Perjalanan Tito meraih tongkat Tribarata 1 sepertinya bakal berjalan mulus. Apa lagi, sejumlah anggota DPR memastikan Tito akan diloloskan pada sidang paripurna yang akan digelar Senin (27/6) mendatang.
Jika nantinya Tito resmi menjadi orang nomor satu di Polri, bagaimanakah wajah baru Densus 88, mengingat nama Tito mulai mencuat sejak memimpin Kepala Densus 88.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan optimis Tito mampu memberi warna baru bagi Densus 88. Terlebih, prestasi yang ditorehkan Tito sewaktu memimpin Densus 88 cukup cemerlang.
"Kalau kita lihat Densus 88 banyak prestasi. Waktu dia di Densus 88 banyak prestasinya," kata Edi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (23/6).
Mantan anggota Kompolnas ini juga mengaku yakin bila Tito mampu mengubah gaya penindakan terorisme Densus 88 yang saat ini mulai sedikit lepas dari kode etik. Terakhir, Densus 88 menjadi sorotan setelah dua anggota Densus 88 menganiaya pentolan Neo Jamaah Islamiyah (JI), Siyono hingga tewas.
"Saya kira itu masalah Siyono harus jadi intropeksi, kalau ada kelalaian Polri harus berpikir untuk mengubah hal tersebut. Kebetulan pak Tito juga kan udah berjanji bakal melakukan pengawasan yang ketat terhadap anggotanya," jelas dia.
Jika nantinya Tito resmi dilantik jadi Kapolri, selain kasus Siyono, Tito juga punya tanggung jawab besar terkait terorisme di tanah air. Khususnya, perburuan kelompok Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso yang sampai sejauh ini belum tuntas.
Padahal, kekuatan Santoso mulai dari jumlah anggota sampai ke lokasi persembunyiannya sudah didikte tim satgas Tinombala. Kendati begitu, Edi tetap optimis di bawah kepemimpinan Tito, tim satgas Tinombala mampu menangkap Santoso cs.
"Cuma memang saat ini sekarang sulit menangkap Santoso, ini PR buat Tito. Saya kira udah pasti (ditangkap), cuman enggak tahu kapan," ucap dia.
"Tapi saya yakin Tito bisa menangkap Santoso. Percayalah Polri akan menangkap Santoso," tambah Edi.
Pada kesempatan itu, Edi juga menyinggung soal anggaran Polri yang dinilainya masih kurang. Menurut dia, jika pemerintah mendukung perubahan di tubuh Polri termasuk Densus 88, pemerintah harus menambah anggaran yang layak untuk Polri.
"Soal anggaran untuk polisi ini enggak ideal, kalau lihat di negara lain biaya gaji 50 persen dan operasional 50 persen. Kalau kita menginginkan polisi yang profesional negara harus mengeluarkan biaya operasional yang layak," tandas Edi. (Merdeka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar