal Patroli Hiu menangkap kapal nelayan berbendera Malaysia yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. 

Renggut 2000 Pelaut, Begini Cerita Ganasnya Pertempuran Laut Jawa

Pemerintah Inggris dan Belanda tidak terima begitu mengetahui bangkai kapal perangnya yang tenggelam di Laut Jawa saat berlangsungnya Perang Dunia Kedua hilang. Kedua negara itu menduga empat bangkai kapal perang dan sebuah kapal selam hilang karena dicuri.

Selain hilang, mereka juga menemukan dua kapal perang lainnya sudah dalam keadaan terpotong. Sejumlah besar bagian badan kapal sudah tidak ditemukan lagi, mereka beranggapan peristiwa itu sebagai penghinaan atas kuburan 2 ribu pelaut yang tewas dalam pertempuran laut.

Seperti apa dahsyatnya pertempuran di Laut Jawa hingga banyak memakan korban?

Pertempuran Laut Jawa, atau di dunia dikenal dengan nama Battle of Java Sea, disebut-sebut sebagai pertempuran laut terbesar kedua setelah Battle of Jutland, yang berlokasi dekat perairan Denmark dan Norwegia. Keduanya memiliki nilai penting dalam menentukan jalannya perang.

Bangkai Kapal Perang Hilang, Belanda dan Inggris Protes Indonesia

Belanda dan Inggris protes ke Indonesia karena bangkai kapal perangnya hilang di Laut Jawa. Indonesia menegaskan menjaga bangkai kapal perang bukan tanggung jawabnya.

"Pemerintah Belanda tak bisa menyalahkan Pemerintah Indonesia karena mereka tak pernah meminta kami melindungi kapal-kapal itu. Tidak ada perjanjian atau pengumuman, jadi saat kapalnya hilang, itu bukan tanggung jawab kami," kata peneliti Pusat Arkeologi Nasional Bambang Budi Utomo saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (18/11/2016).

Selama ini, imbuhnya, baik Belanda dan Inggris, belum pernah ada permintaan untuk penelitian bersama tentang bangkai kapal perang yang karam itu. Sehingga klaim bahwa bangkai kapal itu hilang, menurut Bambang, hanya klaim sepihak yang tak pernah menggandeng periset Indonesia.

"Bila dikatakan bangkai kapal hilang itu oleh pemulung besi, pakai apa teknologinya? Pemulung besi itu penyelam tradisional, pakai oksigen, bukan pakai kompresor. Itu dalamnya 60 meter, bangkai kapalnya itu panjang 170 meter, pakai teknologi apa mengangkatnya?" tutur Bambang.

[Video] Kapal Latih Layar KRI Bima Suci Resmi Bergabung Dengan TNI AL

Kapal latih layar pengganti KRI Dewaruci resmi diluncurkan dengan nama KRI Bima Suci. Ada pesan emas Megawati Soekarnoputri di Libro de Oro menandai kelahiran KRI Bima Suci.

Peluncuran KRI Bima Suci dilakukan oleh Menhan RI Ryamizard Ryacudu didampingi Ibu Nora Ryacudu, KSAL Ade Supandi, Dubes RI Madrid dan Komandan Satgas KRI Bima Suci di Freire Shipyard, Vigo, Spanyol (17/10/2016).

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri hadir menyaksikan peluncuran, juga Wakil Menhan Spanyol, Menteri Ekonomi Xunta de Galicia dan Walikota Vigo.

Pada momen bersejarah itu Megawati menorehkan pesan di Libro de Oro (Buku Emas) yang telah menjadi tradisi Freire sejak 1890:

Unjuk Kekuatan di Natuna TNI Siap Pertahankan Keutuhan NKRI

Militer Indonesia unjuk kekuatan, di mana sekitar 73 pesawat tempurnya melakukan manuver besar-besaran di Natuna, kawasan Laut China Selatan pada hari Kamis (6/10/2016). Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan “payung”.

”Presiden memiliki kebijakan bahwa semua pulau-pulau terluar yang strategis akan diperkuat, baik itu udara, laut atau darat,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo, kepada wartawan. ”Negara kita perlu memiliki ‘payung’. Dari sudut ke sudut, kita harus menjaganya,” katanya lagi.

Unjuk kekuatan militer Indonesia di kawasan Laut China Selatan ini berlangsung di tengah kondisi ketidakpastian di kawasan, di mana Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte memberi isyarat menjaga jarak dengan Amerika Serikat (AS). Filipina justru mencoba dekat dengan China dan Rusia yang selama ini jadi rival utama AS.

Pemerintah siapkan Rp 200 M buat pembangunan pelabuhan di Natuna

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/10). Di sela-sela kunjungan kerja, Susi Pudjiastuti meninjau lokasi pembangunan Kompi Komposit Marinir di Desa Setengar, Natuna.

Peninjauan ini dilakukannya setelah mendampingi Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung latihan puncak TNI Angkatan Udara (AU) Angkasa Yudha 2016 di Bandara Udara Ranai, Natuna.

Susi, sapaan akrab Susi Pudjiastuti yang ditemui saat peninjauan lokasi pembangunan Kompi Komposit Marinir, mengaku telah mengalokasikan dana sebesar Rp 200 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan dermaga serta 94 kapal ikan. Pembangunan pelabuhan dan dermaga kini tengah dikerjakan di Tanjung Sekal, Natuna.

Nine Dash Line China di Natuna Tak Punya Dasar Hukum

Pengamat hukum internasional dari Universitas Hofstra, Amerika Serikat (AS), Julian Ku mengatakan, Indonesia dan China sejatinya terlibat dalam sengketa wilayah, yakni di Natuna. Sebagian kecil dari kawasan Natuna masuk dalam nine dash line China.

Nine dash line adalah sembilan titik imaginer yang menjadi dasar bagi China, dengan dasar historis, untuk mengklaim wikayah Laut China Selatan.

"Indonesia memang berkata tidak ada perselisihan dengan China, pernyataan tersebut muncul karena klaim (nine dash line) China tidak punya legitimasi. Tapi sebenarnya ada perselisihan, ini terkait dengan klaim China soal haknya menangkap ikan. Sementara di sana (Natuna), sesuai dengan hukum (internasional) itu adalah daerah hak Indonesia untuk menangkap ikan," Tutur julian pada Rabu (7/9).

TNI AL Kembali Tangkap Kapal Berbendera Malaysia

TNI Angkatan Laut (AL) kembali mengamankan kapal penangkap ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Kapal yang berhasil ditangkap berbendera Malaysia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Edi Sucipto mengatakan, Kapal Bernama Seven Seas milik Odyssey Marine PTE LTD tersebut tertangkap saat menangkap ikan di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau pada Sabtu 20 Agustus 2016.

"Jenis kapal pancing, nakhoda Ricky Tan Poh Hui warga Singapura dan ada tiga ABK warga Indonesia, serta sembilan penumpang warga Singapura," ujar Edi melalui keterangan tertulis, Selasa (23/8/2016).

Menurutnya, penangkapan bermula saat satuan West Flat Quick Respon (WFQR) TNI AL melakukan patroli. Dia menerangkan, sekitar pukul 19.10 WIB, radar kapal patroli mendeteksi benda mencurigakan di titik 7,5 neutical mile (NM) dari Tanjung Berakit.

Geram Tak Dapat Ijin Gelar Operasi TNI Panglima Ancam Filipina

Sudah 10 warga Indonesia yang diculik dan disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Namun, negara itu tidak kunjung memberikan izin pada TNI untuk masuk dan membebaskan para WNI.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun sudah ikut gerah karena itu. Menurutnya, Filipina juga akan kesulitan jika Indonesia berhenti mengirim batubara ke wilayahnya dengan kapal. Ini bisa jadi ancaman serius untuk negara yang dipimpin Rodrigo Duterte tersebut.

“Sekarang biarin aja di Filipina mati lampu, 96 persen batu bara mereka dari kita kok,” ujar Gatot di kompleks Istana Negara, Jakarta.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa memberi tenggat waktu pada Filipina terkait kapan waktu pemberian izin untuk TNI. Satu-satunya cara adalah dengan moratorium pengiriman batu bara.

Beda Sikap Menhan dan Panglima TNI Soal Patroli Bersama di Perairan Filipina

WNI kembali diculik oleh kelompok yang diyakini sebagai militan Abu Sayyaf. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian antara RI, Malaysia, dan Filipina untuk melakukan patroli bersama.
Soal patroli bersama ini, rupanya ada beda pandangan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Menhan menyebut patroli itu didahului dengan latihan bersama.

"Patroli itu kan harus latihan dulu. Kalau enggak latihan kacau. Latihan ini kan terkendala puasa, Lebaran," kata Ryamizard di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016).

Dia menyebut jadwal latihan itu kemungkinan antara pekan ini atau pekan mendatang. Lokasinya adalah di tempat-tempat yang rawan perompakan atau penyanderaan.

Panglima TNI Ingin Tiap Kapal Indonesia Dikawal Prajurit TNI

Pergerakan kelompok Abu Sayaf menculik WNI di Malaysia dan Filipina membuat pemerintah Indonesia merapatkan barisan keamanan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan akan mengawal setiap kapal yang melintas demi meminimalisir kejadian serupa terulang.

"Saya menindaklanjuti hasil rapat untuk meminta kepada Pemerintah Filipina untuk membebaskan dan Pemerintah Malaysia untuk mengamankan. Kita TNI menyiapkan semua kemungkinan baik yang diminta Filipina dan Malaysia untuk pembebasan sandera dan mengamankan lintas laut tersebut," ujar Gatot seusai rapat kepada wartawan di kantor Menko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (11/7/2016).

Dalam rapat tersebut dihadiri pula oleh Menlu Retno Marsudi, Ka Bin Sutiyoso, Ka Bais Mayjen TNI Yayat Sudrajat dan Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan. Rapat digelar tertutup di Kantor Menko Polhukam selama 1 setengah jam.

Pangkalan Induk Militer Natuna Harus Selesai Dalam 3 Tahun

Presiden Joko Widodo hari ini mengadakan rapat terbatas membahas soal Kepulauan Natuna dengan sejumlah menteri. Rapat itu untuk menindaklanjuti kunjungan Jokowi pekan lalu ke Natuna, menyusul pencegatan kapal TNI Angkatan Laut atas kapal China yang ketahuan menyusup ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan kepulauan tersebut.

Pemerintah, kata Jokowi, ingin menjadikan Kepulauan Natuna sebagai pangkalan induk pertahanan negara di ujung terluar. Terkait hal itu, akhir tahun ini atau paling lambat mulai tahun depan, Indonesia dipastikan akan memulai pembangunan pangkalan militer untuk tiga matra, yakni laut, darat dan udara di Kepulauan Natuna.

Kepastian pembangunan itu disampaikan oleh Menteri Koodinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. "Iya kita harapkan akhir tahun ini mulai bangun. Pembangunan itu untuk tiga tahun mulai 2017-2019," ujar Luhut di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2016.

Militer Filipina Akui 7 ABK Indonesia Disandera Kelompok Bersenjata di Sulu

Militer Filipina pada Senin (27/6/2016) mengakui bahwa tujuh anak buah kapal (ABK) Indonesia disandera kelompok bersenjata di Sulu, Filipina selatan.

Konfirmasi dari militer Filipina muncul dua hari setelah Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi melaporkan adanya penyanderaan tujuh ABK Indonesia itu.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina, Brigadir Jenderal Restituto Padilla mengatakan bahwa Komando Mindanao Barat, yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut, melaporkan bahwa tujuh dari 13 warga Indonesia, termasuk kapten kapal, diculik dari kapal tunda pada 22 Juni di Laut Sulu.

”Informasi dari unit lapangan menyatakan bahwa korban penculikan kemungkinan ditahan di suatu tempat tawanan di Sulu,” kata Padila, seperti dikutip Inquirer.

Pemerintah RI Tolak Anggapan Kerjasama Trilateral Antisipasi Penyanderaan Gagal

Pihak Istana menolak anggapan pertemuan trilateral yang digagas Pemerintah Indonesia, bersama Filipina dan Malaysia ‎di Yogyakarta gagal mengantisipasi aksi penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata di Filipina.

"Tentunya ini jadi trigger, jangan sampai berulang kembali," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Pramono mengatakan, terkait aksi penyanderaan kembali terhadap WNI diduga dilakukan kelompok‎ militan Abu Sayyaf, posisi pemerintah sudah jelas. Namun, pemerintah mengaku harus menghargai konstitusi Filipina.

Jaga Maritim Nasional Kementerian Kelautan Segera Gunakan 1 Transponder BRIsat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta jatah 1 transponder pada satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), yang bernama BRIsat. Dari 45 transponder BRIsat, memang 4 transponder diserahkan kepada negara lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KKP berminat pada 1 dari 4 transponder yang menjadi jatah negara tersebut. Saat ini, KKP sudah memiliki infrastruktur untuk mengoperasikan satelit.

"Kami sudah punya stasiun bumi yang lokasinya di Jembrana, Bali. Jadi kalau slot satelitnya sudah disetujui, kami tinggal operasikan saja," ujar Sekretaris Jenderal KKP, Sjarif Widjaja, pekan lalu.

TNI AL Ungkap Kronologi Penyanderaan 7 WNI di Perairan Filipina

Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) melakukan pendalaman terhadap anak buah kapal (ABK) Kapal TB Charles yang lolos dari pembajakan oleh kelompok bersenjata di wilayah perairan Pulau Jolo, Filipina.

Kapal TB Charlea kini sudah sandar di Dermaga Semayang, Balikpapan, setelah sebelumnya kapal tersebut ditemukan KRI Multatuli-561 dari unsur Guspurlatim TNI AL dan dikawal menuju Samarinda serta dilanjutkan pengawalan oleh KRI Kerapu-821 unsur Guskamlatim menuju Balikpapan.

Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi telah menginstruksikan unsur gelar untuk menemukan kapal TB Charles untuk memverifikasi kabar simpang siur tentang penculikan WNI tersebut.

"Ternyata benar adanya telah terjadi penyanderaan," kata Edi Sucipto melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Minggu (26/6/2016).

Kapal Ekspedisi "Spirit of Majapahit" Tiba di Kagoshima Jepang

Replika kapal Majapahit yang berlayar dalam Ekspedisi "Spirit of Majapahit" tiba di Pelabuhan Kagoshima, Jepang, pada Jumat (24/6) pada pukul 17.00 waktu setempat.

Melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu, kedatangan kapal Spirit of Majapahit dan kru yang berangkat dari Jakarta 11 Mei lalu itu disambut oleh Sekretaris Deputi IV Kemenko Kemaritiman dan tim beserta staf KBRI Tokyo dan Pimpinan Yayasan Pencinta Majapahit, beberapa media lokal, dan perwakilan dari Takashoku University.

Kapal kayu berukuran panjang 20 meter dan lebar 4,5 meter itu menempuh perjalanan panjang dari Jakarta, Pontianak, kemudian singgah di Brunei Darussalam dan Manila (Filipina) lalu lanjut ke Kaohsiung (Taiwan). Setelah itu, kapal yang membawa tak lebih dari 10 orang kru itu akhirnya berlabuh di Pelabuhan Naha, Okinawa, Jepang hingga akhirnya tiba di Kagoshima.

Sebar 6000 Nelayan di Perairan Natuna Sebagai Strategi Jokowi Atasi China

Presiden Joko Widodo mempunyai strategi jitu dalam menghadapi manuver China yang berulang kali mengerahkan nelayan mereka mengeruk hasil laut di perairan Pulau Natuna, Kepulauan Riau.

Demi membentengi kedaulatan NKRI di wilayah terluar Pulau Natuna, Presiden Jokowi, berencana menggeser ribuan nelayan yang ada di wilayah Jawa untuk menangkap ikan di Laut Natuna. Tidak tanggung-tanggung jumlah yang dikerahkan ditaksir sekitar 6.000 nelayan.

“Daripada orang lain yang main di sini,” ujar Jokowi saat berkunjung ke Natuna baru-baru ini seperti dikutip dari batampos (Jawa Pos Group).

Untuk keperluan tersebut, Jokowi mengarahkan supaya ada pembangunan pembangkit listrik di Natuna, yang dalam jangka pendek akan segera dibangun tahap awal 50 megawatt. Hal ini ditempuh karena Natuna kaya akan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi.

Kementrian Perhubungan Keluarkan Larangan Berlayar ke Filipina

Seperti residivis yang tidak jera berulah. Begitulah aksi kelompok bersenjata di Filipina. Mereka selalu menyandera orang demi mendapatkan uang tebusan, termasuk awak kapal berbendera Indonesia. Menyikapi bahaya laten kelompok bersenjata di Filipina, Kementerian Perhubungan lantas mengeluarkan maklumat.

Maklumat pelayaran ini menyerukan melarang kapal berbendera Merah Putih berlayar menuju Filipina. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Tonny Budiono mengatakan larangan ini terkait penyanderaan terhadap tujuh WNI dari kapal tugboat Charles 001 dan Tongkang Robby milik PT Rusianto Bersaudara yang dilakukan kelompok militan di Filipina.

“Hal ini (larangan) untuk mengantisipasi terulangnya kejadian pembajakan dan penyanderaan kapal Indonesia yang melintasi perairan Filipina. Dan kami siap memanfaatkan peralatan navigasi yang ada,” ucap dia dalam keterangan resmi yang diterima Koran Sindo di Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Menurutnya, masalah pembajakan tersebut merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi. "Untuk itu saya minta kepada seluruh Kepala Distrik Navigasi agar menginstruksikan setiap Stasiun Radio Operasi Pantai (SROP) memonitor dan me-relay indikasi atau berita marabahaya sedini mungkin,” ucap dia.

Mengenal KRI Irian, legenda kapal perang raksasa milik TNI AL

Armada China terus bikin ulah di laut Natuna. Mereka menghalang-halangi TNI AL yang hendak menangkap kapal China yang maling ikan di perairan Indonesia. Tindakan China ini sudah mengganggu kedaulatan Indonesia.

Mengenang sejarah, dulu Presiden Soekarno benar-benar membangun kekuatan armada Angkatan Laut. Soekarno sadar betul Indonesia adalah negara kepulauan. Untuk menjaganya perlu Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang sangat tangguh. Tak ada yang berani macam-macam.

Di laut, Indonesia pernah memiliki armada laut terbesar akibat hubungan baik dengan Rusia. Bahkan periode 1960-an, Indonesia memiliki sebuah kapal perang terbesar di Asia dan belahan bumi bagian selatan. Namanya KRI Irian, dibeli dari Rusia tahun 1962.

KRI Irian sebelumnya bernama Ordzhonikidze atau Object 055. Nama kapal diambil dari nama Menteri Industri Berat era Stalin, Grigory 'Sergo' Ordzhonikidze). Kapal ini dibuat di Admiralty Yard, Leningrad. Peletakan lunas pertama dilakukan tanggal 9 Oktober 1949, diluncurkan tanggal 17 September 1950, dan pertama kali dioperasikan tanggal 30 Juni 1952 oleh Armada Baltik Uni Soviet.