“Bukan cuma di Natuna, tapi juga misal di Saumlaki,” kata Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/6).
Saumlaki yang terletak di Pulau Yamdena, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Di wilayah terluar di bagian timur Indonesia itu, TNI memiliki Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang berada di bawah komando Pangkalan Utama AL (Lantamal) IX Ambon, jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur.
Lanal tipe C di Saumlaki yang dipimpin Letnan Kolonel tersebut hendak ditingkatkan statusnya menjadi tipe B di bawah pimpinan Kolonel. Dermaga yang dapat menampung empat kapal patroli akan dibangun di sini.
Selain peningkatan status Lanal, Pangkalan Udara akan dibangun di Saumlaki. Landasan pacu direncanakan memiliki panjang lintasan 1.500 meter, namun dipertimbangkan ditambah hingga 3.000 meter supaya bisa menampung jenis pesawat besar.
Pangkalan militer pun bakal dibangun di Pulau Morotai –salau satu pulau paling utara Indonesia yang terletak di Halmahera, Kepulauan Maluku; Biak –pulau di Teluk Cenderawasih, utara Papua; dan wilayah-wilayah terluar Indonesia lainnya.
“Prioritas pembangunan (pangkalan militer) sekarang adalah Natuna, Morotai, Biak, dan Saumlaki,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Mei lalu.
Seluruh perbatasan laut Indonesia, ujar Gatot, harus diawasi. Hal itu bagian dari rencana pemerintah memperkuat wilayah perbatasan. Untuk itu TNI akan ‘menyulap’ pulau-pulau terluar menjadi kapal induk.
“Pulau akan kami jadikan kapal induk. Di pulau-pulau, pesawat tempur dan pesawat transportasi bisa mendarat, kapal bisa, logistik juga bisa. Lalu apa bedanya dengan kapal induk? Daripada beli kapal induk, pulau kami buat jadi kapal induk,” kata Gatot ketika meninjau Lanud Manuhua di Biak Numfor, Papua, April lalu.
Natuna, Saumlaki-Selaru, Morotai, dan Biak ada di antara pulau yang akan dijadikan kapal induk. Demikian pula Alor di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara, dan Liran serta Wetar di Maluku Barat Daya yang berbatasan dengan Timor Leste.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyatakan pembangunan pangkalan militer di Natuna telah disetujui parlemen sejak tahun lalu.
“Tahun lalu sudah mulai perpanjangan landasan pacu untuk pesawat. Kemudian akan dibahas lagi dan dilakukan bertahap secara terus-menerus,” ujar politikus Partai Amanat Nasional putra Amien Rais itu
Pembangunan bertahap akan berlangsung hingga pangkalan militer yang komplet terwujud di Natuna. (CNN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar