Jelang Pemilihan Umum, 100.000 Personel TNI- Polri Gelar Apel Gabungan

Personel gabungan TNI-Polri beserta komponen masyarakat menggelar apel pasukan pengamanan Pemilu 2019 di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Menkopolhukam, Wiranto yang didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Tito Karnavian.

Dalam sambutannya, Wiranto menyebut bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah. Hal tersebut lantaran dilaksanakan secara serentak yakni 5 jenis pemilihan dalam waktu bersamaan.

“Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebangaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka pemilih pemimpin nasional,” kata Wiranto dalam sambutannya, Jumat (22/3/2019).

Amankan Pemilu Kodam Sriwijaya Akan Kerahkan 18.000 Prajurit

Kodam II Sriwijaya menyiapkan 18.000 prajurit untuk mendukung Polda di lima provinsi wilayah kerjanya meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung mengamankan seluruh tahaoan Pemilu yang dijadwalkan 17 April 2019.

"Prajurit TNI siap membantu pihak kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang, saat, dan pascapesta demokrasi rakyat lima tahunan itu," kata Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, seusai apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata pengamanan pemilu di Palembang, Jumat.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lima provinsi wilayah kerjanya secara umum sangat kondusif.

Kondisi Kamtibmas yang kondusif itu perlu dijaga bersama sehingga pelaksanaan Pemilu serentak pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru pertama kali dilaksanakan di negara ini berlangsung aman, damai, dan sejuk.

Mabes TNI Beri Penjelasan Terkait Mobil TNI Angkut Logistik di Acara Prabowo-Sandi

Video memperlihatkan mobil berpelat nomor dinas TNI mengangkut logistik di acara salah satu capres viral di media sosial. Mabes TNI pun angkat bicara terkait peristiwa tersebut.

Dalam video berdurasi sekitar 60 detik itu, terlihat mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor 3005-00 berada di acara dialog kebangsaan yang digelar oleh Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno. Terlihat beberapa orang mengeluarkan logistik dari dalam mobil mirip kendaraan dinas TNI itu.

Di belakang mobil, terpasang spanduk dengan tulisan 'Selamat Datang Para Relawan Se Bogor Raya pada Dialog Kebangsaan' lengkap dengan foto Prabowo-Sandi dan gambar burung Garuda berwarna merah.

Komandan Polisi Militer (Danpom) TNI Mayjen Dedy Iswanto membenarkan bahwa nomor pelat tersebut terdaftar sebagai kendaraan dinas di Mabes TNI. Namun kendaraan yang digunakan tidak sesuai.

Parlemen : Harus Profesional!, TNI Aktif Tidak Boleh Terjun di Dunia Politik

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuka kemungkinan prajurit TNI ikut berpolitik dalam waktu 10 tahun ke depan. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari tidak sepakat. Menurutnya TNI tetap harus profesional.

"Lebih baik itu tentara jadi tentara profesional saja agar menjaga kedaulatan negara ini menjadi lebih baik, Saya rasa tidak perlu dan tidak boleh berpolitik praktis, harus profesional," kata Kharis saat berbincang dengan detikcom melalui sambungan telepon, Kamis (6/10/2016) malam.

Kharis menambahkan, para prajurit TNI harus bersikap netral dalam setiap pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jika memang di antara mereka ada yang mau berpolitik praktis, maka yang bersangkutan harus mundur dari institusi TNI.

"Nanti kalau mereka berpolitik siapa yang mengamankan negara? Kalaupun ada yang beredar ini tentara boleh menjadi calon kepala daerah tetap harus mundur, ini sesuai semangat reformasi," ungkapnya.

Diusung Jadi Cagub DKI, Mayor Inf. Agus Harimutri Yudhoyono Disarankan Segera Mundur dari TNI

Agus Harimutri Yudhoyono resmi diusung Koalisi Cikeas di Pilgub Jakarta. Putra sulung Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono itu harus segera mundur dari keanggotannya sebagai TNI apabila ingin berkecimpung di dunia politik.

Seperti diketahui, Agus merupakan perwira aktif TNI AD berpangkat Mayor. Ia pun masih menjabat sebagai Komandan Batalyon 203/Arya Kamuning di bawah jajaran Kodam Jaya.

Kapendam Jaya Kolonel Inf Heri Prakosa mengingatkan apabila ingin di Pilgub DKI, Agus harus segera mengundurkan diri.

"Iya dong mundur. Ada mekanismenya untuk anggota TNI yang ingin ikut pilkada," ujar Heri saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (23/9/2016).

Anggaram Pertahanan Dipotong, Kemenhan Tunda Rencana Pengadaan Alutsista

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan telah membuat kementeriannya harus menunda pembaruan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

“Ya kena semua. Sekarang ini berapa triliun lagi gitu setelah kemarin Rp 2,8 triliun. Jadi kita akhirnya menunda beberapa pembaruan Alutsista,” ujar Ryamizard di Kawasan Silang Monas, Jakarta, Selasa (23/8).

Ryamizard menjelaskan bahwa meski tak menggangu pembelian Alutsista, namun Kementerian Pertahanan harus melakukan penghematan. Menurutnya, proyek pengadaan Alutsista harus ditunda hingga periode berikutnya. Ia berharap, kondisi perekonomian ke depan akan semakin membaik.

Geram Tak Dapat Ijin Gelar Operasi TNI Panglima Ancam Filipina

Sudah 10 warga Indonesia yang diculik dan disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Namun, negara itu tidak kunjung memberikan izin pada TNI untuk masuk dan membebaskan para WNI.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun sudah ikut gerah karena itu. Menurutnya, Filipina juga akan kesulitan jika Indonesia berhenti mengirim batubara ke wilayahnya dengan kapal. Ini bisa jadi ancaman serius untuk negara yang dipimpin Rodrigo Duterte tersebut.

“Sekarang biarin aja di Filipina mati lampu, 96 persen batu bara mereka dari kita kok,” ujar Gatot di kompleks Istana Negara, Jakarta.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa memberi tenggat waktu pada Filipina terkait kapan waktu pemberian izin untuk TNI. Satu-satunya cara adalah dengan moratorium pengiriman batu bara.

Beda Sikap Menhan dan Panglima TNI Soal Patroli Bersama di Perairan Filipina

WNI kembali diculik oleh kelompok yang diyakini sebagai militan Abu Sayyaf. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian antara RI, Malaysia, dan Filipina untuk melakukan patroli bersama.
Soal patroli bersama ini, rupanya ada beda pandangan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Menhan menyebut patroli itu didahului dengan latihan bersama.

"Patroli itu kan harus latihan dulu. Kalau enggak latihan kacau. Latihan ini kan terkendala puasa, Lebaran," kata Ryamizard di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016).

Dia menyebut jadwal latihan itu kemungkinan antara pekan ini atau pekan mendatang. Lokasinya adalah di tempat-tempat yang rawan perompakan atau penyanderaan.

Takut Brangkrut Singapura Gelar Kampanye Negatif Hadapi Tax Amnesty Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Undang -Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty), melalui sidang paripurna, Selasa (28/6/2016) di gedung DPR RI, Jakarta. Dengan demikian uang orang Indonesia yang sudah lari ke luar negeri diharapkan kembali sebagian, tanpa lagi mengusut sejarah uang itu dan tidak membebaninya dengan pajak terutang. Jika uang ini berputar di Indonesia, diharapkan kapitalnya dapat mendongkak perekonomian di dalam negeri.

Poin-poin UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, antara lain :

A). Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.

B). Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usuha yang berada di dalam dan atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah RI Tolak Anggapan Kerjasama Trilateral Antisipasi Penyanderaan Gagal

Pihak Istana menolak anggapan pertemuan trilateral yang digagas Pemerintah Indonesia, bersama Filipina dan Malaysia ‎di Yogyakarta gagal mengantisipasi aksi penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata di Filipina.

"Tentunya ini jadi trigger, jangan sampai berulang kembali," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Pramono mengatakan, terkait aksi penyanderaan kembali terhadap WNI diduga dilakukan kelompok‎ militan Abu Sayyaf, posisi pemerintah sudah jelas. Namun, pemerintah mengaku harus menghargai konstitusi Filipina.

Pesawat Malaysia Terobos Natuna, DPR RI Ingin Alutsista TNI diperkuat

Pemerintah Indonesia dinilai tidak perlu mengeluarkan nota protes terhadap Malaysia atas melintasnya pesawat Hercules C-130 milik Malaysia di atas Kepulauan Natuna, Sabtu 25 Juni 2016.

Langkah TNI Angkatan Udara (AU) mencegat pesawat milik Malaysia ketika melintasi Kepulauan Natuna dianggap sudah cukup. 

"Jangan lupa kalau perintah tembak itu identik dengan pernyataan perang. Jadi, jangan kita terlalu," ujar anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon‎ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Pemeritah Gelontorkan Anggaran Tambahan Rp 6,599 Triliun Untuk Penambahan Alutsista TNI

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati dana hasil optimalisasi kenaikan target penerimaan negara sebesar Rp18,040 triliun dialokasikan kepada 20 Kementerian/Lembaga (K/L). Kesepakatan ini merupakan lanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, hingga saat ini dana hasil optimalisasi tersebut baru teralokasi sebesar Rp18,025 triliun kepada 20 K/L. Sedangkan sisa sebesar Rp15,4 miliar belum teralokasikan.

Askolani mengungkapkan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan porsi dana hasil optimalisasi terbesar yakni Rp6,599 triliun. Posisi kedua didapuk oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp5,650 triliun.

Menanti Wajah Baru Densus 88 di Bawah Kepemimpinan Kapolri Tito

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menunjuk dan menyerahkan nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Tito bahkan sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and propertest di DPR, Kamis (23/6).

Perjalanan Tito meraih tongkat Tribarata 1 sepertinya bakal berjalan mulus. Apa lagi, sejumlah anggota DPR memastikan Tito akan diloloskan pada sidang paripurna yang akan digelar Senin (27/6) mendatang.

Jika nantinya Tito resmi menjadi orang nomor satu di Polri, bagaimanakah wajah baru Densus 88, mengingat nama Tito mulai mencuat sejak memimpin Kepala Densus 88.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan optimis Tito mampu memberi warna baru bagi Densus 88. Terlebih, prestasi yang ditorehkan Tito sewaktu memimpin Densus 88 cukup cemerlang.

Rapat di Kapal Perang, Presiden Minta TNI Intensifkan Patroli di Natuna

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung wilayah Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6/2016). Dalam peninjauan itu, Jokowi menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait di Kapal KRI Imam Bonjol milik TNI Angkatan Laut.

Menurut Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, dalam rapat tersebut Jokowi meminta percepatan pembangunan Natuna.

Jokowi menginginkan agar pembangunan dilakukan secara menyebar. Bukan saja di wilayah Jawa, tapi juga pulau terluar dan di wilayah perbatasan seperti Natuna. "Kali ini perhatian Presiden Joko Widodo ditujukan kepada Kepulauan Natuna sebagai salah satu pulau terdepan di Indonesia," ujar Ari melalui siaran persnya, Kamis (23/6/2016).

Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepada menteri terkait agar pembangunan di Natuna dipercepat karena Natuna termasuk salah satu pulau terdepan di Indonesia.

Ini Alasan Kemhan Ingin Bentuk Badan Intelijen Pertahanan

Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengusulkan dibentuknya Badan Intelijen Pertahanan (BIP) untuk melengkapi bidang organisasi mereka. Nantinya, BIP akan berbeda fungsi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional‬ (Kabainstranas) Kemhan, Mayjen TNI Paryanto mengatakan, dibentuknya BIP Kemhan memiliki sejumlah alasan. Salah satunya untuk mengolah informasi berkaitan dengan pengetahuan senjata paling penting yang dipunyai negara-negara lain.

"Pertahanan dan keamanan jadi kepentingan dan kebutuhan warga negara dan sebagian besar punya intelijen‬," tutur Paryanto saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (16/5/2016).

Menurut Paryanto, usulan BIP sepenuhnya kewenangan presiden untuk memutuskan. Pasalnya, presiden merupakan panglima tertinggi dalam urusan pertahanan dan keamanan. Karenanya, kebutuhan dibentuk BIP untuk membantu presiden melalui tangan menteri pertahanan (Menhan).

Hasil Pertemuan Menko Luhut, Kivlan Zein dan Rizieq Shihab Terkait Isu Kebangkitan PKI

Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab, Sekjen Perhimpunan Purnawiran Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menemui Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/6).

Rizieq menyatakan kedatangannya untuk menyampaikan 9 poin hasil simposium waspada PKI yang digelar di Balai Kartini.

"Pertama untuk menyampaikan 9 poin hasil simposium yang diadakan di Balai Kartini kemarin. Dan itu sudah kami serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk diteruskan kepada bapak Presiden," kata Habib Rizieq usai pertemuan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/6).

Menurutnya, pertemuan tersebut menyepakati TAP MPRS No 25 tahun 1966, TAP MPR No 1 tahun 2003, dan undang-undang No 27 tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Ketahanan Negara harus ditegakkan oleh pemerintah. Selain itu, simbol dan atribut PKI yang beredar tak boleh dibiarkan aparat keamanan.

Tanggapan Kemnlu Terkait Konflik Terkait Pulau Manis dengan Singapura

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri angkat bicara mengenai sengketa antara Indonesia dan Singpura terkait pulai Manis. Menurut Kemenlu, saat ini masalah tersebut sudah selesai.

"Pulau Manis itu sudah selesai. Kemarin ada pernyataan dari Singapura bahwa mereka tak pernah mengklaim pulau Manis," ucap juru bicara Kemenlu Arrmanantha Nassi pada Rabu (1/6).

Dirinya juga menuturkan penyebab munculnya ketegangan dengan Singapura tersebut. Arrmanantha mengatakan, semuanya disebabkan oleh penggunaan ilustrasi yang salah yang dipakai oleh perusahaan pengembang pariwisata di pulau Manis, yang memancing reaksi keras dari Singapura.

Memahami Fikih Anti Terorisme

Oleh: Fajar Riza Ul Haq

Tiga hari sebelum otopsi jenazah Siyono dilakukan PP Muhammadiyah bersama Komnas HAM, penulis bertemu dan mendapat konfirmasi dari Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah bahwa warga asal Klaten itu tidak dikenal di Muhammadiyah.

Lalu, kenapa Muhammadiyah membela seseorang yang diduga bagian dari jaringan terorisme?

Langkah pembelaan yang sangat tak populis mengingat pemerintah sedang gencar memaksimalkan agenda pemberantasan terorisme setelah serangan teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Januari lalu.

Risikonya, tak sedikit kalangan salah memahami posisi dan kepentingan Muhammadiyah. Tidak terkecuali kepolisian. Nada sumbang pun tak terhindari.

Masih ada penyanderaan, MEA Tidak Akan Efektif

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak akan efektif jika kondisi keamanan kawasan ini tidak dijaga, terutama masih ada aksi penyanderaan.

"Kita berada pada era MEA, yang tidak akan efektif jika kondisi keamanannya tidak dijaga," katanya, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.

Yang dia maksud adalah penyanderaan 10 WNI oleh milisi Abu Sayyaf dan empat WNI oleh kelompok yang belum diketahui, di Filipina Selatan. Penyanderaan WNI ini jadi tantangan bagi negara-negara ASEAN.

"Ini harusnya menjadikan ASEAN untuk fokus menghadirkan kerja sama keamanan di antara negara-negara itu untuk menyelamatkan kawasan dari merebaknya perompak-perompak karena dalam Traktat Keamanan ASEAN juga sudah ada," katanya.

Parlemen : Revisi UU Terorisme Buka Ruang Pelanggaran HAM

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani, mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Terorisme membuka celah pelanggaran HAM yang lebih luas, terutama dengan terungkapnya kasus kematian terduga teroris, Siyono. Hal itu tampak dari penjelasan pemerintah dan beberapa pasal dalam draf RUU Terorisme yang masuk ke DPR.

"Dalam penjelasan pemerintah dan draf RUU tersebut memang ada pasal perluasan kewenangan penangkapan dan penahanan. Di mana penangkapan dicantumkan sampai waktu 30 hari dan penahanan beserta perpanjangannya bisa sampai enam bulan," kata Arsul saat dihubungi, Rabu, 13 April 2016.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melihat bahwa dengan penambahan kewenangan tersebut maka potensi terjadinya pelanggaran HAM terhadap mereka yang diduga terimplikasi terorisme juga menjadi lebih besar.